Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.07/2009

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadann Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

6.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5.

Kapasitas Fiskal adatah gambaran kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

6.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Kapasitas Fiskal, adalah pengelompokan Daerah berdasarkan indeks kapasitas fiskal menjadi empat kelompok yaitu Daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.

7.

Pinjaman Luar Negeri adalah salah satu unsur pembiayaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali.

 

(1)

Peta Kapasitas Fiskal digunakan untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah dan/atau diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan.

(2)

Peta Kapasitas Fiskal terdiri dari Peta Kapasitas Fiskal provinsi, Peta Kapasitas Fiskal kabupaten/kota, dan Peta Kapasitas Fiskal daerah pemekaran.

 

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

a.

Penghitungan Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/kota; dan

b.

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/Kota.

 

(1)

Penghitungan Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, didasarkan pada formula sebagai berikut:

(2)

Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir.

(3)

Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2008.

(4)

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh provinsi.

(5)

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh kabupaten/kota.

(6)

Berdasarkan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

 

a.

Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 (indeks ≥~2) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;

 

b.

Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 (1 ≤ indeks < 2) merupakan Daerah yang termasuk Kategori Kapasitas Fiskal tinggi;

 

c.

Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 (0,5 < indeks < 1) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sedang; dan

 

d.

Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 (indeks ≤ 0,5) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

 

(1)

Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah pemekaran yang belum memiliki APBD sendiri, mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah induk.

(2)

Daerah pemekaran tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

1.

Kabupaten Padang Lawas Utara;

 

2.

Kabupaten Padang Lawas;

 

3.

Kabupaten Manggarai Timur;

 

4.

Kabupaten Kubu Raya;

 

5.

Kabupaten Tana Tidung;

 

6.

Kabupaten Pesawaran;

 

7.

Kota Serang; dan

 

8.

Kota Tual.

(3)

Daerah pemekaran tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

1.

Kabupaten Mamberamo Tengah;

 

2.

Kabupaten Yalimo;

 

3.

Kabupaten Lanny Jaya;

 

4.

Kabupaten Nduga;

 

5.

Kabupaten Puncak;

 

6.

Kabupaten Dogiyai;

 

7.

Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

 

8.

Kabupaten Labuhan Batu Utara;

 

9.

Kabupaten Bengkulu Tengah;

 

10.

Kota Sungai Penuh;

 

11.

Kabupaten Lombok Utara;

 

12.

Kabupaten Sigi;

 

13.

Kabupaten Toraja Utara;

 

14.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

 

15.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

 

16.

Kabupaten Maluku Barat Daya;

 

17.

Kabupaten Buru Selatan;

 

18.

Kabupaten Kepulauan Anambas;

 

19.

Kabupaten Nias Utara;

 

20.

Kabupaten Nias Barat;

 

21.

Kota Gunung Sitoli;

 

22.

Kabupaten Pringsewu;

 

23.

Kabupaten Mesuji;

 

24.

Kabupaten Tulang Bawang Barat;

 

25.

Kota Tangerang Selatan;

 

26.

Kabupaten Sabu Raijua;

 

27.

Kabupaten Pulau Morotai;

 

28.

Kabupaten Intan Jaya;

 

29.

Kabupaten Deiyai;

 

30.

Kabupaten Tambrauw;

 

31.

Kabupaten Kepulauan Meranti; dan

 

32.

Kabupaten Maybrat.

 

Peta Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a.

Peta Kapasitas Fiskal provinsi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;

b.

Peta Kapasitas Fiskal kabupaten/kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan

c.

Peta Kapasitas Fiskal daerah pemekaran adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2009
MENTERI KEUANGAN,

ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.
PATRIALIS AKBAR

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 426