Pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu diatur dalam Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tersebut.

 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tersebut yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

 

1.

Menambah jenis Barang Kena Pajak Tertentu untuk keperluan TNI atau POLRI yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu alat angkutan di darat, kendaraan patroli dan suku cadang dari senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta memberikan kemudahan kepada Departemen Pertahanan seperti yang diberikan kepada TNI atau POLRI karena Departemen Pertahanan juga melakukan impor dan pembelian Barang Kena Pajak Tertentu yang serupa. Di samping itu, juga memberikan kemudahan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah ini.

 

2.

Memberikan perlakuan yang sama kepada Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional untuk melakukan impor atau pengadaaan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 5 Peraturan Pemerintah ini dan perlakuan yang sama terhadap pemanfaatan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah ini.

 

3.

Memberikan kemudahan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional untuk melakukan pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu berupa suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.

 

4.

Menambah jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan, yaitu komponen atau bahan yang diimpor atau diserahkan kepada pihak yang telah ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 angka 7 Peraturan Pemerintah ini.

 

5.

Menambah jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan, yaitu suku cadang dari peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, dan memberi kemudahan kepada Departemen Pertahanan seperti yang diberikan kepada TNI, serta memberikan kemudahan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk melakukan pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 angka 8 Peraturan Pemerintah ini.

 

6.

Perubahan terhadap pihak yang menyerahkan jasa dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia, yang semula dilaksanakan hanya oleh TNI, diubah sehingga menjadi dapat dilaksanakan oleh siapapun sepanjang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.

 

7.

Perubahan redaksi pada Pasal 1 angka 7, Pasal 2 angka 8 dan Pasal 3 angka 8, yaitu dengan menambahkan kalimat "untuk mendukung pertahanan nasional" hal ini sesuai yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, pada ketentuan mengenai impor dan/atau penyerahan peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia, dan jasa penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia.

 

8.

Menambahkan ketentuan baru, yaitu mengenai sanksi atas Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

 

 

 

 

Pasal 1

Yang dimaksud dengan alat angkutan di air dan alat angkutan di bawah air termasuk di dalamnya adalah kapal perang dan yang dimaksud dengan alat angkutan di udara termasuk di dalamnya adalah Pesawat Tempur. Sedangkan yang dimaksud dengan alat angkutan di darat adalah kendaraan angkutan pasukan.

 

Yang dimaksud pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.

Pasal 2

Cukup jelas

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4302