Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 310/KMK.01/1988

 

Bahwa dalam rangka mendorong ekspor,dipandang perlu memberikan pembayaran pendahuluan atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk pembelian mesin,barang dan bahan yang digunakan dalam menghasilkan barang ekspor;

 

1.

Indische Comptabiliteitswet (Stbl 1925 No.448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

4.

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara;

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 850/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987;

 

 

Dengan mencabut:

 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 851/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987;

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN ATAS PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK PEMBELIAN MESIN, BARANG DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM MENGHASILKAN BARANG EKSPOR.

 

(1)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas impor atau pembelian mesin, barang dan bahan yang digunakan untuk pembuatan barang ekspor dapat diberikan pembayaran pendahuluan oleh Pemerintah.

(2)

Departemen Keuangan cq. Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea masuk (P4BM) melaksanakan pembayaran pendahuluan atas pelunasan PPN dan PPnBM dimaksud ayat (1).

(3)

Untuk memperoleh pembayaran pendahuluan dimaksud ayat (2), produsen eksportir/eksportir menerbitkan Surat Sanggup Bayar atau Promissory Note yang yang selanjutnya disebut SSB.

 

 

(1)

Permohonan untuk memperoleh pembayaran pendahuluan dimaksud Pasal 1 diajukan ke P4BM dengan menggunakan Formulir P:

 

a.

bagi produsen eksportir/eksportir yang telah mengekspor dilengkapi dengan:

 

 

1.

SSB sebesar nilai PPN dan PPnBM yang telah dibayar dalam rangka pembuatan barang ekspor;

 

 

2.

bukti ekspor: PEB dan Fill of Lading;

 

 

3.

asli faktur pajak;

 

 

4.

Laporan Keterkaitan dengan menggunakan Formulir P1.

 

b.

bagi produsen eksportir yang akan mengekspor, dilengkapi dengan:

 

 

1.

surat pernyataan akan mengekspor untuk jangka waktu satu tahun yang dilampiri dengan rencana produksi dan ekspor;

 

 

2.

SSB sebesar nilai PPN dan PPnBM yang telah dibayar dalam rangka pembuatan barang ekspor.

 

 

3.

asli faktur pajak.

(2)

Permohonan dimaksud ayat (1) diproses untuk disetujui atau ditolak oleh P4BM dalam jangka waktu selambat-lambatnya:

 

a.

14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dimaksud ayat (1) huruf a diterima;

 

b.

7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dimaksud ayat (1) huruf b diterima.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran dilakukan oleh P4BM dengan menerbitkan Giro Bilyet/Surat Perintah Bayar kepada Bank Indonesia.

(2)

Bank Indonesia memindahbukukan sebesar nilai Giro Bilyet/Surat Perintah Bayar dimaksud ayat (1) dari rekening P4BM ke rekening bank perusahaan yang bersangkutan.

 

 

 

 

(1)

Produsen eksportir dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b diwajibkan mulai mengekspor hasil produksinya selambat-lambatnya pada awal bulan ke tujuh sejak diberikannya persetujuan.

(2)

Atas pelaksanaan ekspor dimaksud ayat (1), perusahaan diwajibkan menyampaikan Laporan Keterkaitan dengan menggunakan Formulir P1 selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak persetujuan diterima.

 

 

Produsen eksportir dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Produsen eksportir yang:

a.

Patuh mengikuti peraturan dan prosedur kebijaksanaan di bidang ekspor maupun impor;

b.

Melaksanakan pengusahaan ekspor dengan baik.

 

 

(1)

Dalam hal hasil pemeriksaaan atas permohonan dimaksud Pasal 2 ayat (1) ternyata pembayaran pendahuluan menunjukan:

 

a.

Sesuai dengan yang seharusnya, SSB dikembalikan kepada penerbit setelah dicap "LUNAS';

 

b.

Lebih kecil dari yang seharusnya, P4BM mengembalikan SSB yang telah dicap "LUNAS" kepada penerbit dan diberikan pembayaran tambahan sebesar kekurangannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan dimaksud Pasal 2 ayat (2) diberikan;

 

c.

Lebih besar dari yang seharusnya, P4BM melakukan penagihan sebesar kelebihan pembayaran dan SSB dikembalikan setelah tagihan dilunasi.

(2)

Hasil pemeriksaaan dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak persetujuan atas permohonan produsen eksportir/eksportir dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a.

(3)

Hasil pemeriksaaan dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah seluruh kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keterkaitan dipenuhi oleh produsen eksportir dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b.

 

 

(1)

Produsen eksportir/eksportir diwajibkan mencantumkan pembayaran pendahuluan dan tambahan pembayaran pendahuluan pada SPT masa perusahaan yang bersangkutan.

(2)

Nilai pembayaran dimaksud ayat (1) mengurangi pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT masa perusahaan yang bersangkutan.

(3)

Produsen eksportir/eksportir dapat mencantumkan pelunasan atas tagihan dimaksud Pasal 6 huruf c dalam SPT msa sebagai pajak masukan.

(4)

Kantor Inspeksi Pajak wajib memperhatikan ketentuan dimaksud ayat (1),(2) dan (3) dalam penyelesaian SPT masa perusahaan yang bersangkutan.

 

 

(1)

Produsen eksportir/eksportir yang mendapat persetujuan atas permohonan dimaksud Pasal 2 ayat (1) wajib menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku-buku dan catatan secara terinci sehubungan dengan fasilitas berdasarkan Keputusan ini sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun, sejak pembelian barang dan bahan yang bersangkutan.

(2)

Jika dianggap perlu P4BM dapat melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan lain, persediaan barang, bahan serta mesin perusahaan,berkenaan dengan fasilitas yang diperolehnya berdasarkan Keputusan ini.

 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1988.

 

Agar yang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Februari 1988
MENTERI KEUANGAN,
RADIUS PRAWIRO