Perda Kabupaten Karanganyar Nomor: 16 Tahun 2006

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai, maka perlu ditinjau kembali;

b.

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.

Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

6.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

7.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

8.

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan pengawasan.

9.

Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.

10.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

12.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

13.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya besarnya jumlah pajak yang tertuang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

14.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

15.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

16.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

17.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

18.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap penyelenggaraan hiburan dalam Wilayah Daerah harus dengan izin tertulis dari Bupati.

(2)

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan hiburan harus mengajukan izin tertulis kepada Bupati.

(3)

Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Setiap penyelenggaraan hiburan harus menggunakan tanda masuk.

(2)

Bupati menetapkan jenis-jenis hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk.

(3)

Persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Bupati berwenang menetapkan penggolongan bioskop.

(2)

Persyaratan dan tata cara penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaran hiburan.

(2)

Obyek Pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan.

(3)

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yaitu:

 

a.

Pertunjukan Film;

 

b.

Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;

 

c.

Pergelaran musik dan tari;

 

d.

Diskotik dan sejenisnya;

 

e.

Karaoke;

 

f.

Klab Malam;

 

g.

Permainan Billyard;

 

h.

Permainan Ketangkasan dan sejenisnya;

 

i.

Panti Pijat;

 

j.

Mandi Uap dan sejenisnya;

 

k.

Pertandingan Olah Raga dan usaha kesegaran jasmani;

 

l.

Penyelenggaraan Tempat Wisata, Taman Rekreasi, Kolam Pemancingan, Pasar Malam, Pameran, Komedi Putar, dan sejenisnya.

(4)

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.

(5)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

 

 

 

 

 

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

 

 

 

 

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

a.

untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop ditetapkan:

 

1.

Golongan AII utama sebesar 30% (tiga puluh persen);

 

2.

Golongan AII sebesar 28% (dua puluh delapan persen);

 

3.

Golongan AI sebesar 25% (dua puluh lima persen);

 

4.

Golongan BII sebesar 24% (dua puluh empat persen);

 

5.

Golongan BI sebesar 20% (dua puluh persen);

 

6.

Golongan C sebesar 17% (tujuh belas persen);

 

7.

Golongan D sebesar 13% (tiga belas persen);

 

8.

Jenis Keliling sebesar 10% (sepuluh persen).

b.

untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

c.

untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);

d.

untuk Diskotik, dan bar ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);

e.

untuk Karaoke ditetapkan sebesar 20% (dua pulh persen);

f.

untuk Klab Malam ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);

g.

untuk permainan Billyard ditetapkan sebesar 15% (Lima belas persen);

h.

untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);

i.

untuk Panti Pijat ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

j.

untuk Mandi Uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

k.

untuk Pertandingan Olah Raga dan Usaha Kesegaran Jasmani ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

l.

penyelenggaraan tempat-tempat wisata, taman rekreasi, kolam pemancingan, pasar malam, pameran, komedi putar dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari HTM (Harga Tiket Masuk)/pembayaran;

m.

yang tidak menggunakan tanda masuk selain seperti dalam huruf d, e, f, g, h, dan k Pasal ini ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran.

 

 

 

 

 

(1)

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

(2)

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Masa Pajak adalah jangka waktu penyelenggaraan kegiatan hiburan paling lama 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

(2)

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3)

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

(2)

Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang membayar sendiri, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

 

a.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

 

b.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);

 

c.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

(3)

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan:

 

a.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

 

b.

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

 

c.

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4)

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5)

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6)

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(7)

Penambahan Jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2)

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3)

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2)

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3)

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

(4)

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

(5)

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2)

Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3)

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

 

 

 

 

(1)

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2)

Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

 

 

 

 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitauan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

 

 

 

 

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

 

 

 

 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

 

 

 

 

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

 

a.

membetulkan SKPD atau SKPDKB atau Surat SKPDKBT dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

 

b.

membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

 

c.

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2)

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, KPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT atau SKPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:

 

a.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

 

b.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

 

d.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);

 

e.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

(2)

Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.

(4)

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2)

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

 

 

 

 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

 

a.

Nama dan alamat Wajib Pajak;

 

b.

Masa Pajak;

 

c.

Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

 

d.

Alasan yang jelas.

(2)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5)

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

(2)

Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

 

b.

ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2)

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

 

 

 

 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

 

c.

meminta keterangan dan bahan pribadi dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

 

g.

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di luar dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

 

 

 

 

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 24 April 2006

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

 

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 24 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

KASTONO DS

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR

 

 

 

 

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya dalam rangka meningkatkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi Daerah secara optimal dan terpadu dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan adanya sumber-sumber dana yang sangat berguna untuk pelaksanaan Pembangunan Daerah.

 

Pajak atas penyelenggaraan hiburan merupakan salah satu pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber dana dalam pelaksanaan pembangunan Daerah. Di samping itu dengan diaturnya penyelenggaraan hiburan di kabupaten Karanganyar diharapkan akan lebih tertata, tertib dan teratur keberadaanya serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Budaya Bangsa dan juga, dapat menambah manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35