Perda Kabupaten Bantul Nomor: 10 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup, Pemerintah Daerah telah mampu memberikan pelayanan laboratorium lingkungan hidup;

b.

bahwa pelayanan laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk usaha jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga ketentuan retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disempurnakan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 75);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51); dan

b.

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 75);

diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, terdiri atas:

 

 

a.

Rumah Susun Sederhana Sewa;

 

 

b.

alat-alat berat:

 

 

 

1.

mesin gilas;

 

 

 

2.

stamper;

 

 

 

3.

molen.

 

 

c.

bus;

 

 

d.

laboratorium lingkungan hidup; dan

 

 

e.

fasilitas Balai Budidaya Ikan.

 

(2)

Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan meliputi:

 

 

a.

penggunaan kandang ternak;

 

 

b.

pemeriksaan hewan ternak sebelum dipotong;

 

 

c.

pemotongan hewan ternak;

 

 

d.

pemeriksaan daging hasil pemotongan;

 

 

e.

pelayuan daging hasil pemotongan; dan

 

 

f.

penggunaan kendaraan pengangkut daging.

 

(2)

Dikecualikan dari obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

3.

Mengubah Lampiran I, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

4.

Mengubah Lampiran II, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

5.

Mengubah Lampiran III, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

 

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

HELMI JAMHARIS

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 10

 

 

 

 

 

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa jenis retribusi jasa usaha yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan perkembangan pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa jenis pelayanan yang dapat dikenakan retribusi jasa usaha sampai dengan saat ini belum diatur dalam Peraturan Daerah, antara lain:

a.

pemanfaatan laboratorium lingkungan;

b.

pemanfaatan fasilitas kebun buah mangunan;

c.

pemanfaatan fasilitas balai budidaya ikan untuk kegiatan pemancingan, outbound, dan lain-lain; dan

d.

penambahan obyek retribusi penjualan produksi daerah yang meliputi hasil usaha produksi pertanian dan perikanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyempurnaan melalui perubahan Peraturan Daerah.

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR