a.

bahwa pada tanggal 20 Juli 1995 ditandatangani Framework Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dengan European Investment Bank;

b.

bahwa European Investment Bank adalah badan Organisasi Keuangan Internasional yang dalam kerangka Cooperation Agreement antara European Economic Community (EEC) dan negara-negara anggota ASEAN dan berdasarkan Framework Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan European Investment Bank, bertujuan memberikan bantuan pinjaman untuk membiayai proyek-proyek investasi swasta;

c.

bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan European Investment Bank sebagai Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

 

 

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

3.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

4.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999;

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Organisasi Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 314/KMK.04/1998.

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 611/KMK.04/2000 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 314/KMK.04/1998

 

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan menambah nomor urut baru setelah angka V.54, yaitu angka:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Negara republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juni 2000
Menteri Keuangan,
ttd.
Bambang Sudibyo