Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1046/PJ.51/1994

 

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 18 Januari 1994 dan Nomor XXX tanggal 21 Februari 1994 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa:

 

a.

PT XYZ memperoleh order Monosodium Glutamate (MSG) dari luar negeri;

 

b.

untuk memenuhi order tersebut, PT. XYZ membeli MSG dari PT ABC dan PT ABC diminta mengekspor langsung MSG tersebut untuk dan atas nama PT XYZ;

 

c.

atas ekspor tersebut, diterbitkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas nama PT ABC. Dokumen-dokumen ekspor lainnya diterbitkan oleh PT XYZ.

 

 

 

2.

Berdasarkan butir 1 di atas, dapat diketahui bahwa MSG yang diekspor oleh PT ABC tersebut adalah milik PT XYZ. Dengan demikian telah terjadi penyerahan MSF dari PT ABC kepada PT XYZ sebelum MSG tersebut diekspor, walaupun penyerahan tersebut tidak dilakukan secara phisik.

 

 

 

Sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang PPN 1984, atas penyerahan MSG dari PT Indomiwon Citra Inti kepada PT XYZ tersebut terutang PPN dan PT ABC harus menerbitkan Faktur Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal Fiat Muat Bea dan Cukai.

 

 

 

PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PT ABC dan merupakan Pajak Masukan bagi PT XYZ. Karena MSG tersebut diekspor, maka PT XYZ berhak mengenakan PPN dengan tarif 10%.

 

 

3.

Dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) harus dicantumkan "PT ABC qq PT XYZ" dan mencantumkan NPWP dan identitas lain dari kedua perusahaan tersebut. PT ABC bukanlah eksportir yang sesungguhnya dari MSG termaksud, melainkan hanya berperan sebagai "handler" dalam "handling ekspor" dan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.32/1990 tanggal 29 Mei 1990, atas jasa handling ekspor yang dilakukan oleh PT ABC tidak dikenakan PPN.

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

25 April 1994

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
SUNARIA TADJUDIN