Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-52/BC/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai Yang Tidak Dibayar Pada Waktunya, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai Yang Tidak Dibayar Pada Waktunya, Kekurangan Cukai, Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai Yang Tidak Dibayar Pada Waktunya, Kekurangan Cukai, Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN TAGIHAN UTANG CUKAI YANG TIDAK DIBAYAR PADA WAKTUNYA, KEKURANGAN CUKAI, DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengangsuran adalah pemberian kemudahan kepada pengusaha pabrik dalam melakukan pembayaran tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan cara beberapa kali pembayaran secara teratur sampai batas waktu yang ditetapkan.

2.

Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.

3.

Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

4.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

5.

Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengangsuran dapat diberikan kepada pengusaha pabrik atas tagihan:

a.

utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya;

b.

kekurangan cukai; dan/atau

c.

sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada pengusaha pabrik yang mengalami kesulitan keuangan atau dalam keadaan kahar (force majeur), yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban terhadap utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai.

(2)

Pengangsuran bagi pengusaha pabrik yang mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pengusaha pabrik tersebut tidak mempunyai kewajiban pengangsuran sebelumnya yang tidak dibayar sesuai jumlah dan waktu yang telah ditetapkan.

(3)

Kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan perhitungan analisis keuangan atas laporan keuangan terakhir dengan metode Altman Z-Score sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4)

Pengangsuran bagi pengusaha pabrik yang mengalami keadaan kahar (force majeur) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:

 

a.

telah terbukti terjadi kahar (force majeur) berdasarkan surat keterangan dari instansi terkait; dan

 

b.

telah dibuatkan berita acara pemeriksaan lapangan oleh pegawai Bea dan Cukai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat tagihan.

(2)

Pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat tagihan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran cukai atas pemberian pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib dilakukan paling lambat tanggal jatuh tempo per bulan yang ditetapkan.

(2)

Pembayaran cukai atas pemberian pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tiap bulannya dilakukan paling sedikit sebesar total pokok tagihan dibagi jumlah bulan penundaan ditambah bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(3)

Dalam hal jatuh tempo pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, hari diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi, yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan, pembayaran cukai yang terutang wajib dilakukan pada hari kerja sebelum jatuh tempo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk mendapatkan pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha pabrik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang menerbitkan surat tagihan dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari) dihitung sejak diterimanya surat tagihan sampai dengan diterimanya permohonan pengangsuran pengusaha pabrik secara lengkap oleh Kepala Kantor.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

 

a.

dalam hal pengusaha pabrik mengalami kesulitan keuangan:

 

 

1.

bukti penyerahan jaminan;

 

 

2.

laporan keuangan tahun terakhir, yang penyusunan dan penyajiannya berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan telah diaudit oleh akuntan publik;

 

 

3.

skema rencana pengangsuran yang memuat paling kurang sumber penerimaan dan jumlah besaran pengangsuran; dan

 

 

4.

Surat pernyataan yang menyatakan akan memenuhi semua ketentuan di bidang cukai di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).

 

b.

dalam hal pengusaha pabrik dalam keadaan kahar:

 

 

1.

bukti penyerahan jaminan.

 

 

2.

surat keterangan dari instansi terkait tentang terjadinya kahar (force majeur); dan

 

 

3.

skema rencana pengangsuran yang memuat paling kurang sumber penerimaan dan jumlah besaran pengangsuran;

 

 

4.

Surat pernyataan yang menyatakan akan memenuhi semua ketentuan di bidang cukai di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jaminan yang dapat diserahkan dalam rangka pengangsuran berupa:

 

a.

jaminan bank; atau

 

b.

excise bond.

(2)

Jenis jaminan berupa jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat diterima sebagai jaminan dalam rangka pengangsuran adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4)

Jenis jaminan berupa excise bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat diterima sebagai jaminan dalam rangka pengangsuran adalah jaminan yang diterbitkan oleh surety yang tercatat pada Kementerian Keuangan untuk menerbitkan excise bond.

(5)

Excise bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.

(6)

Jaminan bank yang tidak sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan excise bond yang tidak sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diterima sebagai jaminan.

(7)

Terhadap penyerahan jaminan yang dilakukan, Kepala Kantor menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran jaminan dalam rangka pengangsuran adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda ditambah dengan bunga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jangka waktu berlakunya jaminan dalam rangka pengangsuran adalah selama jangka waktu pengangsuran atau paling lama 12 (dua belas) bulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal bank penjamin tidak diizinkan lagi menerbitkan jaminan bank, terhadap jaminan bank yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo jaminan bank dan tetap menjadi tanggung jawab dari bank penjamin yang menerbitkan jaminan bank.

(2)

Dalam hal surety tidak diizinkan lagi menerbitkan excise bond, terhadap excise bond yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo excise bond dan tetap menjadi tanggung jawab surety yang menerbitkan excise bond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setelah menerima permohonan pengangsuran dari pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ketentuan kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(2)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), permohonan yang bersangkutan ditolak dan Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dilengkapi dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala Kantor mengembalikan permohonan kepada pengusaha pabrik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal permohonan pengangsuran yang diajukan oleh pengusaha pabrik telah memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ketentuan kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), permohonan yang bersangkutan dianggap diterima dengan lengkap oleh Kepala Kantor dan diberi cap atau stempel kantor pada setiap lembar permohonan yang diajukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal permohonan pengangsuran diajukan oleh pengusaha pabrik yang mengalami keadaan kahar telah memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ketentuan kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala Kantor menugaskan pegawai bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan lapangan.

(2)

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengangsuran.

(3)

Hasil dari pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap permohonan diterima dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Kantor meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, menggunakan surat sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2)

Penerusan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap.

(3)

Penerusan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tembusan kepada:

 

a.

Direktur Cukai, Kepala Kantor Wilayah, dan pihak yang mengajukan permohonan dalam hal surat tagihan diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

 

b.

Direktur Cukai dan pihak yang mengajukan permohonan dalam hal surat tagihan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan yang telah diteruskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus diputuskan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima secara lengkap oleh Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai.

(2)

Dalam hal permohonan pengangsuran yang diajukan pengusaha pabrik dikabulkan, Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3)

Dalam hal permohonan pengangsuran yang diajukan pengusaha pabrik ditolak, Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai atas nama Direktur Jenderal belum memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.

(2)

Dalam hal permohonan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan dianggap dikabulkan; dan

 

b.

pengangsuran diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat tagihan dengan dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal pembayaran pengangsuran lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terhadap kelebihan pembayaran pengangsuran tidak dapat dikompensasikan pada pengangsuran berikutnya.

(2)

Terhadap kelebihan pembayaran pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), skema pengangsuran dalam keputusan pemberian kemudahan pengangsuran dapat dilakukan perubahan.

(3)

Untuk melakukan perubahan skema pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dengan tembusan Kepala Kantor, menggunakan surat permohonan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran pengangsuran terakhir dilakukan, terhitung sejak diterima oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai.

(5)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan:

 

a.

keputusan pemberian kemudahan pengangsuran;

 

b.

bukti pembayaran (SSPCP); dan

 

c.

skema rencana perubahan pengangsuran.

(6)

Dalam hal permohonan memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai menerbitkan keputusan perubahan pengangsuran sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setelah menerima tembusan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 ayat (2), Kepala Kantor menyelenggarakan pencatatan pengangsuran untuk masing-masing Pengusaha Pabrik.

(2)

Pencatatan pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini, dan direkam melalui sistem sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai penatausahaan piutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengusaha Pabrik dapat melunasi seluruh sisa tagihan pengangsuran berakhir.

(2)

Untuk melakukan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pabrik harus mengajukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor dengan menyebutkan rencana waktu pelunasan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Direktur Jenderal ini

(3)

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum rencana waktu pelunasan.

(4)

Dalam hal pemberitahuan telah memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor melakukan penelitian dan mengirimkan surat konfirmasi kepada Pengusaha Pabrik setelah diterimanya pemberitahuan, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5)

Dalam hal pelunasan dilakukan melewati rencana waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan tagihan pokok maupun bunga yang mungkin timbul ditanggung oleh Pengusaha Pabrik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku apabila:

a.

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut;

b.

tidak membayar angsuran paling sedikit sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan;

c.

tidak membayar angsuran sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan; atau

d.

seluruh tagihan telah dibayar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak menunda pelaksanaan pembekuan NPPBKC sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1).

Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf c, Kepala Kantor melakukan pencairan jaminan dan melakukan penagihan aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2).

Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, Kepala Kantor mengembalikan jaminan kepada pengusaha pabrik.

(3).

Pencairan jaminan bank atau excise bond dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yaitu:

a.

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);

b.

Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

c.

Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);

d.

Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);

e.

Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7);

f.

Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

g.

Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

h.

Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);

i.

Lampiran IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2);

j.

Lampiran X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);

k.

Lampiran XI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);

l.

Lampiran XII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6);

m.

Lampiran XIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);

n.

Lampiran XIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);

o.

Lampiran XV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4); dan

p.

Lampiran XVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO