Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor: ND-2617/WPJ.11/2024

Yth.

:

1.

Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum

 

 

2.

Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak

 

 

di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I

Dari

:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I

Sifat

:

Sangat Segera

Lampiran

:

Satu set

Hal

:

Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur I

Tanggal

:

12 November 2024

 

 

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi khususnya di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dan mempercepat capaian penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, dipandang perlu untuk memberikan kebijakan terkait Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut sebagai UU KUP, sebagai berikut:

I.

Latar Belakang

 

1.

Berdasarkan data Apportal Kinerja Penerimaan bulan Oktober 2024 capaian penerimaan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mencapai Rp43,66 triliun atau 75,68% dari target sebesar Rp57,69 triliun dan realisasi penerimaan Nasional sampai dengan bulan Oktober 2024 mencapai Rp1.517,54 triliun atau 76,30% dari target sebesar Rp1.988,87 triliun.

 

2.

Dipandang perlu adanya kebijakan dari Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak di tahun 2024.

 

3.

Sebagai wujud respon atas ketidakpastian ekonomi global, Kanwil DJP Jawa Timur I perlu memberikan dukungan dalam program pemulihan ekonomi di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, dalam bentuk Program Pengurangan Sanksi Administrasi.

 

 

 

 

 

 

II.

Dasar Hukum

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”

 

 

 

 

 

 

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

 

 

a.

sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP;

 

 

b.

sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP; atau

 

 

c.

sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), atau Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

 

 

a.

sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak;

 

 

b.

jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan

 

 

c.

memenuhi kriteria yang dapat berupa:

 

 

 

1)

Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;

 

 

 

2)

Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

 

 

 

3)

Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau

 

 

 

4)

Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.”

 

 

 

 

 

 

 

3.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Nota Dinas Direktur Keberatan dan Banding nomor ND-2186/PJ.07/2022 tanggal 11 Agustus 2022 hal Kebijakan di Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Pasca Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dengan demikian, apabila terdapat surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atas orang pribadi yang bersangkutan untuk tahun pajak 2016, tahun pajak 2017, tahun pajak 2018, tahun pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020 yang diajukan permohonan berupa:

 

 

a.

Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;

 

 

 

oleh Wajib Pajak orang pribadi tersebut maka permohonan tersebut ditolak dengan alasan: “Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH atas harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2020 dan memperoleh Surat Keterangan.”

 

 

 

 

 

 

 

5.

Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-1/PJ/PJ.07/2024 tanggal 06 November 2024 hal Penegasan Pelaksanaan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

 

 

 

 

 

 

III.

Tujuan

 

Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi ini diharapkan memberikan outcomes berupa:

 

1.

Percepatan pencapaian penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I;

 

2.

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan mengurangi beban Wajib Pajak dengan Semangat Gotong Royong untuk Bangkit Bersama Pajak;

 

3.

Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan sehingga pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan menjadi lebih baik.

 

 

 

 

 

 

IV.

Ruang Lingkup

 

1.

Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi ini meliputi:

 

 

a.

Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang terbit pada tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024;

 

 

b.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang terdapat pembayaran pendahuluan dengan Kode Setoran 199, dimana pembayaran pendahuluannya dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024 dan ketetapan pajak tersebut diterbitkan pada Januari 2025;

 

 

c.

Surat Tagihan Pajak (STP) yang terbit di Januari 2025 atas hasil kegiatan pengawasan (Himbauan/SP2DK/Pembetulan) yang pajak kurang bayarnya dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024.

 

2.

Sanksi administrasi yang tidak dapat diajukan permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi meliputi:

 

 

a.

Sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP;

 

 

b.

Sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13A UU KUP;

 

 

c.

Sanksi administrasi yang sudah mendapatkan pengurangan sanksi administrasi pada program Pengurangan Sanksi Administrasi sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

V.

Jangka Waktu

 

1.

Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi ini berlaku untuk permohonan yang disampaikan sejak 12 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;

 

2.

Untuk ketetapan pajak yang terdapat pembayaran pendahuluan SKP, permohonan disampaikan paling lambat 31 Januari 2025 sepanjang pokok pajaknya telah dibayar di tahun 2024;

 

3.

Untuk Surat Tagihan Pajak (STP) hasil kegiatan pengawasan (Himbauan/SP2DK/Pembetulan), permohonan disampaikan paling lambat 31 Januari 2025 sepanjang pokok pajaknya telah dilunasi di tahun 2024;

 

4.

Tanggal permohonan pada angka 1, 2 dan 3 di atas mengacu pada tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Bukti Penerimaan Surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;

 

5.

Termasuk dalam pengertian angka 1 adalah Surat Tagihan Pajak (STP) dan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, yang pelunasan pokok pajaknya dilakukan pada tahun 2024.

 

 

 

 

 

 

VI.

Skema Pengurangan Sanksi

 

1.

Atas sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai hasil dari kegiatan pengawasan (Himbauan/SP2DK/Pembetulan/Pembayaran atau Penyetoran setelah jatuh tempo/Pelaporan setelah jatuh tempo), diberikan kebijakan pengurangan sebesar 75% dari nilai sanksi administrasi;

 

2.

Atas sanksi administrasi yang tercantum dalam STP/SKPKB/SKPKBT sebagai hasil dari pemeriksaan, diberikan kebijakan sebagai berikut:

 

 

a.

Pengurangan sebesar 50% dari nilai sanksi administrasi, apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

 

 

b.

Pengurangan sebesar 75% dari nilai sanksi administrasi, apabila jumlah pajak yang harus dibayar senilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

 

3.

Pengurangan sebesar 100% dari nilai sanksi administrasi, apabila sanksi administratif yang dikenakan nyata-nyata bukan karena kesalahannya.

 

 

 

 

 

 

VII.

Kriteria Pengurangan Sanksi

 

Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi ini harus memenuhi kriteria kumulatif sebagai berikut:

 

1.

Wajib Pajak harus melunasi jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi sebelum permohonan pengurangan sanksi administrasi disampaikan;

 

2.

Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sisa nilai sanksi administrasi setelah dikurangi nilai yang akan diberikan pengurangan sanksi administrasi paling lambat saat permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi disampaikan;

 

3.

Untuk STP yang terkait dengan SKPKB (STP Pasal 14 ayat (4) UU KUP), Wajib Pajak harus melunasi pajak kurang dibayar yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak sebelum permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi disampaikan;

 

4.

Khilaf atau bukan kesalahan Wajib Pajak sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

 

5.

Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya (Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak 2023), kecuali atas tahun pajak tersebut sudah diterbitkan SKPKB/SKPN/SKPLB;

 

6.

Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Masa PPN Tahun 2023 dan tahun 2024 (meliputi seluruh SPT Masa PPN yang menjadi kewajibannya) kecuali atas masa pajak tersebut sudah diterbitkan SKPKB/SKPN/SKPLB.

 

 

 

 

 

 

VIII.

Prosedur Pengajuan Surat Permohonan

 

Prosedur pengajuan Surat Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, ditambah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

 

1.

Surat pernyataan khilaf;

 

2.

Pakta Integritas;

 

3.

Bukti Pembayaran atas jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak (Pokok Pajak);

 

4.

Bukti Pembayaran sisa nilai sanksi administrasi setelah dikurangi nilai Pengurangan Sanksi Administrasi;

 

5.

Rekapitulasi pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak 2023, SPT Masa PPN dan PPn BM untuk Tahun 2023 dan Tahun 2024 sampai dengan masa pajak sebelum Pengajuan Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi (yang menjadi kewajibannya);

 

6.

Melampirkan bukti pembayaran sisa nilai sanksi administrasi setelah dikurangi nilai Pengurangan Sanksi Administrasi;

 

7.

Surat Pernyataan bahwa Wajib Pajak tidak mengajukan upaya hukum terkait putusan Pengurangan Sanksi Administrasi;

 

8.

Form Checklist pemenuhan persyaratan permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi.

 

 

 

 

 

 

IX.

Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan

 

1.

Kegiatan Pelayanan, Pengawasan, Pemeriksaan, serta Penagihan Pajak tetap berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan);

 

2.

Petugas Helpdesk memastikan bahwa permohonan yang diajukan adalah Pasal 36 ayat 1 huruf a UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

 

 

 

 

 

X.

Kepada Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak diminta untuk menginformasikan Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi ini kepada Para Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak masing-masing.

 

 

 

 

 

 

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 

 

 

 

 

 

12 November 2024

ttd.

Sigit Danang Joyo