Perda Kota Batam Nomor: 5 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa pemasangan reklame yang menggunakan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah perlu diadakan penataan, pembinaan dan pengelolaan agar tercipta lingkungan perkotaan yang bersih, indah, aman, tertib, teratur dan bernilai estetika.

b.

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang retribusi izin penggunaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);

2.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

4.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);

7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalu­ Lintas Angkutan Jalan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 9 Seri B);

12.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C);

13.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);

14.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Kota Batam.

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

c.

Walikota adalah Walikota Batam.

d.

Tanah dan/atau bangunan dimiliki/dikuasai adalah tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam.

e.

Reklame adalah benda, alat, dan perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

f.

Reklame Billboard adalah bentuk promosi iklan luar ruang dengan ukuran besar yang diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang atau dicetak pada selembaran kertas dan ditempelkan pada dinding atau di permukaan yang vertikal.

g.

Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

h.

Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, seng atau bahan lain yang sejenis.

i.

Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau tripleks atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tiang atau kontruksi lain yang sifatnya tidak permanen.

j.

Reklame Kain (Banner) adalah reklame yang terbuat dari kain atau bahan sejenis yang merupakan salah satu media promosi yang berfungsi seperti poster, tetapi biasanya diletakkan di depan outlet dan mempunyai rangka sendiri untuk berdiri.

k.

Izin adalah izin penggunaan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame.

l.

Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan Hukum menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

m.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

n.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintahan Daerah.

o.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

p.

Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Walikota.

q.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

r.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

s.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

t.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah mengatur dan menata penyelenggaraan reklame pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Pengaturan dan penataan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban, keindahan dan estetika kota.

(3)

Pengaturan dan penataan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan lokasi penyelenggaraan reklame dan tata cara penyelenggaraannya.

(4)

Lokasi penyelenggaraan reklame dan tata cara penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau Badan Hukum sebelum mempergunakan atau memakai tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(3)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun takwim.

(4)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

(5)

Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

(1)

Lokasi tertentu untuk penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang telah ditentukan ditawarkan kepada orang pribadi atau Badan Hukum dilakukan dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Orang pribadi atau Badan Hukum yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengecualian terhadap pungutan retribusi izin penyelenggaraan reklame.

(3)

Hasil penerimaan dari penawaran dengan mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

 

 

 

 

Orang Pribadi dan/atau Badan Hukum yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam penyelenggaraan reklame dikenakan retribusi penggunaan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan pemakaian tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame dipungut retribusi dengan nama retribusi penggunaan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame.

 

 

 

 

Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memakai tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame.

 

 

 

 

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi.

 

 

 

 

 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah:

a.

Lamanya pemakaian;

b.

Luas dan letak tanah dan/atau bangunan;

c.

Luas reklame yang terpasang.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

(2)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut dalam Daerah.

(3)

Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 meliputi jasa penggunaan tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

Tarif retribusi penggunaan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan besarnya Retribusi Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dengan cara sebagai berikut:

Rumus perhitungan retribusi adalah Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {R} = \text L_0 \times \text T \times \text {Lp}$Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {R} = \text L_0 \times \text T \times \text {Lp}$Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {R} = \text L_0 \times \text T \times \text {Lp}$, dan keterangan rumus:

a.

R adalah Besarnya retribusi

b.

L₀ adalah Luasnya obyek

c.

T adalah Tarif

d.

Lp adalah Lamanya Penggunaan

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang memakai tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib menggunakan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini:

(2)

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang memakai tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang:

 

a.

Merubah fungsi atau bentuk tanah dan/atau bangunan;

 

b.

Mengalihkan kepada pihak lain;

 

c.

Menggunakan tanah dan/atau bangunan untuk pemasangan reklame di luar lokasi yang telah ditetapkan.

 

 

 

 

 

Masa Retribusi Terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 16 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan Surat Keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Retribusi Daerah lebih bayar hams diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi atau kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD lebih bayar.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperlihatkan kemampuan wajib retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran;

 

b.

Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung atau tidak langsung.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tentang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam peraturan daerah ini atau terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pengguna jasa berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka izin yang bersangkutan dicabut oleh Walikota.

 

 

 

 

 

Setiap reklame yang dipasang diatas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai izin, tidak membayar pajak reklame atau telah habis masa berlaku izinnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hams ditertibkan atau dibongkar oleh pemilik atau penyelenggara reklame atau dapat ditertibkan oleh Pemerintah Daerah atas beban penyelenggara reklame.

 

 

 

 

Setiap reklame yang dipasang diluar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) yang tidak memiliki izin, tidak membayar pajak reklame dan/atau telah habis masa berlaku izinnya, hams ditertibkan atau dibongkar oleh pemilik atau penyelenggara reklame atau dapat ditertibkan oleh Pemerintah Daerah atas beban penyelenggaran reklame.

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyitaan terhadap hasil dari penertiban reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

(2)

Hasil penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilelang setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batam.

(3)

Tata cara penertiban atau pembongkaran, penyitaan dan pelelangan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor seluruhnya ke kas daerah.

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap hasil penertiban atau pembongkaran reklame yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan pelelangan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batam.

(2)

Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

 

 

 

 

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 30 Juli 2009

WALIKOTA BATAM,

ttd.

AHMAD DAHLAN

 

Diundangkan di Batam

Pada tanggal 30 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUSNSAHIMAN.SH

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 5

 

 

 

 

 

Bahwa retribusi penggunaan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame adalah merupakan obyek retribusi daerah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 61