Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut

    KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR KEP-35/PJ./1995

    TENTANG
    TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
    ORANG PRIBADI YANG DITEMPAT TINGGALNYA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
     
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
     

    Menimbang
    a.
     
    bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal yang tidak sama dengan tempat kegiatan usahanya, dan di tempat tinggalnya Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan kegiatan usaha apapun, maka bagi Pengusaha Kena Pajak tersebut perlu ditetapkan tempat terutangnya pajak;
    b.
    bahwa oleh karena itu tempat terutangnya pajak bagi Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang di tempat tinggalnya tidak melakukan kegiatan usaha apapun, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
     
     

    Mengingat
    1.
     
    Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara nomor 3568);
    2.
    Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.
     
     
    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan
    KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK ORANG PRIBADI YANG DITEMPAT TINGGALNYA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
     

    Pasal 1
    Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal yang tidak sama dengan tempat kegiatan usahanya, terutang pajak hanya di tempat kegiatan usahanya, sepanjang Pengusaha Kena Pajak tersebut tidak melakukan kegiatan usaha apapun di tempat tinggalnya.
     

    Pasal 2
    Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dikukuhkan di tempat kegiatan usahanya.
     

    Pasal 3
    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995.
     
    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 26 April 1995
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
    ttd
    FUAD BAWAZIER

    Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-35/PJ./1995 - Perpajakan DDTC