Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-07/PJ.24/1999

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan maraknya pemberitaan mass media tentang penggelapan pajak/pemalsuan SSP, telah dikeluarkan penegasan pengadministrasian SSP melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.24/1999 tanggal 29 Maret 1999.

 

 

Penegasan yang dicantumkan dalam surat edaran tersebut bukan merupakan hal baru melainkan sudah pernah ditetapkan dalam surat keputusan maupun surat-surat edaran beberapa waktu yang lalu. Kepada para pejabat/petugas yang baru memangku tugasnya diminta mempelajari kembali surat-surat keputusan maupun surat edaran yang berkenaan dengan penerimaan pajak maupun pengadministrasian dan pengamanan Surat Setoran Pajak.

 

 

Surat-surat keputusan maupun surat edaran yang berkenaan dengan hal tersebut, antara lain adalah:

1.

SE-27/PJ.9/1992 tanggal 1 Agustus 1992 tentang Konfirmasi Setoran Pajak.

2.

SE-26/PJ./1993 tanggal 24 Agustus 1993 tentang Penatausahaan Setoran Penerimaan Negara melalui Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi.

3.

SE-07/PJ./1993 tanggal 8 Maret 1993 tentang Setoran PPN/PPnBM ex Keppres 56/1988.

4.

SE-33/PJ.54/1993 tanggal 3 Nopember 1993 tentang Konfirmasi Setoran PPN/PPnBM ex Keppres 56/1988.

5.

S-272/PJ.95/1996 tanggal 10 Juni 1996 tentang Pembukuan Penerimaan Pajak.

6.

SE-04/PJ.7/1997 tanggal 5 Mei 1997 tentang Pemeriksaan terhadap Keabsahan SSP lembar ke-3 sebagai Bukti Setoran Pajak yang dapat Diperhitungkan sebagai Kredit Pajak.

7.

KEP-11/PJ./1994 tanggal 21 Pebruari 1994 tentang Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak.

7.

SE-05/PJ.9/1995 tanggal 8 Mei 1995 tentang Penyesuaian Pedoman Induk TUPRP.

 

 

Demikian untuk dilaksanakan.

 

 

8 April 1999

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. ANSHARI RITONGA