Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-36/PJ./2004

 

 

 

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-185/PJ./2003 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, beserta Petunjuk Pengisiannya, perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ./2003 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;

4.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.03/2003;

5.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2002;

6.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 519/KMK.01/2003;

7.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KMK.1/2001 tentang Susunan dan Tugas Koordinator Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

8.

Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: KEP-306/PJ./1999 dan Nomor KEP-60/A/1999 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat;

9.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-29/PJ./1995 tentang Replikasi Sistem Informasi Perpajakan;

10.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;

11.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-80/PJ./2002 tentang Penyampaian Lampiran 1721-A atau 1721-A2 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Media Elektronik;

12.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ./2003 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

13.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-185/PJ./2003 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, beserta Petunjuk Pengisiannya;

 

 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-49/PJ./2003 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN.

 

 

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ./2003 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan diubah, ditambah, dan atau dihapus, sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 3 angka 9 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

2.

Lampiran I Bagian B angka Romawi IV butir 3 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

3.

Lampiran V angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27 dan angka 29 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

 

4.

Mengubah keterangan pada Bagian Lampiran Khusus butir Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" pada seluruh Lampiran V.1, Lampiran V.1.a, Lampiran V.1.b, Lampiran V.1.c, Lampiran V.2, Lampiran V.2.a, Lampiran V.2.b, Lampiran V.3, Lampiran V.3.a, Lampiran V.3.b, dan Lampiran V.3.c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.

Lampiran V.1 angka Romawi II ditambah butir 11 dan butir 12, sebagai berikut:

 

6.

Lampiran V.1.a. angka Romawi II ditambah butir 07, sebagai berikut:

 

7.

Lampiran V.1.b angka Romawi III ditambah butir 09, butir 10, butir 11 dan butir 12, sebagai berikut:

 

8.

Lampiran V.1.c angka Romawi II ditambah butir 09, butir 10, butir 11 dan butir 12 sebagai berikut:

 

9.

Lampiran V.2 angka Romawi I butir 03, butir 04 dan butir 06 diubah dan angka Romawi II ditambah butir 08 dan butir 09, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

 

10.

Lampiran V.2.a angka Romawi II butir 03, butir 04 dan butir 06 diubah dan angka Romawi II ditambah butir 08 dan butir 09, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

 

11.

Lampiran V.2.b angka Romawi I Bagian Catatan huruf c, huruf d dan huruf f diubah, dan angka Romawi II ditambah butir 08 dan butir 09, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

 

12.

Lampiran V.3 angka Romawi II ditambah butir 05, butir 06 dan butir 07, sebagai berikut:

 

13.

Lampiran V.3.a angka Romawi "II. Lampiran yang disyaratkan "diubah menjadi "III. Lampiran yang disyaratkan" dan ditambah butir 05, butir 06 dan butir 07, serta angka Romawi "III. Lampiran Khusus" diubah menjadi "IV. Lampiran Khusus", sebagai berikut:

 

14.

Lampiran V.3.b angka Romawi III ditambah butir 05, butir 06 dan butir 07, sebagai berikut:

 

15.

Lampiran V.8, Lampiran V.9, Lampiran V.10, Lampiran V.11, Lampiran V.12, Lampiran V.14, Lampiran V.15, Lampiran V.16, Lampiran V.17, Lampiran V.18, dan Lampiran V.19 diubah sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

 

 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2003 dan berikutnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2004
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd
HADI POERNOMO