Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut

    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 136/KMK.05/1997

     
    TENTANG
     
    PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
     
    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
     

    Menimbang
    bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat dengan Keputusan Menteri Keuangan;
     

    Mengingat
    1.
    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
    2.
    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
    3.
    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
    4.
    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
    5.
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Limbah;
    7.
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor;
     
     
    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan
    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN.
     
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
     

    Pasal 1
    Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan adalah peralatan pengolah limbah yang digunakan untuk pengendalian pencemaran lingkungan, dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
     

    Pasal 2
    Impor peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang dilaksanakan oleh pengusaha industri atau pengusaha pengolah limbah dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.
     

    Pasal 3
    (1) Untuk mendapatkan pembebasan atau keringanan atas impor peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mengajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
    (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilampiri:
      a. Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Izin Industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
      b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
      c. rekomendasi dari Menteri Negara urusan Lingkungan Hidup/Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
      d. rincian jumlah dan jenis peralatan dan bahan yang diimpor serta nilai pabeannya.
         

    Pasal 4
    Dalam hal permohonan pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dan cukai dengan dilampiri daftar rincian jumlah, jenis dan nilai pabean peralatan dan bahan yang diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk dan cukai, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkarannya.
     

    Pasal 5
    Pengusaha industri atau pengusaha pengolah limbah yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan cukai atas impor peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib:
    a. menyelenggarakan pembukuan sesuai Standar Akuntansi Indonesia;
    b. menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya semua dokumen, catatan, dan pembukuan yang berkaitan dengan dengan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor peralatan dan bahan bersangkutan;
    c. membuat laporan dan mengirimkan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pengeluaran barang, mengenai realisasi impor peralatan atau bahan, pemasangan peralatan, dan pemakaian bahan setiap akhir tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
       

    Pasal 6
    Perubahan lokasi perusahaan industri atau perusahaan pengolah limbah yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan cukai wajib diberitahukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
     

    Pasal 7
    (1) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan, dan dokumen Pengusaha Industri dan Pengusaha Pengolah Limbah yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan  barang.
    (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Industri dan Pengusaha Pengolah Limbah bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk dan cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.
       

    Pasal 8
    Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
     

    Pasal 9
    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.
     
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
     
    Ditetapkan di Jakarta 
    pada tanggal 31 Maret 1997
    MENTERI KEUANGAN
    ttd
    MAR'IE MUHAMMAD

    Keputusan Menteri Keuangan 136/KMK.05/1997 - Perpajakan DDTC