Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3 Tahun 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan adanya peningkatan kapitalisasi pasar, perkembangan produk atau layanan, penggunaan teknologi dan digitalisasi proses bisnis, dan interkoneksi antar pelaku jasa keuangan, serta peningkatan eksposur risiko, diperlukan penguatan kelembagaan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek melalui peningkatan permodalan, tata kelola, kualitas kepemilikan, pengendalian, dan kepengurusan;

b.

bahwa pengaturan perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri pasar modal;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi.

2.

Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat PEE adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk menjamin penawaran umum efek emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

3.

Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat PPE adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

4.

Perusahaan Efek Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PEKU adalah pengelompokan Perusahaan Efek berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal Perusahaan Efek.

5.

Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

6.

Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya.

7.

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.

8.

Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9.

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan anggaran dasar.

10.

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada Perusahaan Efek dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Perusahaan Efek dimaksud.

11.

Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disebut MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan ranking liabilities, ditambah dengan utang subordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.

12.

Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

13.

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.

14.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

15.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Efek yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Efek.

16.

Wakil Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat WPEE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.

17.

Wakil Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat WPPE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.

18.

Wakil Perusahaan Efek adalah orang perseorangan yang memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai WPEE, WPPE, dan/atau wakil manajer investasi.

19.

Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perseroan yang melakukan kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dapat menjalankan:

 

a.

kegiatan utama, yaitu:

 

 

1.

penjaminan emisi Efek;

 

 

2.

kegiatan yang berkaitan dengan aksi korporasi dari perusahaan yang akan atau telah melakukan Penawaran Umum, seperti pemberian nasihat dalam rangka penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi; dan/atau

 

 

3.

penata laksana penerbitan Efek yang tanpa Penawaran Umum; dan

 

b.

kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE dapat menjalankan:

 

a.

kegiatan utama, yaitu:

 

 

1.

transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan Pihak lain;

 

 

2.

pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain;

 

 

3.

memberikan pembiayaan transaksi Efek; dan/atau

 

 

4.

bertindak sebagai penerbit Efek; dan

 

b.

kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkup kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE dikelompokkan menjadi:

a.

PEKU 1;

b.

PEKU 2; dan

c.

PEKU 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

PEKU 1 melakukan kegiatan usaha sebagai PPE khusus untuk memasarkan Efek.

(2)

PEKU 2 melakukan kegiatan usaha secara terbatas sebagai:

 

a.

PEE; atau

 

b.

PPE.

(3)

PEKU 3 melakukan kegiatan usaha sebagai:

 

a.

PEE;

 

b.

PPE; atau

 

c.

PEE yang juga melakukan kegiatan PPE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

PPE yang merupakan PEKU 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjalankan:

 

a.

kegiatan utama, yaitu:

 

 

1.

menjadi PPE yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek reksa dana dan/atau produk investasi lainnya; dan/atau

 

 

2.

menjadi PPE yang membatasi kegiatannya sebagai mitra pemasaran PPE kelembagaan,

 

 

dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

b.

kegiatan lain, yaitu:

 

 

1.

keagenan atas produk atau layanan LJK lainnya; dan/atau

 

 

2.

kegiatan lain yang diajukan secara individual,

 

 

setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE yang merupakan PEKU 1 dilarang melakukan kegiatan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

PEE yang merupakan PEKU 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menjalankan:

 

a.

kegiatan utama:

 

 

1.

penjaminan emisi Efek yaitu penjaminan atas Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dengan kontrak penjaminan emisi Efek yang dapat berbentuk kesanggupan penuh atau kesanggupan terbaik;

 

 

2.

penasihat keuangan untuk kegiatan penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum ataupun tidak berkaitan dengan Penawaran Umum; dan/atau

 

 

3.

penata laksana penerbitan Efek tanpa Penawaran Umum; dan

 

b.

kegiatan lain, yaitu:

 

 

1.

kegiatan yang sejalan dengan kegiatan memfasilitasi penerbitan Efek tanpa Penawaran Umum;

 

 

2.

menyelenggarakan layanan dukungan penerbitan instrumen pasar uang; dan/atau

 

 

3.

kegiatan lain yang diajukan secara individual,

 

 

setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

PEE yang merupakan PEKU 2 yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Efek wajib memenuhi ketentuan:

 

a.

hanya dapat bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Efek atas calon Emiten dengan aset skala kecil atau menengah yaitu sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

 

b.

tidak pernah terlibat melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan

 

c.

memiliki fungsi riset, dengan ketentuan:

 

 

1.

pejabat penanggung jawab yang membawahkan fungsi riset wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan sertifikat analis Efek; dan

 

 

2.

pegawai yang melaksanakan fungsi riset wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau sertifikat analis Efek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPE yang merupakan PEKU 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menjalankan:

a.

kegiatan utama:

 

1.

melakukan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan/atau pihak lain atas semua jenis Efek;

 

2.

menyelenggarakan administrasi Efek nasabah dan/atau bertindak sebagai kustodian;

 

3.

menjadi anggota kliring individu atau anggota bursa efek yang bukan anggota kliring; dan/atau

 

4.

kegiatan utama yang dilakukan oleh Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 1; dan

b.

kegiatan lain:

 

1.

keagenan atas produk atau layanan LJK lainnya; dan/atau

 

2.

kegiatan lain yang diajukan secara individual,

 

setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat menjalankan:

a.

kegiatan utama:

 

1.

penjaminan emisi Efek yaitu penjaminan atas Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dengan kontrak penjaminan emisi Efek yang dapat berbentuk kesanggupan penuh atau kesanggupan terbaik;

 

2.

penasihat keuangan untuk kegiatan penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum ataupun tidak berkaitan dengan Penawaran Umum; dan/atau

 

3.

penata laksana penerbitan Efek tanpa Penawaran Umum; dan

b.

kegiatan lain:

 

1.

kegiatan yang sejalan dengan kegiatan memfasilitasi penerbitan Efek tanpa Penawaran Umum;

 

2.

menyelenggarakan layanan dukungan penerbitan instrumen pasar uang;

 

3.

kegiatan pendanaan terkait penjaminan emisi Efek seperti penyertaan modal dan/atau pembiayaan pra Penawaran Umum; dan/atau

 

4.

kegiatan lain yang diajukan secara individual,

 

setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dapat menjalankan:

a.

kegiatan utama:

 

1.

kegiatan utama yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE yang merupakan PEKU 2;

 

2.

menjadi anggota kliring umum dan memberikan layanan kliring bagi PPE lainnya;

 

3.

memberikan pembiayaan transaksi Efek dan/atau melakukan kegiatan pembiayaan berbasis Efek lainnya;

 

4.

bertindak sebagai liquidity provider;

 

5.

bertindak sebagai dealer partisipan; dan/atau

 

6.

bertindak sebagai penerbit Efek atau produk terstruktur; dan

b.

kegiatan lain:

 

1.

keagenan atas produk atau layanan LJK lainnya;

 

2.

melakukan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan/atau pihak lain atas jenis Efek tertentu yang dimungkinkan berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;

 

3.

menjadi lembaga pendukung transaksi Efek di pasar uang dengan persetujuan Bank Indonesia;

 

4.

bertindak sebagai penyedia jasa penitipan atas instrumen keuangan;

 

5.

memberikan layanan perantara transaksi atas Efek luar negeri; dan/atau

 

6.

kegiatan lain yang diajukan secara individual,

 

setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat menjalankan:

a.

kegiatan utama:

 

1.

kegiatan utama yang dilakukan oleh Perusahaan Efek sebagai PEE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;

 

2.

kegiatan utama yang dilakukan oleh Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a; dan/atau

 

3.

pembeli siaga; dan

b.

kegiatan lain:

 

1.

kegiatan lain yang dilakukan oleh Perusahaan Efek sebagai PEE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b;

 

2.

kegiatan lain yang dilakukan oleh Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b; dan/atau

 

3.

kegiatan lain yang diajukan secara individual,

 

setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Efek wajib memenuhi ketentuan:

a.

tidak pernah terlibat melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan

b.

memiliki fungsi riset, dengan ketentuan:

 

1)

pejabat penanggung jawab yang membawahkan fungsi riset wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan sertifikat analis Efek; dan

 

2)

pegawai yang melaksanakan fungsi riset wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau sertifikat analis Efek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 8 huruf b, Pasal 9 huruf b, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 11 huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kelompok kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

PEE dan/atau PPE dalam menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan kelompok kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyelenggarakan layanan secara syariah dengan memenuhi prinsip syariah paling sedikit:

 

a.

layanan yang diberikan dan akad yang digunakan memenuhi prinsip syariah;

 

b.

menggunakan sistem transaksi yang memenuhi prinsip syariah; dan

 

c.

mempunyai:

 

 

1.

dewan pengawas syariah yang mempunyai izin ahli syariah pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan; atau

 

 

2.

paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

(2)

PEE dan/atau PPE yang menyatakan seluruh kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal, wajib:

 

a.

menyatakan dalam anggaran dasar atau dokumen sejenis bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal; dan

 

b.

mempunyai dewan pengawas syariah, yang mempunyai izin ahli syariah pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3)

Ketentuan mengenai dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah pasar modal.

(4)

PEE dan/atau PPE yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 12, Pasal 14, dan/atau Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

 

a.

peringatan tertulis;

 

b.

denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

 

c.

pembatasan kegiatan usaha;

 

d.

pembekuan kegiatan usaha;

 

e.

pencabutan izin usaha;

 

f.

pembatalan persetujuan;

 

g.

pembatalan pendaftaran;

 

h.

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau

 

i.

pencabutan izin orang perseorangan.

(4)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5)

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perseroan yang mengajukan izin usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE harus memuat kegiatan usaha perusahaan sesuai izin usaha yang dimohonkan dalam anggaran dasar Perseroan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib memiliki identitas Perseroan paling sedikit meliputi:

 

a.

nama;

 

b.

alamat;

 

c.

nomor telepon;

 

d.

situs web; dan

 

e.

logo.

(2)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib mencantumkan secara jelas kata “Sekuritas” pada penulisan nama perusahaannya.

(3)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib mencantumkan nama perusahaan yang merupakan bagian dari logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permodalan bagi PEKU 1, PEKU 2, dan PEKU 3 meliputi:

a.

modal disetor; dan

b.

MKBD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

PEKU 1 wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2)

PEKU 2 wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).

(3)

PEKU 3 wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

PEKU 1 wajib memiliki dan memelihara MKBD paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)

PEKU 2 wajib memiliki dan memelihara MKBD paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(3)

PEKU 3 wajib memiliki dan memelihara MKBD paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, Perusahaan Efek wajib menjaga ekuitas tetap positif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal MKBD Perusahaan Efek memiliki kecenderungan mendekati 110% (seratus sepuluh persen) dari batas minimal MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib memiliki:

a.

struktur organisasi yang dilengkapi dengan:

 

1.

uraian tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja di bawah Direksi; dan

 

2.

nama pegawai pada tiap posisi jabatan termasuk keberadaan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi;

 

yang menjalankan fungsi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal sesuai izin usaha yang dimiliki;

b.

prosedur dan standar operasional sesuai izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Efek dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal paling sedikit memuat:

 

1.

judul prosedur dan standar operasional;

 

2.

penanggung jawab prosedur dan standar operasional;

 

3.

pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasional;

 

4.

diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan;

 

5.

batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;

 

6.

dokumen yang digunakan; dan

 

7.

hasil dari prosedur yang dilaksanakan; dan

c.

rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE bertanggung jawab secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama Perusahaan Efek oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan Efek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

 

a.

integritas, bagi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris;

 

b.

kelayakan keuangan, bagi calon PSP; dan

 

c.

reputasi keuangan dan kompetensi, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris,

 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama.

(2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga berlaku bagi calon pemegang saham.

(3)

Calon pemegang saham, calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya.

(4)

Dalam hal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas atau perusahaan publik, kewajiban memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pemegang saham yang bukan PSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama.

(2)

Dalam hal terdapat indikasi PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

(3)

Penilaian kembali terhadap PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dilarang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

 

a.

pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

 

b.

tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.

(2)

Perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan paling sedikit melalui surat keterangan catatan kepolisian.

(3)

Jangka waktu penerbitan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 1 wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi yang ditetapkan sebagai direktur utama.

(2)

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai WPPE.

(3)

Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 2 dan Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 3 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi yang salah satunya ditetapkan sebagai direktur utama.

(4)

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menangani kegiatan PPE wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai WPPE.

(5)

Seluruh anggota Direksi selain yang menangani kegiatan PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek sebagai PEE yang merupakan PEKU 2 dan Perusahaan Efek sebagai PEE yang merupakan PEKU 3 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi yang salah satunya ditetapkan sebagai direktur utama.

(2)

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menangani kegiatan PEE wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai WPEE.

(3)

Seluruh anggota Direksi selain yang menangani kegiatan PEE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek sebagai PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi yang salah satunya ditetapkan sebagai direktur utama.

(2)

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menangani kegiatan:

 

a.

PEE, wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai WPEE; atau

 

b.

PPE, wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai WPPE.

(3)

Seluruh anggota Direksi selain yang menangani kegiatan:

 

a.

PEE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau

 

b.

PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

 

wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek.

(4)

Perusahaan Efek sebagai PEKU 3 wajib memiliki tambahan 1 (satu) orang anggota Direksi yang khusus menangani kepatuhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal izin WPEE dan/atau WPPE yang dimiliki oleh anggota Direksi telah habis masa berlakunya dan belum mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi dimaksud dilarang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai anggota Direksi mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Dalam hal izin orang perseorangan WPEE dan/atau WPPE dari anggota Direksi yang merupakan penanggung jawab kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE dicabut, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib mengganti anggota Direksi yang menjadi penanggung jawab kegiatan usaha dimaksud dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak izin orang perseorangan WPEE dan/atau WPPE dari anggota Direksi yang merupakan penanggung jawab kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE dicabut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Anggota Direksi yang khusus menangani kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

memiliki sertifikat kepatuhan;

 

b.

tidak memiliki afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan PSP Perusahaan Efek; dan

 

c.

tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek.

(2)

Anggota Direksi yang khusus menangani kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dapat dirangkap oleh direktur utama, sepanjang tidak membawahi fungsi teknis lainnya.

(3)

Dalam hal sertifikat kepatuhan yang dimiliki oleh anggota Direksi yang khusus menangani kepatuhan telah habis masa berlakunya, anggota Direksi dimaksud dilarang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi yang khusus menangani kepatuhan sampai mendapatkan perpanjangan sertifikat kepatuhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib berdomisili di wilayah Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dilarang bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun.

(2)

Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Direksi:

 

a.

sebagai anggota Dewan Komisaris bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;

 

b.

bertanggung jawab terhadap pengawasan perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak; dan/atau

 

c.

menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,

 

sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

(3)

Dalam hal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan atau anggota konglomerasi keuangan ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan.

(4)

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan larangan anggota Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Perusahaan Efek, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek sebagai PEKU 1 dan PEKU 2 wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

(2)

Perusahaan Efek sebagai PEKU 3 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

(3)

Perusahaan Efek sebagai PEKU 3 wajib memiliki komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:

 

a.

sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada perusahaan keuangan lain, yang berkedudukan di dalam negeri;

 

b.

sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) perusahaan bukan keuangan yang berkedudukan di dalam negeri;

 

c.

pada bidang tugas fungsional pada perusahaan keuangan yang berkedudukan di dalam negeri; dan/atau

 

d.

pada jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris.

(2)

Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Dewan Komisaris:

 

a.

menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak;

 

b.

menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba; dan/atau

 

c.

menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

 

sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

(3)

Dalam hal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan atau anggota konglomerasi keuangan, ketentuan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan.

(4)

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan larangan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Perusahaan Efek, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE atau PPE wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

(2)

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan keikutsertaan dalam pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek berakhir dengan sendirinya apabila:

 

a.

dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

 

b.

berhalangan tetap;

 

c.

meninggal dunia;

 

d.

dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

 

e.

dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

 

f.

dinyatakan diberhentikan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil penilaian kembali pihak utama oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

 

g.

dicabut izin orang perseorangannya sebagai WPEE atau WPPE oleh Otoritas Jasa Keuangan, bagi anggota Direksi.

(2)

Dalam hal izin WPEE dan/atau WPPE yang dimiliki oleh anggota Direksi dibekukan sementara, anggota Direksi dimaksud dilarang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai izin WPEE dan/atau WPPE anggota Direksi berlaku kembali.

(3)

Dalam hal terjadi kekosongan atas seluruh anggota Direksi Perusahaan Efek karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

 

a.

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dibatasi kegiatan usahanya; dan

 

b.

pengurusan Perusahaan Efek dijalankan oleh Dewan Komisaris sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 1 wajib memiliki dan melaksanakan fungsi, paling sedikit:

 

a.

fungsi pemasaran dan perdagangan;

 

b.

fungsi pembukuan;

 

c.

fungsi kepatuhan; dan

 

d.

fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

(2)

Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 2 wajib memiliki dan melaksanakan fungsi, paling sedikit:

 

a.

fungsi pemasaran dan perdagangan;

 

b.

fungsi manajemen risiko;

 

c.

fungsi pembukuan;

 

d.

fungsi kustodian;

 

e.

fungsi teknologi informasi;

 

f.

fungsi kepatuhan;

 

g.

fungsi audit internal; dan

 

h.

fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

(3)

Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 3 wajib memiliki dan melaksanakan fungsi, paling sedikit:

 

a.

fungsi pemasaran dan perdagangan;

 

b.

fungsi manajemen risiko;

 

c.

fungsi pembukuan;

 

d.

fungsi kustodian;

 

e.

fungsi teknologi informasi;

 

f.

fungsi riset;

 

g.

fungsi kepatuhan;

 

h.

fungsi audit internal; dan

 

i.

fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

(4)

Perusahaan Efek sebagai PEE yang merupakan PEKU 2 dan Perusahaan Efek sebagai PEE yang merupakan PEKU 3 wajib memiliki dan melaksanakan fungsi, paling sedikit:

 

a.

fungsi penjaminan emisi;

 

b.

fungsi manajemen risiko;

 

c.

fungsi pembukuan;

 

d.

fungsi kepatuhan; dan

 

e.

fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

(5)

Perusahaan Efek sebagai PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 wajib memiliki dan melaksanakan fungsi:

 

a.

seluruh fungsi pada Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 3; dan

 

b.

seluruh fungsi pada Perusahaan Efek sebagai PEE yang merupakan PEKU 2.

(6)

Pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal dan perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan PPE, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), ayat (3), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

 

a.

peringatan tertulis;

 

b.

denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

 

c.

pembatasan kegiatan usaha;

 

d.

pembekuan kegiatan usaha;

 

e.

pencabutan izin usaha;

 

f.

pembatalan persetujuan;

 

g.

pembatalan pendaftaran;

 

h.

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau

 

i.

pencabutan izin orang perseorangan.

(4)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5)

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemohon mengajukan permohonan atau perubahan izin usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam 2 (dua) rangkap sesuai dengan surat permohonan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:

 

a.

dokumen yang menunjukkan identitas Perusahaan Efek paling sedikit:

 

 

1.

nama;

 

 

2.

alamat;

 

 

3.

nomor telepon;

 

 

4.

situs web; dan

 

 

5.

logo.

 

b.

fotokopi akta pendirian Perusahaan Efek yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;

 

c.

fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan Efek;

 

d.

surat kuasa kepada Pihak yang diberi kuasa, jika permohonan untuk mengajukan permohonan perizinan diajukan oleh Pihak selain pemohon untuk dan atas nama Perusahaan Efek;

 

e.

dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek, sebagaimana dokumen persyaratan administratif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama LJK.

 

f.

dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP Perusahaan Efek:

 

 

1.

surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan; dan

 

 

2.

dokumen persyaratan administratif calon PSP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama LJK dan ketentuan pelaksananya pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE;

 

g.

dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pemegang saham, meliputi:

 

 

1.

orang perseorangan meliputi:

 

 

 

a)

daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;

 

 

 

b)

fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;

 

 

 

c)

pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

 

 

 

d)

fotokopi nomor pokok wajib pajak;

 

 

 

e)

bukti kemampuan keuangan;

 

 

 

f)

surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 

 

 

g)

komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang sehat sesuai dengan surat pernyataan integritas bagi calon pemegang saham atau pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 

 

2.

badan hukum meliputi:

 

 

 

a)

fotokopi akta pendirian badan hukum Indonesia yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang jika terdapat perubahan, atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, jika pemegang saham atau PSP adalah badan hukum Indonesia;

 

 

 

b)

fotokopi akta pendirian badan hukum asing yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang di negara asal beserta perubahannya jika terdapat perubahan, dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah, jika pemegang saham atau PSP adalah badan hukum asing;

 

 

 

c)

fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi badan hukum Indonesia;

 

 

 

d)

keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian;

 

 

 

e)

laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit;

 

 

 

f)

daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:

 

 

 

 

1)

susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus;

 

 

 

 

2)

daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;

 

 

 

 

3)

fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan

 

 

 

 

4)

pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

 

 

 

g)

daftar nama dan data pemegang saham:

 

 

 

 

1)

orang perseorangan meliputi daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani, fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, dan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

 

 

 

 

2)

badan hukum meliputi anggaran dasar terakhir dan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit;

 

 

 

h)

surat pernyataan bahwa sumber dana atau setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 

 

 

i)

komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang sehat sesuai dengan surat pernyataan integritas bagi calon pemegang saham atau pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

 

 

 

j)

surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan;

 

h.

Perusahaan Efek harus melengkapi dokumen persyaratan administratif calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang meliputi:

 

 

1.

nomor pokok wajib pajak;

 

 

2.

surat keterangan bebas narkoba dari pihak yang berwenang; dan

 

 

3.

surat pernyataan yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin usaha sebagai Perusahaan Efek dan selama menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali rangkap jabatan yang dimungkinkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 

i.

dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi dewan pengawas syariah, jika Perusahaan Efek menyelenggarakan layanan berdasarkan prinsip syariah atau menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi:

 

 

1.

daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;

 

 

2.

fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;

 

 

3.

pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

 

 

4.

fotokopi izin ahli syariah pasar modal yang masih berlaku; dan

 

 

5.

komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang sehat dan pasar modal Indonesia sesuai dengan surat pernyataan integritas bagi calon Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 

j.

daftar nama dan data penanggung jawab dan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, meliputi:

 

 

1.

nama lengkap penanggung jawab dan pegawai yang bertugas melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan fungsi-fungsi Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal dan perilaku perusahaan efek;

 

 

2.

fungsi yang membawahi penanggung jawab dan pegawai;

 

 

3.

jabatan dalam fungsi;

 

 

4.

fotokopi izin perseorangan yang dimiliki;

 

 

5.

nomor identitas kependudukan; dan

 

 

6.

fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir.

 

k.

daftar nama dan data:

 

 

1.

pegawai setingkat di bawah Direksi yang tidak memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan posisinya dalam struktur organisasi Perseroan; dan

 

 

2.

pegawai penanggung jawab program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dalam hal Perusahaan Efek menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan,

 

 

meliputi data nama lengkap, fungsi yang dibawahi, jabatan dalam fungsi, nomor identitas kependudukan, dan fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;

 

l.

surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 

m.

surat pernyataan pemegang saham dan/atau PSP tidak memiliki pengendalian di Perusahaan Efek lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 

n.

fotokopi dokumen penggunaan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

 

o.

laporan keuangan periode terakhir yang diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang jangka waktu antara tanggal laporan keuangan periode terakhir tersebut dengan tanggal pemberian izin usaha Perusahaan Efek tidak lebih dari 180 hari;

 

p.

fotokopi perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek patungan;

 

q.

rekening koran;

 

r.

bukti penyetoran modal;

 

s.

bukti MKBD;

 

t.

surat pernyataan tidak melakukan kegiatan usaha PPE dalam hal PEE hanya melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan tidak melakukan kegiatan usaha PPE sesuai dengan format surat pernyataan tidak melakukan kegiatan Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 

u.

surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang terkait dengan alamat kantor pusat dan operasional, fotokopi bukti kepemilikan jika tempat usaha milik sendiri atau perjanjian sewa jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, video rekaman dan foto ruangan Perusahaan Efek yang disertai peruntukan ruangan;

 

v.

diagram struktur organisasi, yang memuat informasi paling sedikit:

 

 

1.

nama dan jabatan anggota Direksi;

 

 

2.

nama anggota Dewan Komisaris;

 

 

3.

nama pejabat dan pegawai serta jumlah pegawai pada unit kerja yang melaksanakan fungsi Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 40;

 

 

4.

unit kerja khusus atau penugasan penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

 

w.

uraian tugas dan tanggung jawab:

 

 

1.

pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf v angka 1 sampai dengan angka 4; dan

 

 

2.

unit kerja yang melaksanakan fungsi Perusahaan Efek.

 

x.

gambaran tentang rencana operasi dan misi perusahaan dan proyeksi keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan;

 

y.

strategi kepatuhan Perusahaan Efek terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 

z.

strategi manajemen risiko Perusahaan Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 

aa.

daftar kantor cabang;

 

bb.

prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimohonkan paling sedikit memuat:

 

 

1.

judul prosedur dan standar operasi;

 

 

2.

penanggung jawab prosedur dan standar operasi;

 

 

3.

pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi;

 

 

4.

diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan;

 

 

5.

batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;

 

 

6.

dokumen yang digunakan; dan

 

 

7.

hasil dari prosedur yang dilaksanakan;

 

cc.

jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar pertanyaan atau formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 

dd.

jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar A, daftar B, dan daftar C sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 

ee.

bukti pembayaran biaya perizinan Perusahaan Efek;

 

ff.

surat pernyataan calon pemegang saham, calon PSP, pemegang saham, PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah lengkap, benar dan tidak menyesatkan sesuai dengan surat pernyataan kebenaran dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 

gg.

surat pernyataan kebenaran dokumen dari Perusahaan Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

 

hh.

dokumen pendukung lainnya dalam hal diperlukan dalam rangka penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon PSP, serta memperlancar pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, pemohon menyampaikan permohonan atau perubahan izin usaha Perusahaan Efek melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam memproses permohonan atau perubahan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

a.

penelitian atas kelengkapan dokumen;

b.

klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka;

c.

permintaan presentasi mengenai rencana kegiatan usaha perusahaan;

d.

penilaian kemampuan dan kepatutan atas PSP, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;

e.

pemeriksaan setempat di kantor pemohon;

f.

permintaan tambahan dokumen, apabila diperlukan; dan/atau

g.

penilaian pemenuhan Dewan Pengawas Syariah atau Direksi atau penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang menyatakan bahwa:

 

a.

permohonan belum memenuhi persyaratan; atau

 

b.

permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

(2)

Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.

(3)

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap membatalkan permohonan.

(4)

Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE kepada pemohon yang mengajukan permohonan izin usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perseroan yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek dapat melakukan perubahan kelompok kegiatan usaha setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Pengajuan perubahan kelompok kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat permohonan perubahan kelompok kegiatan usaha dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3)

Dalam memproses permohonan perubahan kelompok usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan.

(4)

Berdasarkan hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memerintahkan Perseroan yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek untuk melakukan penyesuaian kelompok kegiatan usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat mengembalikan izin usaha sebagai PEE tanpa mengembalikan izin usaha sebagai PPE yang melekat pada izin usaha Perusahaan Efek sebagai PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3.

(2)

Izin usaha sebagai PPE yang melekat pada izin usaha Perusahaan Efek sebagai PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 tetap dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Efek sepanjang Perusahaan Efek masih memenuhi persyaratan sebagai PPE yang merupakan PEKU 3.

(3)

Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan izin usaha Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pengganti izin usaha Perusahaan Efek sebagai PEE yang juga melakukan kegiatan PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang mempunyai izin usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan lain harus tidak sedang dikenai:

 

a.

perintah tindakan tertentu;

 

b.

perintah tertulis; dan/atau

 

c.

sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pembatasan kegiatan usaha.

(2)

Perusahaan Efek yang mempunyai izin usaha sebagai PEE atau PPE yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 8 huruf b, Pasal 9 huruf b, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 11 huruf b wajib memastikan pelaksanaan kegiatan lain dimaksud:

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

 

b.

didasarkan pada manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang timbul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk melaksanakan kegiatan lain, Perusahaan Efek yang mempunyai izin usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan Lampiran pada Format 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2)

Permohonan persetujuan kegiatan lain diajukan oleh Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dokumen persyaratan administratif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan PPE dan ketentuan pelaksanaannya mengenai kegiatan lain bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan PPE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam memproses permohonan persetujuan kegiatan lain Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

 

a.

penelitian atas kelengkapan dokumen;

 

b.

klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka;

 

c.

permintaan presentasi mengenai rencana kegiatan lain perusahaan;

 

d.

pemeriksaan setempat di kantor pemohon; dan/atau

 

e.

permintaan tambahan dokumen, jika diperlukan.

(2)

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

 

a.

peringkat komposit tata kelola Perusahaan Efek;

 

b.

pemenuhan persyaratan dan kelengkapan PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, Direksi atau penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;

 

c.

fungsi yang dipersyaratkan;

 

d.

memiliki status pengawasan normal dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi; dan

 

e.

hasil peringkat risiko Perusahaan Efek.

(3)

Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan kepada pemohon, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang menyatakan bahwa:

 

a.

permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen; atau

 

b.

permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

(4)

Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5)

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggap telah membatalkan permohonan persetujuan atas kegiatan lain PEE atau PPE.

(6)

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan kegiatan lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE harus melaksanakan kegiatan lain yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Dalam hal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE tidak melaksanakan kegiatan lain yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud menjadi tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan lain sudah dimanfaatkan oleh nasabah dan/atau pihak lain.

(2)

Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

jenis dan nama kegiatan lain;

 

b.

tanggal mulai pelaksanaan kegiatan lain; dan

 

c.

kesesuaian antara kegiatan lain yang dilaksanakan dan persetujuan kegiatan lain yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan.

(3)

Dalam hal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan/atau ayat (3), dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

 

a.

peringatan tertulis;

 

b.

denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

 

c.

pembatasan kegiatan usaha;

 

d.

pembekuan kegiatan usaha;

 

e.

pencabutan izin usaha;

 

f.

pembatalan persetujuan;

 

g.

pembatalan pendaftaran;

 

h.

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau

 

i.

pencabutan izin orang perseorangan.

(4)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5)

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dapat berbentuk:

 

a.

Perusahaan Efek nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau

 

b.

Perusahaan Efek patungan yang sahamnya dimiliki orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.

(2)

Saham Perusahaan Efek patungan yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimiliki oleh:

 

a.

badan hukum asing yang bergerak di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator pasar modal di negara asalnya paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen); atau

 

b.

badan hukum asing yang bergerak di sektor jasa keuangan selain sekuritas paling banyak 85% (delapan puluh lima persen), dari modal disetor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Perusahaan Efek nasional atau patungan yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE melakukan Penawaran Umum saham, saham Perusahaan Efek nasional atau patungan dapat dimiliki seluruhnya oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, atau badan hukum asing.

(2)

Badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan hukum asing yang tidak bergerak di bidang keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepemilikan saham Perusahaan Efek oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling banyak sebesar:

 

a.

ekuitas badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas; atau

 

b.

setara ekuitas untuk badan hukum yang berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal dalam:

 

a.

pendirian Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE; atau

 

b.

peningkatan modal disetor Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE.

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b dikecualikan bagi pemegang saham yang bukan PSP dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dilarang berasal:

 

a.

dari pinjaman atau utang dalam bentuk apapun dari pihak manapun; dan/atau

 

b.

dari dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

(2)

Calon pemegang saham, calon PSP, pemegang saham, atau PSP wajib menandatangani surat pernyataan sumber dana atau setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3)

Ketentuan larangan sumber dana kepemilikan saham Perusahaan Efek berasal dari pinjaman atau utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemegang saham yang bukan PSP dari Perusahaan Efek yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengendalian atas Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE terjadi dalam hal memenuhi kondisi sebagai berikut:

a.

mempunyai hak suara lebih dari 20% (dua puluh persen) baik dengan kepemilikan saham sendiri dan afiliasinya maupun bersama dengan pihak lain;

b.

mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional PEE dan/atau PPE berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

c.

mampu menunjuk atau memberhentikan anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE atau PPE; dan/atau

d.

mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat Direksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib menentukan Pihak yang menjadi pengendali dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal terdapat perubahan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan pengendali.

(2)

Dalam hal penyampaian perubahan pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian perubahan pengendali tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap perubahan modal disetor Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE kecuali penambahan modal disetor yang timbul karena pembagian saham bonus, wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Persetujuan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penambahan modal disetor wajib dimohonkan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen paling sedikit:

 

a.

bukti pendukung yang menunjukkan kemampuan keuangan pemegang saham yang melakukan penambahan setoran modal;

 

b.

bukti setoran modal;

 

c.

keterangan beserta bukti sumber dana; dan

 

d.

rekening koran perusahaan yang menunjukkan penambahan setoran modal.

(3)

Persetujuan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengurangan modal disetor wajib dimohonkan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum diajukan permohonan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dengan disertai dokumen paling sedikit:

 

a.

surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa pengurangan modal disetor tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan;

 

b.

hasil audit akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan pengurangan modal disetor tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan;

 

c.

keterangan mengenai alasan pengurangan modal;

 

d.

bukti persetujuan kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal; dan

 

e.

bukti pengumuman hasil RUPS tentang pengurangan modal dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

(4)

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan persetujuan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3).

(5)

Perubahan modal disetor Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang timbul karena pembagian saham bonus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen:

 

a.

laporan keuangan yang telah diaudit; dan

 

b.

akta notaris,

 

yang menunjukkan adanya penambahan modal disetor.

(6)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dan penelitian untuk menilai pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan calon PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) atau ayat (3).

(2)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) atau ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

 

a.

permohonan belum memenuhi persyaratan; atau

 

b.

permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

(3)

Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.

(4)

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap telah membatalkan permohonan persetujuan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) atau ayat (3).

(5)

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan permohonan atas perubahan modal disetor kepada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) atau ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

(6)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang permohonan perubahan modal disetornya disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib melaporkan perubahan modal disetornya dengan melampirkan:

 

a.

perubahan anggaran dasar terkait penambahan modal disetor beserta surat atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum; atau

 

b.

perubahan anggaran dasar terkait pengurangan modal disetor beserta surat atau bukti persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perubahan PSP Perusahaan Efek dapat dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun setelah Perusahaan Efek beroperasi, kecuali kondisi tertentu yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Setiap perubahan PSP dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(3)

Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh calon PSP dan/atau PSP Perusahaan Efek melalui Perusahaan Efek dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(4)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dokumen terkait calon PSP dan/atau PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f, huruf cc, dan huruf hh.

(5)

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan persetujuan perubahan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap perubahan pemegang saham, baik langsung dan tidak langsung wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.

(2)

Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang saham Perusahaan Efek melalui Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen:

 

a.

calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, dan huruf cc; dan/atau

 

b.

pemegang saham baik orang perseorangan dan badan hukum meliputi:

 

 

1)

bukti kemampuan keuangan;

 

 

2)

surat pernyataan sumber dana atau setoran modal;

 

 

3)

surat pernyataan kebenaran dokumen;

 

 

4)

surat pernyataan kebenaran dokumen dari Perusahaan Efek;

 

 

5)

dokumen yang mendasari perubahan pemegang saham; dan

 

 

6)

bukti pembayaran atau pelunasan atas jual beli saham dalam hal telah dilakukan pembayaran atau pelunasan sebelum permohonan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(4)

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan persetujuan perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dan penelitian untuk menilai calon PSP, calon pemegang saham, PSP dan/atau pemegang saham memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan sebagai PSP dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 26.

(2)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

 

a.

permohonan belum memenuhi persyaratan; atau

 

b.

permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

(3)

Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah tanggal surat pemberitahuan.

(4)

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap telah membatalkan permohonan persetujuan atas perubahan PSP dan/atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (2).

(5)

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan permohonan atas perubahan PSP atau pemegang saham setelah calon PSP, calon pemegang saham, PSP, dan/atau pemegang saham memenuhi syarat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan perubahan PSP dan/atau pemegang saham secara lengkap.

(6)

Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan perubahan pemegang saham dan/atau PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terdapat perubahan pemegang saham atau PSP disertai dengan daftar pemegang saham terkini.

(7)

Dalam hal penyampaian laporan perubahan pemegang saham dan/atau PSP sebagaimana dimaksud pada ayat

(6)

jatuh pada hari libur, penyampaian laporan perubahan pemegang saham dan/atau PSP tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Pihak dilarang memiliki saham dan/atau melakukan tindakan pengendalian pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali karena kepemilikan saham atau penyertaan modal pemerintah.

(2)

Pihak yang memiliki saham dan/atau melakukan tindakan pengendalian pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha atas Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang dikendalikan, atau melepaskan kepemilikan pada salah 1 (satu) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE.

(3)

Larangan memiliki saham pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepemilikan saham dalam rangka portofolio investasi melalui pasar modal dan tidak ditujukan untuk pengendalian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 62 ayat (6), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (6), ayat (7), dan/atau Pasal 66 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

 

a.

peringatan tertulis;

 

b.

denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

 

c.

pembatasan kegiatan usaha;

 

d.

pembekuan kegiatan usaha;

 

e.

pencabutan izin usaha;

 

f.

pembatalan persetujuan;

 

g.

pembatalan pendaftaran;

 

h.

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau

 

i.

pencabutan izin orang perseorangan.

(4)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5)

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan Efek wajib memperbarui strategi kepatuhan dan strategi manajemen risiko dalam hal:

a.

terjadi perubahan dan/atau penambahan kegiatan Perusahaan Efek; dan/atau

b.

terdapat perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru, yang terkait dengan strategi kepatuhan dan strategi manajemen risiko Perusahaan Efek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib melaporkan perubahan data dan/atau informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan:

 

a.

identitas Perusahaan Efek:

 

 

1.

nama;

 

 

2.

alamat kantor pusat dan operasional;

 

 

3.

nomor telepon;

 

 

4.

situs web; dan/atau

 

 

5.

logo;

 

b.

anggaran dasar Perseroan;

 

c.

nomor pokok wajib pajak Perusahaan Efek;

 

d.

dokumen penggunaan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

 

e.

perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE;

 

f.

keterangan terkait dengan alamat kantor pusat dan operasional yang berubah dan sistem pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE;

 

g.

struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;

 

h.

penerimaan dan/atau pengunduran diri Wakil Perusahaan Efek;

 

i.

penerimaan dan/atau pengunduran diri pimpinan unit kerja, atau pejabat setingkat di bawah anggota Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan;

 

j.

prosedur dan standar operasional Perusahaan Efek; dan

 

k.

strategi kepatuhan dan manajemen risiko.

(2)

Pelaporan perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan tersebut melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3)

Dalam hal penyampaian perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal terdapat perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib memastikan persetujuan perubahan anggaran dasar yang terkait dengan perubahan nama Perseroan telah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.

(2)

Pelaksanaan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a wajib diumumkan dalam:

 

a.

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional; dan

 

b.

situs web Perusahaan Efek,

 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.

(3)

Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a wajib disertai dengan:

 

a.

alasan perubahan nama;

 

b.

akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;

 

c.

nomor pokok wajib pajak atas nama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang baru; dan

 

d.

bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap perubahan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai nama calon anggota Direksi dan dokumen terkait dengan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dan huruf h, serta keterangan tentang tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawabnya.

(4)

Penyampaian permohonan perubahan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan:

 

a.

nama calon anggota Dewan Komisaris;

 

b.

dokumen terkait dengan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dan huruf h; dan

 

c.

keterangan tentang tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Dewan Komisaris.

(5)

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan perubahan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui.

(2)

Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, diberhentikan, atau habis masa jabatannya, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui.

(3)

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menunda pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE.

(4)

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunda pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dilarang melaksanakan RUPS pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

(5)

Perusahaan Efek wajib memenuhi jumlah minimum anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, diberhentikan, atau habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

(6)

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan jangka waktu perpanjangan untuk pemenuhan kewajiban pada ayat (5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit meliputi:

 

a.

menyusun kode etik anggota dalam rangka memelihara terciptanya persaingan pasar yang sehat;

 

b.

melaksanakan pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE; dan

 

c.

melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

(3)

Asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal pegawai di unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan Perusahaan Efek dikenai sanksi internal, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberian sanksi.

(2)

Pegawai di unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan Perusahaan Efek tidak dapat diberhentikan karena melaporkan pelanggaran ketentuan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal pegawai di unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan Perusahaan Efek tersebut turut serta melakukan pelanggaraan ketentuan di sektor jasa keuangan yang dilaporkannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan Efek wajib menyampaikan agenda RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

a.

Pembagian dividen;

b.

Perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

c.

Perubahan pemegang saham;

d.

Perubahan modal disetor;

e.

Perubahan kegiatan usaha;

f.

Pengembalian izin usaha; dan/atau

g.

Penggabungan, pengambilalihan, peleburan, atau pemisahan usaha,

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, Perusahaan Efek wajib menyampaikan:

 

a.

perubahan data dan/atau informasi; dan/atau

 

b.

laporan,

 

kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Efek untuk menyampaikan:

 

a.

perubahan data dan/atau informasi; dan/atau

 

b.

laporan,

 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk cetak.

(3)

Perusahaan Efek wajib menyampaikan:

 

a.

perubahan data dan/atau informasi; dan/atau

 

b.

laporan,

 

dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan yang disampaikan melalui sistem elektronik.

(4)

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Efek untuk melampirkan dokumen cetak selain dokumen yang telah disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal sistem elektronik yang disediakan oleh

 

Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pada batas waktu penyampaian laporan sehingga Perusahaan Efek tidak dapat menyampaikan kewajiban lanjutan dan/atau laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan Perusahaan Efek secara tertulis dan disampaikan:

 

a.

secara langsung kepada Perusahaan Efek;

 

b.

melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;

 

c.

melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

 

d.

melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.

(2)

Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Perusahaan Efek bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan melalui:

 

a.

sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau;

 

b.

alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

(3)

Perusahaan Efek wajib menyampaikan kewajiban lanjutan dan/atau laporan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan.

(4)

Dalam hal Perusahaan Efek mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan kewajiban lanjutan dan/atau laporan, Perusahaan Efek wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian kewajiban lanjutan dan/atau laporan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.

(5)

Perusahaan Efek wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada departemen pengawasan lembaga efek di Otoritas Jasa Keuangan:

 

a.

secara daring melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

 

b.

secara luring dengan mengirimkan surat kepada alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan secara langsung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), ayat (3), Pasal 77 ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

 

a.

peringatan tertulis;

 

b.

denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

 

c.

pembatasan kegiatan usaha;

 

d.

pembekuan kegiatan usaha;

 

e.

pencabutan izin usaha;

 

f.

pembatalan persetujuan;

 

g.

pembatalan pendaftaran;

 

h.

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau

 

i.

pencabutan izin orang perseorangan.

(4)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5)

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE berdasarkan hal sebagai berikut:

a.

izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dikembalikan oleh Perusahaan Efek yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

b.

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

c.

kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek; dan/atau

d.

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang akan mengembalikan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a wajib:

a.

mengajukan surat permohonan pengembalian izin usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE kepada Otoritas Jasa Keuangan;

b.

telah memperoleh persetujuan RUPS atas rencana permohonan pengembalian izin usaha tersebut; dan

c.

telah mengumumkan rencana pengembalian izin usaha paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dan dalam situs web Perusahaan Efek yang berisi paling sedikit pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban kepada nasabah; dan telah menyelesaikan hak dan kewajiban Perusahaan Efek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a harus diajukan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan, disertai dokumen, data, dan informasi sebagai berikut:

 

a.

keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha;

 

b.

keputusan RUPS yang menyetujui pengembalian izin usaha tersebut;

 

c.

surat keputusan tentang pemberian izin usaha Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikembalikan;

 

d.

dokumen bukti pengumuman rencana pengembalian izin usaha paling sedikit pada:

 

 

1.

satu surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional; dan

 

 

2.

situs web Perusahaan Efek;

 

 

yang paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE kepada nasabah; dan

 

e.

laporan tentang data penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE kepada nasabah beserta dokumen pendukungnya.

(2)

Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis, pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi:

a.

pelanggaran administratif; dan

b.

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c meliputi kondisi:

a.

kegagalan pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek;

b.

terganggunya sistem yang menyebabkan Perusahaan Efek tidak dapat melaksanakan kegiatan secara normal dalam jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja;

c.

penurunan signifikan pada nilai MKBD Perusahaan Efek yang menyebabkan tidak memenuhi nilai minimum MKBD dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja;

d.

tidak mampu menutupi kerugian usaha;

e.

tidak mampu menyelesaikan kewajiban finansial yang memiliki dampak hukum ataupun operasional usaha;

f.

pelanggaran terhadap ketentuan yang menyebabkan Perusahaan Efek yang dikenai pemberhentian kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu;

g.

keadaan absen seluruh manajemen;

h.

sengketa hukum yang menyebabkan Perusahaan Efek tidak dapat melaksanakan kegiatan secara normal; dan/atau

i.

kondisi kesulitan lain yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai kustodian yang sedang dalam proses permohonan pengembalian izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib memberitahukan kepada seluruh nasabah untuk memindahkan Efek dari rekening Efeknya pada Perusahaan Efek tersebut ke rekening Efek nasabah pada kustodian lain.

(2)

Dalam hal nasabah tidak memindahkan Efek dari rekening Efeknya pada Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memindahkan Efek dalam sub rekening Efek nasabah tersebut ke rekening penampungan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk keperluan penyelesaian Efek nasabah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang dicabut izin usahanya dilarang menggunakan nama dan logo perusahaan untuk tujuan dan kegiatan apapun, kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan dimaksud.

(2)

Perusahaan Efek yang dicabut izin usahanya harus:

 

a.

menghentikan kegiatan usaha;

 

b.

menyelesaikan hak dan kewajiban; dan

 

c.

membubarkan badan hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Persetujuan kegiatan lain Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE dapat dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan:

 

a.

persetujuan kegiatan lain Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

 

b.

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

 

c.

melaksanakan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

 

d.

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE sudah tidak lagi melakukan kegiatan lain dimaksud dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; atau

 

e.

izin usaha Perusahaan Efek dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

(2)

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a maupun tindak pidana pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE yang akan mengembalikan persetujuan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, wajib mengumumkan rencana pengembalian persetujuan kegiatan lain beserta mekanisme penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE kepada nasabah melalui:

a.

paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional; dan/atau

b.

situs web Perusahaan Efek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE mengembalikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE wajib mengajukan permohonan pengembalian persetujuan kegiatan lain secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen sebagai berikut:

a.

keterangan mengenai alasan pengembalian persetujuan kegiatan lain;

b.

surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan lain; dan

c.

bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 (1), Pasal 87, Pasal 88 dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

 

a.

peringatan tertulis;

 

b.

denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

 

c.

pembatasan kegiatan usaha;

 

d.

pembekuan kegiatan usaha;

 

e.

pencabutan izin usaha;

 

f.

pembatalan persetujuan;

 

g.

pembatalan pendaftaran;

 

h.

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau

 

i.

pencabutan izin orang perseorangan.

(4)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5)

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang dicabut izin usahanya harus melakukan pembubaran Perusahaan Efek.

(2)

Perusahaan Efek yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan pembubaran paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek dan membentuk tim likuidasi.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Efek belum mengajukan pembubaran dan membentuk tim likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta kepada pengadilan untuk:

 

a.

mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum Perusahaan Efek;

 

b.

penunjukan tim likuidasi; dan

 

c.

perintah pelaksanaan likuidasi,

 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Peningkatan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

(2)

Untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

 

a.

peringatan tertulis;

 

b.

denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

 

c.

pembatasan kegiatan usaha;

 

d.

pembekuan kegiatan usaha;

 

e.

pencabutan izin usaha;

 

f.

pembatalan persetujuan;

 

g.

pembatalan pendaftaran;

 

h.

pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau

 

i.

pencabutan izin orang perseorangan.

(4)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. 

(5)

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai PEE dan/atau PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus menentukan pilihan untuk termasuk ke dalam pengelompokan:

 

a.

PEKU 1;

 

b.

PEKU 2; atau

 

c.

PEKU 3,

 

dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan rencana aksi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

(2)

Dalam hal Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai PEE dan/atau PPE tidak menyampaikan pilihan menjadi PEKU 1, PEKU 2, atau PEKU 3 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Efek dinyatakan sebagai PEKU dengan kelompok terdekat berdasarkan permodalan.

(3)

Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai PEE dan/atau PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memilih atau dinyatakan untuk termasuk dalam kelompok PEKU 3 harus memenuhi persyaratan MKBD Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

(4)

Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai PEE dan/atau PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memilih atau dinyatakan termasuk dalam PEKU 2, harus membatasi kegiatan usaha yang berlaku bagi PEKU 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

(5)

Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan terkait:

 

a.

modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

 

b.

MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan

 

c.

direktur kepatuhan bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemenuhan ketentuan terkait:

 

a.

modal disetor; dan

 

b.

MKBD,

 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha.

(2)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE harus melaporkan perkembangan pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini setiap triwulan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3)

Dalam hal sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5), Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) huruf a dan huruf b, Perusahaan Efek harus mengembalikan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak batas waktu pemenuhan kewajiban tidak dapat dipenuhi.

(4)

Pengembalian izin usaha Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksud diajukan Perusahaan Efek secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan Efek yang telah melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus melaporkan Pihak yang telah menjadi pengendali dari Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Perusahaan Efek tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) huruf a dan huruf b dalam jangka waktu yang ditentukan dan Perusahaan Efek tidak mengembalikan izin usaha Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pencabutan izin usaha Perusahaan Efek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 kepada masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a.

Pihak yang telah mengajukan permohonan perizinan sebagai PEE dan/atau PPE kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan tetap diproses berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5868);

b.

Pihak yang telah mengajukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperoleh izin sebagai PEE dan/atau PPE harus menentukan pilihan untuk termasuk ke dalam pengelompokan:

 

1.

PEKU 1;

 

2.

PEKU 2; atau

 

3.

PEKU 3,

 

dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan rencana aksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan izin sebagai PEE dan/atau PPE disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;

c.

dalam hal Pihak yang telah mengajukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperoleh izin sebagai PEE dan/atau PPE tidak menyampaikan pilihan menjadi PEKU 1, PEKU 2, atau PEKU 3 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perusahaan Efek dinyatakan sebagai PEKU dengan kelompok terdekat berdasarkan permodalan;

d.

Pihak yang telah mengajukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperoleh izin sebagai PEE dan/atau PPE yang memilih atau dinyatakan untuk termasuk dalam kelompok PEKU 3 harus memenuhi persyaratan MKBD Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lama 1 (satu) tahun sejak permohonan izin sebagai PEE dan/atau PPE disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;

e.

Pihak yang telah mengajukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperoleh izin sebagai PEE dan/atau PPE yang memilih atau dinyatakan termasuk dalam PEKU 2, harus membatasi kegiatan usaha yang berlaku bagi PEKU 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

f.

Pihak yang telah mengajukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperoleh izin sebagai PEE dan/atau PPE harus memenuhi ketentuan terkait:

 

a.

modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

 

b.

MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan

 

c.

direktur kepatuhan bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4),

 

paling lambat 3 (tiga) tahun sejak permohonan izin sebagai PEE dan/atau PPE disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kegiatan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5868) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5868);

b.

Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6126);

c.

Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6589); dan

d.

Pasal 14, Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42, dan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.