Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-04/PJ.3/1986

 

 

 

 

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai perlu diatur pelimpahan wewenang pemberian izin pemakaian mesin teraan meterai atau alat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 104/KMK.04/1986 tanggal 22 Pebruari 1986 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

 

1.

Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 104/KMK.04/1986 tanggal 22 Pebruari 1986;

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN.

 

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan wewenang pemberian izin pemakaian mesin teraan meterai atau alat lainnya sebagai berikut:

a.

untuk wilayah DKI Jaya kepada Direktur Pajak Tidak Langsung;

b,

untuk wilayah di luar DKI Jaya kepada Kepala Inspeksi Pajak sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 1986.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 1986

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd,

DRS. SALAMUN A.T.