Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut

    SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR SE-34/PJ.41/2000

     
    TENTANG
     
    PEMBERIAN REKOMENDASI TERHADAP MISI OLAHRAGA YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
     
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
     
    Dalam Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang pengangkatan Menteri Negara Kabinet Periode Tahun 1999-2004, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tidak ada dalam susunan kabinet. Sehubungan dengan itu, telah diusulkan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri. Sambil menunggu proses persetujuan rancangan perubahan tersebut, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
    1.
    		 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1984 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia ditegaskan bahwa KONI merupakan satu-satunya organisasi induk dalam bidang olahraga di Indonesia dan bertugas membantu pemerintah dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dan dalam pengendalian pelaksanaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi-organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan.
    2.
    		 Untuk kelancaran pelayanan di lapangan, terhadap anggota misi olahraga yang keberangkatannya ke luar negeri mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran Fiskal Luar Negeri semula harus mendapat rekomendasi dari Menpora, sementara menunggu kepastian keberadaan Menpora rekomendasi dapat diberikan oleh KONI dengan tambahan pernyataan yang isinya apabila telah ada kepastian keberadaan Menpora, rekomendasi akan disusulkan kemudian.
    3.
    Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-29/PJ.41/2000 tanggal 26 September 2000 tentang Pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri dinyatakan tidak berlaku.
     
    Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
     
    9 Oktober 2000
    DIREKTUR JENDERAL,
    ttd.
    MACHFUD SIDIK

    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-34/PJ.41/2000 - Perpajakan DDTC