Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-11/BC/2018

Perubahan atau Penyempurnaan

Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-11/BC/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,


Menimbang
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat;

Mengingat
1.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070) tentang Pusat Logistik Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 414);
2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Impor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1819);
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan Dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 415);
4.	Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat, diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
	Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
	1.	Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
	2.	Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
	3.	Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
	4.	Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
	5.	Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
	6.	Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB.
	7.	Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB yang selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB.
	8.	Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB yang selanjutnya disebut PDPLB, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda.
	9.	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.
	10.	Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
	11.	Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
	12.	Media Penyimpan Data Elektronik yang selanjutnya disingkat MPDE adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket, compact disk, flash disk atau sejenisnya.
	13.	Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah alir informasi antar aplikasi dan organisasi secara elektronik yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama.
	14.	Sistem Pengendalian Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengendalikan bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan/aktivitas bisnis perusahaan, pergerakan dokumen pemberitahuan, proses akuntansi, dan lain-lain yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan penerapan peraturan kepabeanan dan/atau cukai.
	15.	Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
	16.	Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
	17.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
	18.	Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
	19.	Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
	20.	Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
	21.	Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di PLB.
	22.	Badan Pengusahaan Kawasan Bebas adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
	23.	Perdagangan secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Commerce adalah perdagangan Barang yang dilakukan oleh pedagang dan konsumen melalui sistem elektronik.
	24.	PLB Industri Besar adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan industri.
	25.	PLB IKM adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan industri kecil dan menengah.
	26.	PLB Hub Cargo Udara adalah PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan ekspor dan/atau transhipment.
	27.	PLB E-commerce adalah PLB untuk menimbun barang yang penjualannya dilakukan melalui Platform E-commerce.
	28.	PLB Barang Jadi adalah PLB yang menimbun barang jadi terutama untuk tujuan distribusi selain kepada perusahaan industri.
	29.	PLB Bahan Pokok adalah PLB yang menimbun barang pokok terutama untuk tujuan distribusi selain kepada perusahaan industri.
	30.	PLB Floating Storage adalah PLB untuk menimbun barang yang berlokasi di wilayah perairan.
	31.	PLB Ekspor Barang Komoditas adalah PLB untuk menimbun barang ekspor terutama untuk tujuan diperdagangkan di bursa komoditi dan/atau pasar lelang komoditas.
	32.	Platform E-commerce adalah wadah berupa aplikasi, situs internet, layanan konten lainnya berbasis internet atau transmisi elektronik lainnya yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik.
	33.	Penyedia Platform E-commerce adalah pihak baik individu, badan usaha, maupun badan hukum yang menyediakan Platform E-commerce.

2.	Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 2
	(1)	PLB merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
	(1a)	Barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperlakukan sebagai barang impor untuk dipakai.
	(1b)	Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberitahukan ekspornya, diperlakukan sebagai barang ekspor.
	(2)	Dalam rangka pengawasan terhadap PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
	(3)	Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
	(4)	Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PDPLB dapat diberikan kemudahan pelayanan kepabeanan dan cukai berupa:
		a.	kemudahan pelayanan perizinan;
		b.	kemudahan pelayanan kegiatan operasional; dan/atau
		c.	kemudahan kepabeanan dan cukai selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
	(5)	Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean secara selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kemudahan kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3.	Ketentuan ayat (4) ayat (6) dan ayat (7) diubah dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan satu ayat yakni ayat (7a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 3
	(1)	Di dalam PLB dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan PLB.
	(2)	Penyelenggaraan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara PLB yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
	(3)	Penyelenggara PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB.
	(4)	Dalam 1 (satu) penyelenggaraan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusahaan PLB dalam bentuk pengusahaan yang sama.
	(5)	Pengusahaan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
		a.	Pengusaha PLB; dan/atau
		b.	PDPLB.
	(6)	Pengusaha PLB atau PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang asal tempat lain dalam daerah pabean guna didistribusikan ke luar daerah pabean dan/atau tempat lain dalam daerah pabean dalam rangka impor, ekspor dan/atau transhipment.
	(7)	Penyelenggara PLB dan/atau Pengusaha PLB dapat memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi penyelenggaraan dan/atau pengusahaan PLB dalam 1 (satu) izin penyelenggaraan dan/atau pengusahaan PLB dalam hal lokasi penyelenggaraan dan/atau pengusahaan PLB berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah atau KPU yang sama.
	(7a)	Dalam hal Penyelenggara PLB dan/atau Pengusaha PLB memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi yang berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah atau KPU yang berbeda, izin penyelenggaraan dan/atau pengusahaan PLB ditetapkan untuk masing-masing Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi.
	(8)	PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berbentuk badan usaha.
	(9)	Bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
	(10)	Terhadap Pengusaha PLB atau PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pelayanan dan pengawasan berdasarkan manajemen risiko.

4.	Ketentuan Pasal 5 ditambahkan satu ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 5
	(1)	Kegiatan penimbunan barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean di dalam PLB dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana yaitu:
		a.	pengemasan atau pengemasan kembali;
		b.	penyortiran;
		c.	standardisasi (quality control);
		d.	penggabungan (kitting);
		e.	pengepakan;
		f.	penyetelan;
		g.	konsolidasi barang tujuan ekspor;
		h.	penyediaan barang tujuan ekspor;
		i.	pemasangan kembali dan/atau perbaikan;
		j.	maintenance pada industri yang bersifat strategis, termasuk pengecatan (painting);
		k.	pembauran (blending);
		l.	pemberian label berbahasa Indonesia;
		m.	pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai;
		n.	pelelangan barang modal asal luar daerah pabean;
		o.	pameran barang impor dan/atau asal tempat lain dalam daerah pabean;
		p.	pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan pembatasan impor dan/atau ekspor;
		q.	pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) oleh instansi teknis terkait dalam rangka impor dan/atau ekspor; dan/atau
		r.	kegiatan sederhana lainnya yang dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
	(2)	Kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kegiatan pengolahan (manufacture) yang menghasilkan produk baru yang memiliki sifat. karakteristik, dan/atau fungsi yang berbeda dari barang asal.
	(3)	Dalam hal kegiatan sederhana berupa pemasangan kembali dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak dapat dilakukan di dalam PLB, kegiatan tersebut dapat dilakukan di tempat lain dalam daerah pabean dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean dengan jangka waktu pemasukan kembali ke dalam PLB sesuai dengan perjanjian kontrak.

5.	Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 6
	(1)	Pengusahaan PLB dapat berbentuk:
		a.	PLB pendukung kegiatan industri besar (PLB Industri Besar);
		b.	PLB pendukung kegiatan industri kecil dan menengah (PLB IKM);
		c.	PLB pendukung kegiatan hub cargo udara (PLB Hub Cargo Udara);
		d.	PLB pendukung kegiatan E-commerce (PLB E-Commerce);
		e.	PLB Barang Jadi;
		f.	PLB Bahan Pokok;
		g.	PLB Floating Storage; atau
		h.	PLB Ekspor Barang Komoditas.
	(2)	PLB Industri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dan PLB IKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b, hanya dapat menimbun barang-barang yang dikeluarkan untuk kepentingan industri.
	(3)	PLB Hub Cargo Udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c, berlokasi di area bandar udara internasional atau area pendukung bandar udara internasional dan hanya dapat menimbun barang terutama untuk kegiatan transhipment melalui kargo sarana pengangkut udara.
	(4)	PLB Floating Storage sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf g, berlokasi di area perairan sungai maupun laut dan hanya dapat menimbun barang barang cair dan/atau gas terutama untuk kegiatan transhipment.

6.	Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, dan Pasal 6D sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 6A
	(1)	PLB E-commerce sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, harus melakukan penjualan barang yang ditimbun di dalamnya melalui Platform E-Commerce.
	(2)	Penyedia Platform E-commerce dapat diselenggarakan oleh pengusaha PLB, PDPLB, atau pihak lain yang memiliki nota kesepahaman dengan Pengusaha PLB atau PDPLB;
	(3)	Penyedia Platform E-Commerce sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai E-Commerce.
	(4)	Pihak lain sebagai Penyedia Platform E-commerce sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan:
		a.	Platform E-commerce yang diselenggarakan harus dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kepentingan pemeriksaan; dan
		b.	bersedia dilakukan audit kepabeanan dan cukai.

	Pasal 6B
	(1)	PLB Barang Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, hanya dapat menimbun barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
	(2)	Atas penimbunan barang di PLB Barang Jadi berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berlaku ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang cukai.
	(3)	PLB Barang Jadi dapat menimbun barang jadi selain Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat rekomendasi dari instansi teknis terkait.

	Pasal 6C
	(1)	PLB Bahan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, hanya dapat menimbun barang berupa:
		a.	barang kebutuhan pokok hasil pertanian, berupa:
			1.	beras;
			2.	kedelai;
			3.	cabe; dan/atau
			4.	bawang merah;
		b.	barang kebutuhan pokok hasil industri berupa:
			1.	gula;
			2.	minyak goreng: dan/atau
			3.	tepung terigu:
		c.	barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan berupa:
			1.	daging sapi;
			2.	daging ayam ras;
			3.	telur ayam ras: dan/atau
			4.	ikan segar; dan/atau
		d.	barang kebutuhan pokok lain sesuai rekomendasi instansi teknis terkait.
	(2)	Dalam hal PLB Bahan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berlokasi di wilayah perbatasan negara yang tercantum dalam perjanjian bilateral antar negara, selain menimbun barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menimbun barang-barang yang disepakati dalam perjanjian bilateral antar negara.

	Pasal 6D
	(1)	PLB Ekspor Barang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h barus melakukan penjualan melalui Bursa Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas setelah dipenuhi segala kewajiban kepabeanan dalam rangka ekspor.
	(2)	Bursa Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki nota kesepahaman dengan Pengusaha PLB atau PDPLB.
	(3)	Bursa Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan jual beli komoditas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan. perundang-undangan terkait Bursa Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas.
	(4)	Bursa Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan:
		a.	dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kepentingan pemeriksaan; dan
		b.	bersedia dilakukan audit kepabeanan dan cukai.

7.	Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 8
	(1)	Barang yang ditimbun di dalam PLB dapat dimiliki oleh:
		a.	Pengusaha PLB atau PDPLB;
		b.	Pemasok (supplier) di luar daerah pabean; atau
		c.	importir dan/atau eksportir di dalam daerah pabean.
	(2)	Pemasok (supplier) di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
		a.	Pemasok barang impor; atau
		b.	Pemilik atau penerima barang tujuan ekspor atau transhipment.
	(3)	Dalam hal PLB atau PDPLB menimbun barang yang dimiliki oleh pemasok (supplier) di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penentuan status PLB atau PDPLB sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) berlaku ketentuan sebagai berikut:
		a.	sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda, dalam hal negara/yurisdiksi pemasok (supplier) memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan/atau
		b.	sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan, dalam hal negara/yurisdiksi pemasok (supplier) tidak memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

8.	Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 9
	(1)	Bangunan, tempat, atau kawasan yang akan menjadi PLB harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
		a.	Memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangunan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dalam satu hamparan, kecuali:
			1)	untuk jenis barang yang ditimbun dalam tangki penimbunan atau tempat penimbunan lain yang memiliki karakteristik khusus dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU; atau
			2)	PDPLB;
		b.	terletak di lokasi yang dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya;
		c.	mempunyai batas-batas dan luas yang jelas;
		d.	mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik atas barang impor dan/atau barang ekspor;
		e.	mempunyai tempat untuk melakukan penimbunan, pemuatan, pembongkaran, pemasukan, dan pengeluaran barang ke dan dari luar daerah pabean atau tempat lain dalam daerah pabean;
		f.	mempunyai tempat atau area transit untuk barang yang telah didaftarkan pemberitahuan pabeannya sebelum dilakukan pengeluaran barang, kecuali dalam hal calon PLB akan menimbun barang yang mempunyai karakteristik tertentu berupa barang cair, gas, atau sejenisnya; dan
		g.	mempunyai tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan setiap kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
	(1a)	Dalam hal bangunan, tempat, atau kawasan yang akan menjadi PLB digunakan untuk menimbun Barang Kena Cukai, selain memenuhi persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bangunan, tempat, atau kawasan yang akan menjadi PLB juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai.
	(2)	Perusahaan dan/atau orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan, cukai dan/atau perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diberikan persetujuan sebagai Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

9.	Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 10
	(1)	Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, pihak yang akan menjadi Penyelenggara PLB mengajukan permohonan kepada:
		a.	Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau
		b.	Menteri c.q. Kepala KPU.
	(2)	Pihak yang akan menjadi Penyelenggara PLB harus:
		a.	sudah memiliki Akses Kepabeanan atau sudah melakukan registrasi Kepabeanan;
		b.	memiliki surat izin usaha seperti izin usaha transportasi, izin usaha pergudangan, atau izin usaha forwarding dari instansi teknis terkait;
		c.	memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas dan luas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan PLB; dan
		d.	memenuhi kriteria sebagai berikut:
			1)	memiliki SPI yang baik;
			2)	telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
			3)	tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai;
			4)	memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai perkiraan investasi dan jumlah tenaga kerja;
			5)	memiliki sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) dan/atau sertifikasi lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berwenang; dan
			6)	memiliki pengalaman manajemen logistik dan/atau memiliki sumber daya manusia lulusan manajemen logistik dan rantai pasok.
	(3)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan:
		a.	setelah atau sebelum pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan
		b.	setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai.
	(4)	Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum dipenuhi, izin Penyelenggara PLB dapat diberikan dengan ketentuan wajib dipenuhi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

10.	Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 11
	(1)	Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai PLB dan izin Pengusaha PLB, pihak yang akan menjadi Pengusaha PLB mengajukan permohonan kepada:
		a.	Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau
		b.	Menteri c.q. Kepala KPU.
	(2)	Pihak yang akan menjadi Pengusaha PLB harus:
		a.	sudah memiliki Akses Kepabeanan atau sudah melakukan registrasi Kepabeanan;
		b.	memiliki surat izin usaha seperti izin usaha transportasi, izin usaha perdagangan, izin usaha pergudangan, atau izin usaha forwarding dari instansi teknis terkait;
		c.	memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas dan luas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan PLB; dan
		d.	memenuhi kriteria sebagai berikut:
			1)	memiliki SPI yang baik dan mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dan memiliki sistem penelusuran barang (traceability) dalam pengelolaan barang pada PLB;
			2)	telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
			3)	tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai;
			4)	memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai perkiraan investasi, daftar jenis barang yang ditimbun, perkiraan volume Penimbunan per tahun, daftar calon pemasok (supplier), daftar calon pembeli (buyer), disertai status perusahaan industri atau sejenisnya, dan jumlah tenaga kerja;
			5)	memiliki sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) dan/atau sertifikasi lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berwenang; dan
			6)	memiliki pengalaman manajemen logistik dan/atau memiliki sumber daya manusia lulusan manajemen logistik dan rantai pasok atau dalam hal tidak memiliki dapat bekerjasama dengan pihak lain yang ditegaskan dengan nota kesepahaman.
	(3)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan:
		a.	setelah atau sebelum pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan
		b.	setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai.
	(4)	Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum dipenuhi, izin Pengusaha PLB dapat diberikan dengan ketentuan wajib dipenuhi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

11.	Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 12
	(1)	Untuk mendapatkan izin PDPLB, pihak yang akan menjadi PDPLB mengajukan permohonan kepada:
		a.	Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau
		b.	Menteri c.q. Kepala KPU.
	(2)	Pihak yang akan menjadi PDPLB harus:
		a.	sudah memiliki Akses Kepabeanan atau sudah melakukan registrasi Kepabeanan;
		b.	memiliki surat izin usaha seperti izin usaha transportasi, izin usaha pergudangan, atau izin usaha forwarding dari instansi teknis terkait;
		c.	memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas dan luas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan PLB; dan
		d.	memenuhi kriteria sebagai berikut:
			1.	memiliki SPI yang baik dan mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dan memiliki sistem penelusuran barang (Traceability) dalam pengelolaan barang pada PLB;
			2.	telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
			3.	tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai;
			4.	memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai perkiraan investasi, daftar jenis barang yang ditimbun, perkiraan volume penimbunan per tahun, daftar calon pemasok (supplier), daftar calon pembeli (buyer), disertai status perusahaan industri atau sejenisnya, dan jumlah tenaga kerja;
			5.	memiliki pengalaman manajemen logistik dan/atau memiliki sumber daya manusia lulusan manajemen logistik dan rantai pasok atau dalam hal tidak memiliki dapat bekerjasama dengan pihak lain yang ditegaskan dengan nota kesepahaman; dan
			6.	mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara PLB.
	(3)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan:
		a.	setelah atau sebelum pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan
		b.	setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai.
	(4)	Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum dipenuhi, izin PDPLB dapat diberikan dengan ketentuan wajib dipenuhi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

12.	Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 12A dan 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 12A
	(1)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Indonesia National Single Window dalam kerangka Online Single Submission.
	(2)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean.
	(3)	Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem komputer pelayanan memberikan respon kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan usaha untuk:
		a.	melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
		b.	menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
	(4)	Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan usaha:
		a.	melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
		b.	menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
	(5)	Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a meliputi:
		a.	validasi atas surat izin usaha seperti izin usaha transportasi, izin usaha pergudangan, atau izin usaha forwarding atau dokumen sejenis yang dipersamakan dan bukti penguasaan lokasi.
		b.	pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) huruf d, pasal 11 ayat (2) huruf d, atau Pasal 12 ayat (2) huruf d.
		c.	melakukan pemeriksaan lainnya terkait pemenuhan kriteria, yang dipandang perlu berdasarkan prinsip manajemen risiko, seperti:
			1.	kesesuaian proses bisnis/kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dengan pemberian fasilitas PLB; dan
			2.	keterkaitan jenis barang yang ditimbun dengan bidang usaha perusahaan.
	(6)	Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
	(7)	Tata cara penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
	(8)	Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

	Pasal 12B
	(1)	Pihak yang akan menjadi Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
	(2)	Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh anggota direksi perusahaan.
	(3)	Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.
	(4)	Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan:
		a.	persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara PLB, Izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
		b.	penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	(5)	Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan.
	(6)	Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.

13.	Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 13
	Kepala Kanwil atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (4) berdasarkan manajemen risiko, dengan mempertimbangkan:
	a.	kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12;
	b.	Berita Acara pemeriksaan. lokasi dan rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean;
	c.	pemaparan visi, misi, dan business plan perusahaan;
	d.	roadmap atau rencana pengembangan industri terkait dari instansi teknis terkait: dan
	e.	analisa dampak ekonomi (economic impact) yang dihasilkan dari pemberian izin PLB yang bersangkutan,
	yang dituangkan dalam score/penilaian dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

14.	Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 13A
	(1)	Dalam rangka kemudahan berusaha serta peningkatan pelayanan dan pengawasan. Kepala Kanwil atau Kepala KPU dapat menambahkan ketentuan khusus dalam izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, dan/atau izin PDPLB yang dicantumkan pada lampiran surat keputusan penetapan izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB.
	(2)	Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
		a.	Toleransi musnah tanpa sengaja sesuai dengan bisnis proses perusahaan dan data yang obyektif dan terukur;
		b.	Kemudahan pemasukan, pengeluaran, pemuatan, pembongkaran (stripping), dan/atau penyegelan;
		c.	Ketentuan mengenai Key Performance Indicators (KPI) perusahaan;
		d.	Jangka waktu pemberitahuan secara berkala dapat lebih dari 2 (dua) hari kerja dengan mempertimbangkan volume jumlah pengeluaran barang dan/atau proses bisnis perusahaan; dan/atau
		e.	Ketentuan lain dalam rangka memberikan kemudahan berusaha serta peningkatan pelayanan dan pengawasan.

15.	Ketentuan Pasal 14 ditambahkan satu ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 14
	(1)	Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tentang saat akan dimulainya kegiatan PLB.
	(2)	Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Kantor Pabean untuk:
		a.	memberikan akses kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB terhadap sistem komputer pelayanan; dan/atau
		b.	menugaskan Pejabat untuk melakukan kegiatan pelayanan dan/atau pengawasan.
	(3)	Akses terhadap sistem komputer pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam hal:
		a.	Penyelenggara PLB telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4);
		b.	Pengusaha PLB telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4); atau
		c.	PDPLB telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4).

16.	Ketentuan Pasal 15 ditambahkan satu ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 15
	(1)	Jangka waktu izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan:
		a.	izin usaha sudah tidak berlaku lagi;
		b.	bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi sudah tidak berlaku lagi; dan/atau
		c.	izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB dicabut.
	(2)	Izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan pencabutan izin oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

17.	Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 16
	(1)	Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB dapat mengajukan permohonan perubahan data izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB, berupa:
		a.	perubahan alamat perusahaan, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
		b.	perubahan nama dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab;
		c.	perubahan bentuk pengusahaan PLB;
		d.	perubahan luas lokasi;
		e.	penambahan dan/atau pengurangan daftar perusahaan tujuan pengeluaran atau daftar perusahaan penimbun barang ekspor;
		f.	perubahan jenis barang yang ditimbun;
		g.	perubahan kegiatan sederhana; dan/atau
		h.	perubahan Key Performance Indicators (KPI).
	(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
		a.	atas permohonan perubahan alamat perusahaan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dilampiri:
			1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru; dan
			2.	surat izin tempat usaha atau izin lokasi, surat izin usaha perdagangan atau dokumen sejenis yang dipersamakan dengan alamat perusahaan yang baru.
		b.	atas permohonan perubahan nama dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab dilampiri:
			1.	perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama penanggung jawab yang baru dan pengesahannya; dan
			2.	identitas penanggung jawab yang baru.
		c.	atas permohonan perubahan bentuk pengusahaan PLB dilampiri;
			1.	Surat rekomendasi dari Kantor Pabean; dan
			2.	Surat Pernyataan yang menyatakan kesiapan lokasi PLB telah memenuhi kriteria dan persyaratan bentuk pengusahaan PLB yang baru.
		d.	atas permohonan perubahan luas lokasi dilampiri:
			1.	Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari Kantor Pabean yang mengawasi PLB; dan
			2.	bukti penguasaan lokasi.
		e.	atas permohonan penambahan dan/atau pengurangan daftar perusahaan tujuan pengeluaran atau daftar perusahaan penimbun barang ekspor dilampiri:
			1.	Perjanjian kerja sama (Memorandum of Understanding) antara pengusaha PLB dengan perusahaan tujuan pengeluaran yang ditambahkan; dan
			2.	izin usaha perusahaan tujuan pengeluaran yang ditambahkan.
		f.	atas permohonan perubahan jenis barang yang ditimbun dilampiri:
			1)	izin usaha perusahaan tujuan pengeluaran jenis barang yang ditimbun di tempat lain dalam daerah pabean; dan/atau
			2)	izin usaha perusahaan yang melakukan penimbunan barang untuk tujuan ekspor.
		g.	atas permohonan perubahan kegiatan sederhana dilampiri dengan Surat Pernyataan yang menyebutkan alasan perubahan.
		h.	atas permohonan Perubahan KPI dilampiri dengan Surat Pernyataan yang menyebutkan alasan perubahan.

18.	Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 17
	(1)	Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
		a.	secara elektronik melalui sistem komputer pelayanan; atau
		b.	secara tertulis, dalam hal permohonan tidak dapat dilakukan secara elektronik.
	(2)	Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan persetujuan atau penolakan dengan jangka waktu:
		a.	Paling lama 3 (tiga) jam dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui sistem komputer pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
		b.	Paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam hal permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
	(3)	Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan perubahan data izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB tanpa melalui permohonan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berdasarkan:
		a.	hasil pemeriksaan Pejabat; dan/atau
		b.	rekomendasi dari instansi teknis terkait.
	(4)	Surat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tata cara perubahan data izin PLB sesuai contoh format dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
	(5)	Persetujuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

19.	Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 19
	(1)	Terhadap barang yang dimasukkan ke PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dilakukan pembongkaran (stripping) dari peti kemas.
	(2)	Pembongkaran (stripping) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah barang dimasukkan ke PLB dengan mengacu kepada proses bisnis perusahaan.
	(2a)	Dalam hal proses bisnis perusahaan menyebabkan pembongkaran (stripping) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan segera, barang yang dimasukkan ke PLB dapat ditunda pembongkaran (stripping) dari peti kemas dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
	(3)	Kewajiban pembongkaran (stripping) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
		a.	barang cair, gas, atau sejenisnya; dan/atau
		b.	barang lain berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan profil risiko perusahaan.

20.	Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ayat (3) diubah, serta ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 22
	(1)	Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c hanya dapat dilakukan terhadap:
		a.	barang untuk mendukung barang asal luar daerah pabean yang ditimbun di PLB;
		b.	barang yang secara lazim dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1):
		c.	barang untuk tujuan ekspor dalam rangka konsolidasi ekspor atau penyediaan barang ekspor; dan/atau
		d.	barang untuk tujuan khusus di tempat lain dalam daerah pabean.
	(2)	Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke TPB.
	(2a)	Dalam hal pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke PLB:
		a.	dilakukan oleh selain pengusaha kena pajak; dan/atau
		b.	bukan termasuk penyerahan barang kena pajak,
		tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta tidak menerbitkan faktur pajak.
	(3)	Atas pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke PLB dengan tujuan ekspor, pemenuhan ketentuan ekspor dilakukan pada saat pemberitahuan dokumen pabean ekspor.
	(4)	(dihapus)
	(5)	(dihapus)
	(6)	Tata cara pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke PLB dengan tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari pusat logistik berikat dalam rangka ekspor dan/atau transhipment.
	(7)	(dihapus)

21.	Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 25
	(1)	Barang asal luar daerah pabean yang ditimbun di PLB dapat dikeluarkan untuk:
		a.	mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat, KEK, Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan;
		b.	mendukung kegiatan industri di tempat lain dalam daerah pabean;
		c.	dimasukkan ke TPB lainnya;
		d.	diekspor;
		e.	mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, keringanan Bea Masuk, dan/atau pengembalian Bea Masuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
		f.	mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
		g.	mendukung kegiatan distribusi dan ketersediaan barang-barang tertentu di dalam negeri; dan/atau
		h.	mendukung kegiatan Industri Kecil Menengah (IKM) di tempat lain dalam daerah pabean.
	(2)	Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang ditimbun di PLB dapat dikeluarkan untuk:
		a.	diekspor; dan/atau
		b.	tujuan khusus di tempat lain dalam daerah pabean.
	(3)	Barang-barang tertentu untuk mendukung kegiatan distribusi dan ketersediaan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu:
		a.	barang keperluan industri yang tidak bisa diimpor langsung oleh perusahaan industri karena adanya ketentuan pembatasan impor, seperti bahan peledak untuk industri pertambangan; dan/atau
		b.	barang yang secara nyata mempengaruhi biaya produksi bagi industri di dalam negeri, meskipun peredaran barang tersebut tidak semata-mata untuk perusahaan industri, yaitu:
			1.	bahan bakar minyak;
			2.	listrik;
			3.	gas;
			4.	barang untuk keperluan proyek pembangunan infrastruktur; dan
			5.	barang untuk keperluan industri pertambangan, minyak, dan gas.
		c.	barang yang importasinya mempengaruhi kegiatan ekonomi digital; dan/atau
		d.	barang yang importasinya dapat mempengaruhi kelangsungan industri dalam negeri, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, dan/atau mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
	(4)	Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, yaitu;
		a.	operasional minyak dan/atau gas bumi;
		b.	operasional pertambangan;
		c.	kegiatan industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
		d.	dipamerkan;
		e.	dilelang;
		f.	mendukung kegiatan industri kecil dan menengah;
		g.	perdagangan barang secara elektronik (E-Commerce); dan/atau
		h.	tujuan lainnya menurut kelaziman atau situasi bisnis, berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

22.	Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 28
	(1)	Pengeluaran barang dari PLB ke luar daerah pabean dilakukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
	(2)	Tata cara pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari pusat logistik berikat dalam rangka ekspor dan/atau transhipment.

23.	Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, dan Pasal 29D sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 29A
	(1)	Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dengan tujuan mendukung kegiatan Industri Kecil Menengah (IKM) di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h dapat dilakukan melalui perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang memiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan industri kecil dan menengah.
	(2)	Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan perusahaan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum pada lampiran Surat Keputusan Izin Pengusaha PLB atau PDPLB.
	(3)	Pengusaha PLB atau PDPLB memastikan bahwa pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada perusahaan industri kecil dan menengah.
	(4)	Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor barang dari PLB.

	Pasal 29B
	(1)	Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dengan tujuan ke tempat lain dalam daerah pabean dari PLB Barang Jadi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang tercantum dalam izin pengusahaan PLB dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor barang dari PLB.
	(2)	Perusahaan yang tercantum dalam izin pengusahaan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang:
		a.	merupakan Wajib Pajak patuh;
		b.	merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah;
		c.	mendapatkan sertifikat Authorized Economic Operator (AEO); atau
		d.	mendapatkan surat keterangan fiskal yang menyatakan:
			1.	seluruh PPh yang seharusnya dibayar menurut SPT Tahunan telah disetor dan dilaporkan;
			2.	seluruh PPh yang seharusnya dibayar menurut SPT masa untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir telah disetor dan dilaporkan baik oleh wajib pajak pusat maupun wajib pajak cabang;
			3.	seluruh PBB baik yang terutang oleh wajib pajak pusat maupun wajib pajak cabang telah dilunasi; dan
			4.	tidak terdapat tunggakan pajak.
	(3)	Dokumen pemberitahuan impor barang dari PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh importir, yaitu perusahaan yang tercantum dalam izin pengusahaan PLB yang mengeluarkan barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai.
	(4)	Atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.
	(5)	Tata cara pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang impor dari PLB untuk impor untuk dipakai.

	Pasal 29C
	(1)	Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari PLB E-Commerce ke tempat lain dalam daerah pabean, ditujukan kepada orang pribadi yang melakukan pembelian barang melalui Platform E-Commerce dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor barang dari PLB.
	(2)	Pengeluaran barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari PLB E-Commerce ke tempat lain dalam daerah pabean, ditujukan kepada orang pribadi yang melakukan pembelian barang melalui Platform E-Commerce dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari tempat penimbunan berikat.
	(3)	Dokumen pemberitahuan impor barang dari PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengusaha PLB atau PDPLB yang bertindak sebagai importir, dengan mencantumkan nama pembeli orang pribadi yang melakukan pembelian barang melalui Platform E-Commerce dan bukti transaksi pembelian melalui Platform E-Commerce pada lembar lampiran dokumen pemberitahuan impor barang dari PLB.
	(4)	Atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.
	(5)	Selain menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang dari PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), importir juga melakukan pemenuhan atas segala ketentuan kepabeanan di bidang impor.
	(6)	Tata cara pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang impor dari PLB untuk impor untuk dipakai.

	Pasal 29D
	(1)	Pengeluaran barang dari PLB Bahan Pokok ke tempat lain dalam daerah pabean diberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang dari PLB untuk impor untuk dipakai dan berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.
	(2)	Dalam hal PLB Bahan Pokok berlokasi di perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C ayat (2) yang pengeluarannya ditujukan kepada penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara, pengeluaran barang dilakukan dengan menggunakan kartu identitas lintas batas.
	(3)	Atas pengeluaran barang dari PLB Bahan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang impor barang pelintas batas.

24.	Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 30A
	(1)	Atas pengeluaran barang untuk kegiatan sederhana yang tidak dapat dilakukan di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pengusaha PLB atau PDPLB mempertaruhkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang terutang.
	(2)	Dalam hal barang untuk kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan kembali ke PLB sesuai jangka waktu pemasukan kembali ke dalam PLB sesuai dengan perjanjian kontrak:
		a.	jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan;
		b.	Pengusaha PLB atau PDPLB dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar;
	(3)	Pengusaha PLB atau PDPLB dapat menggunakan jaminan perusahaan (corporate guarantee) sebagai jaminan yang diserahkan dengan memperhatikan profil risiko layanan.
	(4)	Tata cara pengeluaran barang untuk kegiatan sederhana yang tidak dapat dilakukan di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan pemasukannya kembali ke PLB sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dengan jaminan dan pemasukannya kembali ke tempat penimbunan berikat.

25.	Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 31A
	(1)	Atas kegiatan:
		a.	pemasukan barang ke PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
		b.	pengeluaran barang dari PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
		c.	Pemasukan dan pengeluaran barang untuk kegiatan sederhana yang tidak dapat dilakukan di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A; dan/atau
		d.	pemasukan dan pengeluaran barang contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
		dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat atau sistem komputer pelayanan.
	(2)	Pengusaha PLB dan/atau PDPLB wajib memastikan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	(3)	Kewajiban Pengusaha PLB dan/atau PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk melakukan kegiatan monitoring secara mandiri.
	(4)	Tata cara monitoring secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana monitoring dan evaluasi Tempat Penimbunan Berikat.

26.	Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 33A
	(1)	Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) juga berlaku untuk Barang asal luar daerah pabean kepada importir yang mendapat Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Direktorat Jenderal Pajak.
	(2)	Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat yang dipersamakan dengan Bill of Lading atau Airway Bill sebagaimana dimaksud dengan perundang-undangan di bidang perpajakan.

27.	Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 34
	(1)	Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean dikenakan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, yang dihitung dengan ketentuan:
		a.	Bea Masuk dihitung berdasarkan:
			1.	nilai pabean berdasarkan nilai transaksi pada saat pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean;
			2.	klasifikasi yang berlaku atas barang pada saat pengeluaran dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean; dan
			3.	pembebanan yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean impor didaftarkan;
		b.	Cukai berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku; dan/atau
		c.	PDRI berdasarkan:
			1.	tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Impor didaftarkan; dan
			2.	nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB.
	(1a)	Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari PLB E-Commerce ke tempat lain dalam daerah pabean dikenakan Bea Masuk dan/atau PDRI, yang dihitung dengan ketentuan:
		a.	Bea Masuk dihitung berdasarkan Nilai Pabean dan tarif pembebanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang impor barang kiriman;
		b.	tidak berlaku pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang impor barang kiriman;
		c.	PDRI dihitung berdasarkan:
			1.	tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Impor didaftarkan; dan
			2.	nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB; dan
		d.	Klasifikasi pada saat barang dikeluarkan dari PLB.
	(1b)	Pengeluaran barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari PLB E-Commerce ke tempat lain dalam daerah pabean diberlakukan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
	(2)	Nilai transaksi sebagai dasar nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan:
		a.	harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar oleh pembeli di tempat lain dalam daerah pabean kepada penjual di luar daerah pabean atau kepada pemilik barang, dalam hal barang yang ditimbun di PLB bukan milik Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB; atau
		b.	harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar oleh pembeli di tempat lain dalam daerah pabean kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, dalam hal barang yang ditimbun di PLB milik Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB.
	(2a)	Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a merupakan nilai transaksi berupa harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar oleh pembeli di tempat lain dalam daerah pabean kepada penjual di luar daerah pabean atau kepada pemilik barang.
	(3)	Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (1a) huruf c angka 2 diperoleh dari penjumlahan nilai pabean pada saat dikeluarkan dari PLB ditambah Bea Masuk dan/atau Cukai.
	(4)	Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) untuk menghitung Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) berlaku sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

28.	Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 40
	(1)	Penyelenggara PLB wajib:
		a.	memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin awal sebagai Penyelenggara PLB pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
		b.	menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Pejabat untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
		c.	menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik, seperti forklift, timbangan digital, atau alat sejenisnya;
		d.	menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pengusaha PLB atau PDPLB yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE;
		e.	memasang Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara realtime dan online serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;
		f.	menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
		g.	mengajukan perubahan (update) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB;
		h.	menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan PLB apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
		i.	secara berkala menyampaikan salinan (copy) laporan keuangan tahunan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajak.
	(2)	Dalam hal PLB merupakan PLB Industri Besar atau PLB E-Commerce, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara PLB juga wajib menyediakan alokasi tempat dan/atau pengusahaan untuk kepentingan industri kecil dan menengah dalam rangka memberikan kemudahan berusaha untuk industri kecil dan menengah.
	(3)	Alokasi tempat dan/atau pengusahaan untuk kepentingan industri kecil dan menengah oleh penyelenggara PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 15% (lima belas persen) dari total luas penyelenggaraan PLB.
	(4)	Dalam hal PLB Industri Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan PLB Industri Besar yang menimbun barang dalam tangki penimbunan, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

29.	Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 41
	(1)	Pengusaha PLB dan PDPLB wajib:
		a.	memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin awal sebagai Pengusaha PLB atau PDPLB pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
		b.	mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan barang pada PLB;
		c.	menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pengusaha PLB atau PDPLB yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE;
		d.	melakukan pencatatan secara realtime dan daring pada Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke PLB yang memiliki sistem penelusuran barang (traceability) dalam pengelolaan barang pada PLB;
		e.	memasang Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara realtime dan daring serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;
		f.	memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal Jenis barang yang ditimbun berupa Barang Kena Cukai (BKC) sesuai ketentuan yang mengatur tentang cukai;
		g.	melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barang-barang yang ditimbun di PLB, bersama dengan Pejabat dari Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali pencacahan (stock opname) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
		h.	menyimpan dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam PLB secara tertib, yang dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan pengeluaran sediaan barang secara sistematis, serta posisinya apabila dilakukan pencacahan (stock opname);
		i.	menyimpan dan memelihara dengan baik buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
		j.	menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
		k.	mengajukan perubahan (update) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB;
		l.	memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh kegiatan PLB yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
		m.	menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan PLB apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
		n.	menyampaikan laporan dampak ekonomi (economy impact) setiap 3 (tiga) bulan, yang sekurang-kurangnya terdapat informasi mengenai occupancy, tenaga kerja, dan data lainnya yang menunjukkan kinerja PLB melalui sistem komputer atau melalui media elektronik;
		o.	menyampaikan laporan pencapaian target KPI (Key Performance Indicators) setiap tahun; dan
		p.	secara berkala menyampaikan salinan (copy) laporan keuangan tahunan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajak.
	(2)	Dalam hal PLB merupakan PLB Industri Besar atau PLB E-Commerce, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha PLB atau PDPLB juga wajib:
		a.	mengakomodir penimbunan barang-barang untuk kepentingan industri kecil dan menengah bagi PLB Industri Besar; atau
		b.	mengakomodir penimbunan barang-barang hasil industri kecil dan menengah untuk tujuan ekspor pada Platform E-Commerce bagi PLB E-Commerce, dalam rangka memberikan kemudahan berusaha untuk industri kecil dan menengah.
	(3)	Kegiatan mengakomodir penimbunan barang-barang untuk kepentingan industri kecil dan menengah bagi PLB Industri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling banyak 15% (lima belas persen) dari total luas pengusahaan PLB.
	(4)	Kegiatan mengakomodir penimbunan barang-barang untuk kepentingan industri kecil dan menengah bagi PLB E-Commerce sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
		a.	penimbunan barang hasil produksi untuk tujuan ekspor; dan/atau
		b.	menampilkan barang-barang hasil produksi tersebut pada Platform E-Commerce.
		dengan jumlah paling banyak 15% (lima belas persen) dari total luas pengusahaan PLB.
	(5)	Dalam hal PLB Industri Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan PLB Industri Besar yang menimbun barang dalam tangki penimbunan, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

30.	Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 42
	(1)	Sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
		a.	dipergunakan untuk melakukan pencatatan:
			1.	pemasukan barang;
			2.	pengeluaran barang;
			3.	penyesuaian (adjustment); dan
			4.	hasil pencacahan (stock opname),
			secara kontinu dan realtime di PLB yang bersangkutan;
		b.	harus dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan laporan berupa:
			1.	laporan pemasukan barang per dokumen pabean dengan menampilkan data paling kurang:
				a)	Jenis, nomor, serta tanggal dokumen pabean pemasukan barang;
				b)	Nomor dan tanggal bukti penerimaan barang di perusahaan;
				c)	Nama pemasok atau pengirim barang;
				d)	Nama pemilik barang;
				e)	Kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang; dan
				f)	Nilai barang;
			2.	laporan pengeluaran barang per dokumen pabean dengan menampilkan data paling kurang:
				a)	Jenis, nomor, serta tanggal dokumen pabean pengeluaran barang;
				b)	Nomor dan tanggal bukti pengeluaran barang di perusahaan;
				c)	Nama pembeli atau penerima barang:
				d)	Nama pemilik barang;
				e)	Kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang; dan
				f)	Nilai barang;
			3.	laporan pertanggungjawaban mutasi barang dengan menampilkan data paling kurang:
				a)	Kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang;
				b)	Jumlah Saldo awal;
				c)	Jumlah Pemasukan;
				d)	Jumlah Pengeluaran;
				e)	Penyesuaian (Adjustment);
				f)	Saldo Akhir;
				g)	Hasil pencacahan (stock opname);
				h)	Selisih; dan
				i)	Keterangan;
		c.	mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna;
		d.	harus bisa diakses secara daring dari Kantor Pabean dan dari Kantor Pajak serta memberikan data yang realtime ketika diakses oleh Pejabat dan Pejabat Pajak;
		e.	memiliki kemampuan untuk penelusuran posisi barang (traceability);
		f.	pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses khusus (authorized access);
		g.	perubahan pencatatan dan/atau perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai dengan kewenangannya; dan
		h.	harus dapat menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.
	(2)	Dalam hal Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) telah diselenggarakan oleh Penyelenggara PLB, PDPLB dapat mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara PLB.
	(3)	PDPLB yang mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) yang telah diselenggarakan oleh Penyelenggara PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara PLB membuat nota kesepahaman dan menyerahkan hak akses Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) kepada PDPLB.
	(4)	Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dilakukan oleh Kantor Pabean atau Kantor Pajak sebatas:
		a.	membaca laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh Pejabat atau Pejabat Pajak yang secara khusus diberikan hak akses oleh Pengusaha PLB atau PDPLB; dan
		b.	mengunduh (download) data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh Pejabat atau Pejabat Pajak.

31.	Ketentuan ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) serta di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 44
	(1)	Sebelum melakukan pencacahan (stock opname) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g, Pengusaha PLB atau PDPLB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean.
	(2)	Atas pencacahan (stock opname) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Kantor Pabean berdasarkan manajemen risiko.
	(2a)	Tanggung jawab Petugas Bea dan Cukai dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memastikan bahwa benar telah dilakukan pencacahan.
	(3)	Pencacahan (stock opname) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan ditandatangani oleh Pengusaha PLB atau PDPLB bersama dengan Pejabat.
	(4)	Hasil pencacahan (stock opname) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean dengan mencantumkan hasil pencacahan (stock opname).
	(4a)	Hasil pencacahan (stock opname) yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direkam ke dalam Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) oleh Pengusaha PLB atau PDPLB.
	(5)	Hasil pencacahan (stock opname) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitungan persediaan barang PLB selanjutnya.

32.	Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 45A
	(1)	Untuk mendapatkan pembebasan dari tanggung jawab atas Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang dalam hal barang musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a, Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean.
	(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan alasan barang musnah tanpa sengaja dan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
	(3)	Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan.
	(4)	Musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
		a.	musnah tanpa sengaja yang disebabkan bencana alam;
		b.	musnah tanpa sengaja yang disebabkan oleh huru-hara atau kebakaran; atau
		c.	musnah tanpa sengaja yang disebabkan kecelakaan darat, laut, atau udara.

33.	Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 46
	Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB, dilarang:
	a.	memasukkan barang untuk ditimbun di PLB selain:
		1.	barang untuk tujuan pengeluaran yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
		2.	barang untuk keperluan pengusahaan PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) dan/atau barang modal dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8); dan/atau
		3.	barang contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
	b.	memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor;
	c.	mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan yang tercantum dalam izin PLB; dan/atau
	d.	menimbun Barang Kena Cukai bagi PLB E-Commerce.

34.	Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 47
	(1)	Penyampaian:
		a.	pemberitahuan pabean pemasukan barang ke PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1):
		b.	pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29A ayat (4), Pasal 29B ayat (1), Pasal 29C ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
		c.	pemberitahuan perpindahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),
		harus dilakukan melalui PDE.
	(2)	Pemberitahuan Pabean dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual, dalam hal sistem komputer pelayanan mengalami gangguan atau tidak berfungsi.

35.	Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 47A
	(1)	Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik barang dalam hal importir dan pemilik barang berbeda.
	(2)	Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada sistem pembayaran dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
		a.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir untuk bea masuk dan cukai; dan
		b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik barang untuk pajak dalam rangka impor.

36.	Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 48
	(1)	Pemberitahuan Pabean dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diajukan untuk setiap transaksi pemasukan atau pengeluaran barang.
	(2)	Pemberitahuan Pabean dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat disampaikan secara berkala atau periodik untuk:
		a.	barang yang dimasukkan atau dikeluarkan menggunakan saluran pipa, jaringan transmisi, ban berjalan (conveyor belt), dan sejenisnya;
		b.	pemasukan dan pengeluaran barang dengan volume yang tinggi dan memerlukan kecepatan pelayanan; dan/atau
		c.	pengeluaran barang dari PLB E-commerce.
	(3)	Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan dokumen pelengkap pabean.
	(4)	Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b juga dilakukan dengan mempertaruhkan jaminan.
	(5)	Untuk dapat menyampaikan pemberitahuan pabean dan/atau pemberitahuan secara berkala atau periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB harus mengajukan permohonan kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean.
	(6)	Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan.

37.	Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 53
	(1)	Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dan Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan PDPLB yang berada dalam pengawasannya.
	(2)	Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dapat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui analisa dari akses terhadap sistem IT Inventory dan CCTV PLB serta data pada sistem komputer pelayanan dokumen pemberitahuan pabean;
	(3)	Kepala Kantor Pabean menyampaikan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah paling kurang 1 (satu) bulan sekali melalui sistem komputer atau melalui media elektronik.
	(4)	Kepala Kantor Wilayah melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui analisa terhadap laporan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
	(5)	Hasil analisa yang dilakukan oleh:
		a.	Kepala KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
		b.	Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
		disampaikan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan paling kurang 1 (satu) tahun sekali melalui sistem komputer atau melalui media elektronik sebagai salah satu bahan kegiatan evaluasi.

38.	Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 54
	(1)	Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean, atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu di PLB.
	(2)	Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kepatuhan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, PDPLB, eksportir yang melakukan ekspor dari atau melalui PLB, importir yang melakukan impor melalui PLB, Penyedia Platform E-commerce, bursa berjangka, dan/atau pasar lelang komoditas, atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku, meliputi:
		a.	kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang yang diberitahukan;
		b.	kebenaran tarif dan nilai pabean yang diberitahukan;
		c.	pemenuhan kewajiban serta larangan:
		d.	pemenuhan ketentuan pembatasan impor; dan/atau
		e.	kesesuaian pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan penimbunan barang dalam sistem IT Inventory.

39.	Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 54A
	(1)	Kepala Kantor Pabean melakukan pemeriksaan sederhana terhadap kegiatan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan PDPLB yang berada dalam pengawasannya.
	(2)	Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik berdasarkan manajemen risiko.
	(3)	Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
		a.	penelitian kebenaran pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dalam Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory);
		b.	penelitian kesesuaian pencatatan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dengan pemberitahuan pabean;
		c.	penelitian saldo jumlah dan jenis barang sesuai catatan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory); dan/atau
		d.	stock opname barang yang ditimbun di PLB untuk menguji kesesuaian dengan pencatatan dalam Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory).
	(4)	Hasil pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan evaluasi atas izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB yang telah diberikan.
	(5)	Dalam hal terdapat pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai atas hasil pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

40.	Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 56
	(1)	Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean, atau Pejabat yang ditunjuk melakukan kegiatan monitoring terhadap Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, eksportir yang melakukan ekspor dari atau melalui PLB, importir yang melakukan impor melalui PLB, Penyedia Platform E-Commerce, bursa berjangka, dan/atau pasar lelang komoditas secara periodik berdasarkan manajemen risiko.
	(1a)	Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
		a.	Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
		b.	Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
		c.	Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A; dan/atau
		d.	pengawasan lainnya oleh unit pengawasan antara lain berupa pengawasan atas ketentuan e-seal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
	(2)	Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
		a.	kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan kegiatan operasional PLB; dan
		b.	perkembangan bisnis atau profil perusahaan tahun terakhir, yang memuat paling kurang:
			1.	jumlah nilai investasi dibandingkan dengan perkiraan investasi awal atau investasi tahun sebelumnya;
			2.	jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan perkiraan tenaga kerja awal atau tenaga kerja tahun sebelumnya;
			3.	nilai dan volume impor dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun sebelumnya;
			4.	nilai dan volume ekspor dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun sebelumnya;
			5.	data perpajakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
			6.	daftar jenis barang yang ditimbun dan volume penimbunan dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun sebelumnya; dan
			7.	daftar pemasok (supplier) dan pembeli (buyer) dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun sebelumnya.

41.	Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 57
	Dalam hal atas pelaksanaan:
	a.	pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
	b.	pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
	c.	pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A; dan/atau
	d.	hasil audit kepabeanan dan/atau cukai,
	ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan/atau cukai, atas pelanggaran dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42.	Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 58
	(1)	Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, atau Pejabat yang ditunjuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap:
		a.	izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB yang telah diberikan; dan
		b.	ketentuan mengenai PLB.
	(2)	Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menguji apakah izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB yang telah diberikan kepada perusahaan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
	(3)	Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menguji apakah ketentuan mengenai PLB:
		a.	sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan pemerintah;
		b.	dapat dilaksanakan di lapangan; dan
		c.	telah mengakomodir perkembangan bisnis proses perdagangan dan perindustrian.
	(4)	Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan manajemen risiko.
	(5)	Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

43.	Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 58A yang berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 58A
	Tata cara pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A, monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana monitoring dan evaluasi Tempat Penimbunan Berikat.

44.	Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 59
	(1)	Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih lebih atas pemberitahuan pabean pemasukan barang ke PLB, penanganan atas selisih kurang atau selisih lebih dimaksud diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Pusat Logistik Berikat.
	(2)	Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih lebih atas pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari PLB, penanganan atas selisih kurang atau selisih lebih dimaksud diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.
	(3)	Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih lebih atas barang yang ada atau seharusnya berada di PLB, yang:
		a.	ditemukan pada saat penelitian IT Inventory yang dibandingkan dengan hasil pelaksanaan pencacahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
		b.	ditemukan pada saat pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
		c.	ditemukan pada saat pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A;
		d.	ditemukan pada saat pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai; dan/atau
		e.	diketahui oleh Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB atau PDPLB yang disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat,
		Kepala Kanwil, Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean, Pejabat Audit, atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai selisih dimaksud.
	(4)	Dalam hal hasil penelitian Kepala Kanwil, Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean, Pejabat Audit, atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menemukan bahwa selisih kurang tersebut:
		a.	dikarenakan musnah tanpa sengaja, atas selisih tersebut:
			1.	tidak dipungut bea masuk, cukai, dan PDRI: dan
			2.	dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT Inventory.
		b.	dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, yaitu selisih kurang tersebut bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:
			1.	ditagih bea masuk, cukai, dan PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda; dan
			2.	dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT Inventory,
		c.	tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, yaitu selisih kurang tersebut karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:
			1.	ditagih bea masuk dan PDRI serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan perundang-undangan;
			2.	terhadap barang kena cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang mengatur mengenai cukai; dan
			3.	dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT Inventory.
		d.	karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
	(5)	Dalam hal hasil penelitian Kepala Kanwil, Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean, Pejabat Audit, atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menemukan bahwa selisih lebih tersebut:
		a.	dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, yaitu selisih lebih tersebut bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih lebih tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT Inventory; atau
		b.	karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
	(6)	Musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi selisih kurang yang terjadi akibat penguapan, penyusutan karena perubahan suhu, kelembaban udara, dan/atau sejenisnya.

45.	Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 60
	(1)	Penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB dibekukan dalam hal Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB:
		a.	tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 31A, Pasal 40, dan/atau Pasal 41;
		b.	melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
		c.	melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa:
			1.	memasukkan barang untuk ditimbun yang tidak sesuai dengan izin PLB;
			2.	memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor dan/atau untuk diekspor; dan/atau
			3.	mengeluarkan barang kepada badan yang tidak tercantum dalam izin PLB;
		d.	menunjukkan ketidakmampuan dalam mengusahakan PLB, antara lain berupa:
			1.	tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya;
			2.	tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan dan/atau pengusahaan PLB dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
			3.	tidak melunasi utang kepabeanan dan cukai dalam jangka waktu yang ditentukan;
			4.	tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB berdasarkan hasil monitoring dan/atau evaluasi terhadap Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB; atau
			5.	tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB.
	(2)	Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dapat menerbitkan Surat Peringatan terlebih dahulu kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB sebelum melakukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	(3)	Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi atas nama Kepala Kanwil, dengan surat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
	(4)	Dalam hal pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi PLB, Kepala Kantor Pabean memberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah.
	(5)	Surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB yang bersangkutan.
	(6)	Terhadap Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB yang izinnya dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
		a.	dilarang memasukkan barang ke PLB;
		b.	masih diperbolehkan melakukan kegiatan di dalam PLB; dan
		c.	masih diperbolehkan mengeluarkan barang dari PLB.

46.	Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 61
	Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat diberlakukan kembali dalam hal Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB:
	a.	telah melaksanakan ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 31A, Pasal 40, dan Pasal 41;
	b.	tidak terbukti dengan sengaja melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
	c.	tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c; atau
	d.	telah mampu kembali menyelenggarakan dan/atau mengusahakan PLB.

47.	Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah serta ketentuan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 64
	(1)	Penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB dilakukan pencabutan dalam hal Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB:
		a.	tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan dan/atau pengusahaan PLB dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut;
		b.	tidak mendapatkan pemberlakuan kembali atau perpanjangan izin usaha dan/atau bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tidak berlakunya izin usaha dan/atau bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi;
		c.	bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain berupa menyalahgunakan fasilitas PLB dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
		d.	dinyatakan pailit;
		e.	mengajukan permohonan pencabutan; dan/atau
		f.	tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), atau Pasal 12 ayat (4) dalam jangka waktu yang ditetapkan.
	(2)	Pencabutan penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kanwil atau Kepala KPU sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
	(3)	Kepala Kantor Pabean yang mengawasi memberikan rekomendasi pencabutan penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kanwil dengan menyampaikan informasi tambahan berupa:
		a.	hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penyelesaiannya dalam hal sudah pernah diaudit;
		b.	rekam jejak (past performance) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB dan data pelanggaran apabila yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai beserta penyelesaiannya; dan
		c.	pungutan negara yang masih terutang oleh Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB yang bersangkutan.
	(4)	Sebelum dilakukan pencabutan izin, berdasarkan manajemen risiko terhadap Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB dapat dilakukan audit kepabeanan dan/atau audit cukai atau pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A.
	(5)	(dihapus).

48.	Ketentuan ayat (3) Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 65
	(1)	Dalam hal penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB harus:
		a.	melunasi Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang, baik berupa utang yang berasal dari hasil temuan audit dan/atau utang yang terjadi karena pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean;
		b.	mengekspor kembali barang yang masih ada di PLB; atau
		c.	memindahkan barang yang masih ada di PLB ke PLB lain,
		dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.
	(2)	Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, atas barang yang berada di PLB dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.
	(3)	Dalam hal penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB dicabut, PDPLB yang berada di lokasi Penyelenggara PLB dapat mengajukan:
		a.	permohonan pindah lokasi ke Penyelenggara PLB lain kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Penyelenggara PLB lain tersebut; atau
		b.	permohonan menjadi Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di lokasi Penyelenggara PLB yang telah dicabut izinnya.

49.	Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

	Pasal 70
	Dalam rangka pengawasan terhadap Pengusaha PLB dan/atau PDPLB, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan dokumen kepabeanan terkait pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PLB melalui mekanisme pertukaran data kepada Direktorat Jenderal Pajak dan atas data-data tersebut selanjutnya dilakukan pengawasan bersama.

50.	Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 70A yang berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 70A
	PLB E-commerce sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan setelah sistem komputer pelayanan PLB E-Commerce telah diterapkan.

51.	Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran V, Lampiran XIII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V, Lampiran XIII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL, ttd. HERU PAMBUDI

Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-11/BC/2018

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal I

Pasal II