Perda Kota Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2008

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan Kota Tasikmalaya, diantaranya berpengaruh terhadap semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan ketersediaan ikan yang sehat dan layak dikonsumsi, sehingga perlu menyediakan dan mengelola Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya sebagai sarana dan prasarana pelayanan pemasaran dan distribusi produksi perikanan;

b.

bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka terhadap kegiatan pengelolaan dan pelayanan pada Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya perlu dipungut retribusi;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);

13.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 36);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

5.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan perikanan.

6.

Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan perikanan.

7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya.

8.

Depo Pasar Ikan yang selanjutnya disebut Depo adalah tempat yang dilengkapi dengan sarana usaha perikanan yang ditentukan Pemerintah Daerah untuk jual beli ikan, baik untuk konsumsi, benih maupun hasil olahan.

9.

Lingkungan Depo adalah suatu kesatuan kawasan yang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang dipergunakan untuk jual beli ikan, baik untuk konsumsi, benih maupun hasil olahan serta kegiatan penunjang lainnya.

10.

Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatan berdagang secara tetap dengan mempergunakan tempat dagang secara permanen di lingkungan Depo.

11.

Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan Depo, baik yang beratap maupun terbuka yang digunakan untuk berdagang, seperti kolam retail/bak penjajaan/kolam penjajaan, kolam karantina, kios sarana produksi perikanan, gedung olah hasil dan gazebo.

12.

Laboratorium adalah fasilitas yang disediakan untuk melakukan pengujian terhadap kualitas mutu produksi perikanan sebagai upaya untuk melakukan verifikasi terhadap sistem pengawasan mutu di depo.

13.

Kolam Retail/Bak Penjajaan/Kolam Penjajaan adalah tempat penyimpanan ikan yang akan dijual.

14.

Kios Sarana Produksi Perikanan yang selanjutnya disebut kios saprokan adalah bagian dari bangunan Depo yang digunakan sebagai tempat penjualan sarana produksi perikanan.

15.

Kolam Karantina adalah kolam tempat penanganan ikan yang datang dari luar sehingga ikan dalam keadaan sehat dan layak untuk dipasarkan.

16.

Kolam Penampungan adalah kolam yang digunakan untuk menyimpan persediaan ikan yang akan dijual.

17.

Kolam Grading adalah kolam yang digunakan untuk memilah-milah ikan berdasarkan ukuran.

18.

Kolam Pemancingan adalah kolam yang digunakan untuk memancing ikan.

19.

Ruang Pajangan Ikan Hias adalah bagian dari depo yang digunakan untuk menyimpan dan menjual ikan hias.

20.

Gedung Olah Hasil Perikanan adalah bagian dari depo yang digunakan untuk mengolah dan menjual hasil olahan perikanan.

21.

Gazebo adalah bagian dari gedung olah hasil yang berfungsi sebagai tempat menikmati hasil olahan perikanan.

22.

Kolam Reservoir adalah kolam yang digunakan untuk penampungan persediaan air bersih.

23.

Pos Retribusi adalah bagian dari bangunan depo yang digunakan untuk membayar retribusi.

24.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sarana pengolahan air limbah yang ada di Depo Pasar Ikan yang berfungsi untuk mengolah air limbah sebelum disalurkan ke lingkungan perairan sekitar.

25.

Penginapan adalah fasilitas yang disediakan untuk istirahat bagi para pedagang.

26.

Surat Izin Tempat Berjualan (SITB) adalah surat izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada para pedagang untuk menggunakan fasilitas depo.

27.

Bongkar Muat adalah kegiatan menaikan dan/atau menurunkan muatan berupa barang di depo dengan menggunakan kendaraan jenis truck, pick up atau yang sejenis.

28.

Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

29.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

30.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

31.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

32.

Retribusi Depo adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas depo yang diberikan oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

33.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh kepentingan orang pribadi atau badan.

34.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

35.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

36.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

(1)

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pengelolaan Depo dan menetapkan retribusi berkenaan dengan penggunaan fasilitas Depo.

(2)

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum bagi aparat dalam penyelenggaraan pelayanan di Depo sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan hasil produksi perikanan.

 

 

 

 

 

Sesuai maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, maka ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1.

wewenang pengelolaan;

2.

penyediaan dan penggunaan fasilitas;

3.

retribusi Depo;

4.

pembiayaan;

5.

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

 

 

 

 

 

(1)

Wewenang Pengelolaan Depo dilaksanakan oleh SKPD dengan menunjuk UPTD.

(2)

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan produk perikanan di Depo dengan kuantitas, kualitas dan jenis yang dibutuhkan oleh konsumen serta menjamin kesehatan, kebersihan, keamanan dan kenyamanan.

(3)

Pengelolaan Depo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

perencanaan;

 

b.

penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas;

 

c.

penertiban;

 

d.

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

 

 

 

 

Depo berfungsi sebagai pusat penyediaan dan pemasaran produk perikanan yang berkualitas serta memenuhi persyaratan teknis.

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5, pada Depo disediakan fasilitas sebagai berikut:

a.

Fasilitas utama, meliputi:

 

1.

Gedung kantor;

 

2.

Laboratorium;

 

3.

Kolam retail/bak penjajaan/kolam penjajaan;

 

4.

Kios saprokan;

 

5.

Kolam karantina;

 

6.

Kolam penampungan;

 

7.

Kolam grading;

 

8.

Kolam pemancingan;

 

9.

Ruang pajangan ikan hias;

 

10.

Gedung olah hasil perikanan

 

11.

Gazebo;

 

12.

Kolam reservoir;

b.

Fasilitas penunjang, meliputi:

 

1.

MCK atau sebutan lainnya yang sejenis;

 

2.

Musholla;

 

3.

Rumah jaga;

 

4.

Gudang;

 

5.

Pos retribusi;

 

6.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);

 

7.

Pelataran parkir;

 

8.

Pelataran bongkar muat;

 

9.

Penginapan.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas Depo terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk selanjutnya dapat diperpanjang kembali.

(3)

Pemegang Izin wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.

(4)

Setiap pemindahtanganan izin terlebih dulu harus mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(5)

Izin sewaktu-waktu dapat dicabut berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Depo dipungut retribusi atas jasa penyediaan fasilitas depo yang diberikan oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

 

 

 

 

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Depo.

 

 

 

 

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Depo.

 

 

 

 

 

Retribusi Depo termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan luas fasilitas serta waktu yang digunakan.

 

 

 

 

 

Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas depo wajib membayar retribusi yang besarnya sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut di Depo.

(2)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(3)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4)

Hasil pemungutan retribusi disetor secara brutto ke Kas Daerah.

 

 

 

 

Retribusi terutang sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

Retribusi dibayar lunas atau sekaligus.

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dengan menerbitkan STRD atau dokumen lain yang sejenis.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(3)

STRD atau dokumen lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

 

 

 

 

 

Berdasarkan permohonan wajib retribusi, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Segala bentuk penerimaan sebagai akibat penyelenggaraan pelayanan di Depo harus dianggarkan secara brutto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

(2)

Setiap orang atau badan yang diberi izin untuk menggunakan/mengelola fasilitas depo, bertanggung jawab atas seluruh biaya operasional yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan usaha yang dilakukannya.

 

 

 

 

 

(1)

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas setiap kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Depo dilaksanakan oleh SKPD melalui UPTD.

(2)

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya baik di lingkungan Pemerintah Daerah, Provinsi maupun pusat.

 

 

 

 

 

Wajib retribusi yang tidak melakukan daftar ulang (heregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, atau tidak melunasi retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

a.

membayar bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; dan/atau

b.

peringatan tertulis; dan/atau

c.

pembekuan izin dan penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau

d.

pencabutan izin.

 

 

 

 

 

Untuk menjabarkan ketentuan dalam mengatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaan dengan menerbitkan Peraturan Walikota yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a.

syarat dan tata cara penerbitan dan pemindahtanganan izin;

b.

tata cara pencabutan izin;

c.

tata cara pemungutan retribusi;

d.

tata cara pembayaran retribusi;

e.

syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

f.

tata cara pengenaan sanksi administrasi;

g.

bentuk dan isi STRD.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

 

 

 

 

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 7 April 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

 

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 8 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

 

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 84