Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut

    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 208/KMK.01/1999

     
    TENTANG

    PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 461/KMK.05/1997 TENTANG PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN UNTUK PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
     
    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
       

    Menimbang
    bahwa untuk menyesuaikan tatacara penagihan pajak termasuk bea masuk dan cukai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 dengan Keputusan Menteri Keuangan;
       

    Mengingat
    1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
    3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
    4. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
    5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 tentang tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/1999;
    6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 tentang Pengggunaan Customs Bond sebagai Jaminan untuk Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor;
    7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tatacara, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/1999.
     
    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan
    PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 461/KMK.05/1997 TENTANG PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN UNTUK PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR.
     

    Pasal I
    Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997, yaitu:
     
    1.
    Ketentuan Pasal 8 diubah seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
       
     
    "Pasal 8
      Dalam hal Surety tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka:
     
    a.
    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Bapeksta Keuangan berwenang menolak Customs Bond baru yang diterbitkan oleh Surety yang bersangkutan sampai kewajibannya dipenuhi;
     
    b.
    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) memproses tagihan dan penagihan aktif kepada Surety sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997;
     
    c.
    Untuk tagihan Bapeksta Keuangan diproses oleh Kepala Kantor Pelayanan Kemudahan Ekspor Regional (KPKER) dengan penyerahan penagihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di wilayah Surety berdomisili untuk proses penagihan aktif sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997;
     
    d.
    Penagihan aktif sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas dilakukan oleh KPBC setelah ditambah tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dimulai dengan penerbitan Surat Teguran;"
         
    2.
    Menambah satu Pasal diantara Pasal 8 dan Pasal 9 yaitu Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut:
       
     
    "Pasal 8A
      Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Surety belum melunasi kewajibannya, maka KPBC segera:
     
    a.
    menerbitkan Surat Paksa untuk Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Bunga dalam rangka impor sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 jo. Nomor 21/KMK.01/1999 dan Nomor 234/KMK.05/1996 jo. Nomor 22/KMK.01/1999;
     
    b.
    menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka impor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Surety berdomisili untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."
         
    3.
    Mengubah contoh formulir Pencairan Customs Bond sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
       
    4.
    Mengubah contoh formulir Surat Penyerahan Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, dan Denda Administrasi Dalam Rangka Impor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II keputusan ini.
       
    5.
    Menambah lampiran contoh formulir Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.
     
     

    Pasal II
    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan.
     
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
     
    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 15 Juni 1999 
    Menteri Keuangan,
    ttd.
    Bambang Subianto

    Keputusan Menteri Keuangan 208/KMK.01/1999 - Perpajakan DDTC