Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Berlaku

    SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR SE-07/PJ.42/2002

     
    TENTANG
     
    PENGHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS KOMPUTER, PRINTER, SCANNER, DAN SEJENISNYA
     
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
     
    Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan yang berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ini perlu diberikan penegasan mengenai pelaksanaannya sebagai berikut:
    1.
    Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000, harta berwujud bukan bangunan berupa komputer, printer, scanner dan sejenisnya termasuk dalam kelompok II (Lampiran II nomor urut 1 huruf b).
    2.
    Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002, harta berwujud bukan bangunan tersebut dimasukkan ke dalam kelompok I (Lampiran I nomor urut 1 huruf b).
    3.
    Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar diperhatikan mengenai penghitungan penyusutan atas komputer, printer, scanner dan sejenisnya yang telah dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan sebelum tanggal 1 April 2002, sebagai berikut:
     
    a.
    Penyusutan berdasarkan ketentuan lama (penyusutan kelompok II) berlaku sampai dengan bulan Maret 2002;
     
    b.
    Penyusutan berdasarkan ketentuan baru (penyusutan kelompok I) berlaku mulai bulan April 2002, dengan tetap menggunakan sisa manfaat semula yang akan mengalami penyesuaian/percepatan secara otomatis.
     
    Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
     
    8 Mei 2002
    DIREKTUR JENDERAL,
    ttd
    HADI POERNOMO

    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-07/PJ.42/2002 - Perpajakan DDTC