MENTERI KEUANGAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 A ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor;

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

5.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3674);

6.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

7.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2.

Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

3.

Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

4.

Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.

5.

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6.

Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.

7.

Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.

8.

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat KITE adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dan/atau cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

9.

Surat Tanda Bukti Setor yang selanjutnya disingkat STBS adalah tanda bukti pembayaran/penyetoran bea keluar yang dikeluarkan oleh kantor pabean, bank devisa, atau kantor pos persepsi.

10.

Konsolidator barang ekspor yang selanjutnya disebut konsolidator adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor sebelum barang-barang ekspor tersebut dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut.

11.

Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor yang selanjutnya disingkat PKBE adalah pemberitahuan barang ekspor hasil konsolidasi yang dibuat oleh konsolidator, eksportir, atau eksportir dalam satu kelompok perusahaan, yang berisi rincian seluruh dokumen pemberitahuan pabean ekspor serta persetujuan barang ekspor yang ada dalam satu kontainer.

12.

Penyampaian pemberitahuan melalui media elektronik adalah penyampaian pemberitahuan pabean dengan mempergunakan media disket atau melalui pertukaran data elektronik secara langsung sesuai standar yang ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan antara eksportir dengan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya.

13.

Kantor pabean adalah kantor pelayanan bea dan cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

14.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

15.

Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

16.

Sistem komputer pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

 

 

(1)

Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor.

(2)

Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh eksportir atau kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke kawasan pabean.

(3)

Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

(4)

Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar.

(5)

Pemberitahuan pabean ekspor dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.

 

 

Eksportir wajib mengisi pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar, dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor.

 

Barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan telah dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

 

Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak wajib atas ekspor:

a.

barang pribadi penumpang;

b.

barang awak sarana pengangkut;

c.

barang pelintas batas; atau

d.

barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

 

 

(1)

Sebelum barang ekspor dimuat ke dalam sarana pengangkut, eksportir atau konsolidator dapat melakukan konsolidasi terhadap barang ekspor.

(2)

Konsolidasi terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar kawasan pabean.

(3)

Barang ekspor hasil konsolidasi, pada saat pemasukannya ke kawasan pabean, wajib diberitahukan oleh konsolidator atau eksportir ke kantor pabean dengan menggunakan PKBE.

(4)

Dalam hal konsolidasi terhadap barang ekspor dilakukan oleh beberapa eksportir dalam satu kelompok perusahaan, PKBE disampaikan oleh salah satu eksportir.

 

 

(1)

Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen.

(2)

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh sistem aplikasi pelayanan dan/atau pejabat bea dan cukai, setelah pemberitahuan pabean ekspor diajukan ke kantor pabean.

(3)

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

kebenaran dan kelengkapan pengisian data pemberitahuan pabean ekspor;

 

b.

kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan;

 

c.

kebenaran perhitungan bea keluar yang tercantum dalam bukti pelunasan bea keluar dalam hal barang ekspor terkena bea keluar; dan

 

d.

pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor.

(4)

Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah berupa:

 

a.

Invoice, packing list dan dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor; dan/atau

 

b.

STBS untuk barang ekspor yang terkena bea keluar.

 

 

 

(1)

Dalam hal tertentu, pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor.

(2)

Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

 

a.

barang ekspor yang akan diimpor kembali;.

 

b.

barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;

 

c.

barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE;

 

d.

barang ekspor yang dikenai bea keluar;

 

e.

barang ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; atau

 

f.

barang ekspor yang berdasarkan hasil analisis informasi lainnya terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

(3)

Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif terhadap:

 

a.

barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE dengan skema pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau

 

b.

barang ekspor yang dikenai bea keluar.

(4)

Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan di kawasan pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

 

 

(1)

Terhadap eksportir tertentu yang atas barang ekspornya:

 

a.

mendapat fasilitas KITE dengan skema pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau

 

b.

dikenai bea keluar,

 

tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

(2)

Penetapan eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, dengan memperhatikan reputasi eksportir yaitu:

 

a.

tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;

 

b.

tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak;

 

c.

telah menyelenggarakan pembukuan sesuai Undang-Undang Kepabeanan; dan

 

d.

telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat jenderal Pajak sebagai wajib pajak patuh.

(3)

Terhadap eksportir yang berstatus sebagai importir jalur prioritas atau importir lain yang mendapat status dipersamakan dengan importir jalur prioritas, diperlakukan sebagai eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

 

 

Pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

 

(1)

Pemuatan barang ekspor ke dalam sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

(2)

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang.

 

 

(1)

Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.

(2)

Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.

 

 

(1)

Terhadap pemberitahuan pabean ekspor yang telah disampaikan ke kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan rekonsiliasi dengan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut.

(2)

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan beberapa elemen data dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang didaftarkan dengan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut.

(3)

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat bea dan cukai atau sistem komputer pelayanan.

 

 

(1)

Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor dapat dibatalkan ekspornya.

(2)

Terhadap pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir wajib melaporkan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean pemuatan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam pemberitahuan pabean.

(3)

Terhadap barang yang dibatalkan ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisik, kecuali terhadap barang ekspor yang berdasarkan hasil analisis informasi terdapat indikasi yang kuat akan atau telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

 

 

(1)

Dalam hal terjadi kesalahan, eksportir dapat melakukan pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan, setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut jenis, jumlah, nomor kontainer, jenis valuta, dan/atau nilai FOB barang, dapat dilayani sebelum barang masuk ke kawasan pabean, kecuali dalam hal:

 

a.

short shipment, paling lama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut; atau

 

b.

ekspor barang dengan karakteristik tertentu, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut.

 

 

 

(1)

Terhadap kesalahan pemberitahuan pabean ekspor berupa jenis/kategori ekspor, dan/atau jenis fasilitas yang diminta, tidak dapat dilakukan perubahan.

(2)

Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir dapat melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor.

(3)

Terhadap pembatalan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), eksportir dapat mengajukan pemberitahuan pabean ekspor yang baru sepanjang barang tersebut belum dimuat ke dalam sarana pengangkut.

 

 

Pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor selain kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 16 ayat (1) dapat dilayani paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor diberitahukan.

 

(1)

Setiap orang yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2)

Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

(3)

Setiap orang yang:

 

a.

mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

 

b.

dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

 

c.

memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;

 

d.

membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean,

 

dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

 

 

Eksportir wajib menyimpan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan dalam media elektronik dan atau hasil cetak pemberitahuan pabean ekspor serta lembar asli dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur jenderal.

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2007.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI