Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 1 Tahun 2024

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;

b.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus, perhitungan pembagian DBH CHT untuk provinsi penghasil, kabupaten/kota penghasil dan kabupaten/kota lainnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-134/PK/2023 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi DBH CHT dan Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi DBH CHT TA. 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.

7.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

8.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Daerah.

 

 

 

 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.

alokasi DBH CHT;

b.

penggunaan DBH CHT; dan

c.

sekretariat DBH CHT.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Alokasi DBH CHT Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(2)

Alokasi DBH CHT yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam APBD masing-masing.

 

 

 

 

(1)

DBH CHT untuk Daerah dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya.

(2)

DBH CHT untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.

 

 

 

 

(1)

DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,8% (nol koma delapan persen).

(2)

DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

 

a.

Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan

 

b.

Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sebesar 1% (satu persen).

 

 

 

 

Alokasi DBH CHT diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing-masing Daerah yaitu:

a.

daerah penghasil cukai hasil tembakau dan penghasil tembakau, meliputi:

 

1.

Kabupaten Banjarnegara;

 

2.

Kabupaten Banyumas;

 

3.

Kabupaten Batang;

 

4.

Kabupaten Blora;

 

5.

Kabupaten Boyolali;

 

6.

Kabupaten Demak;

 

7.

Kabupaten Grobogan;

 

8.

Kabupaten Karanganyar;

 

9.

Kabupaten Kebumen;

 

10.

Kabupaten Kendal;

 

11.

Kabupaten Klaten;

 

12.

Kabupaten Magelang;

 

13.

Kabupaten Pati;

 

14.

Kabupaten Purbalingga;

 

15.

Kabupaten Purworejo;

 

16.

Kabupaten Tegal;

 

17.

Kabupaten Temanggung;

 

18.

Kabupaten Wonogiri; dan

 

19.

Kabupaten Wonosobo.

b.

daerah penghasil cukai hasil tembakau, meliputi:

 

1.

Kabupaten Banjarnegara;

 

2.

Kabupaten Banyumas;

 

3.

Kabupaten Batang;

 

4.

Kabupaten Blora;

 

5.

Kabupaten Boyolali;

 

6.

Kabupaten Brebes;

 

7.

Kabupaten Demak;

 

8.

Kabupaten Grobogan;

 

9.

Kabupaten Jepara;

 

10.

Kabupaten Karanganyar;

 

11.

Kabupaten Kebumen;

 

12.

Kabupaten Kendal;

 

13.

Kabupaten Klaten;

 

14.

Kabupaten Kudus;

 

15.

Kabupaten Magelang;

 

16.

Kabupaten Pati;

 

17.

Kabupaten Purbalingga;

 

18.

Kabupaten Purworejo;

 

19.

Kabupaten Tegal;

 

20.

Kabupaten Temanggung;

 

21.

Kabupaten Wonogiri;

 

22.

Kabupaten Wonosobo;

 

23.

Kota Magelang;

 

24.

Kota Pekalongan;

 

25.

Kota Salatiga;

 

26.

Kota Semarang; dan

 

27.

Kota Surakarta.

c.

daerah penghasil tembakau, meliputi:

 

1.

Kabupaten Banjarnegara;

 

2.

Kabupaten Banyumas;

 

3.

Kabupaten Batang;

 

4.

Kabupaten Blora;

 

5.

Kabupaten Boyolali;

 

6.

Kabupaten Cilacap;

 

7.

Kabupaten Demak;

 

8.

Kabupaten Grobogan;

 

9.

Kabupaten Karanganyar;

 

10.

Kabupaten Kebumen;

 

11.

Kabupaten Kendal;

 

12.

Kabupaten Klaten;

 

13.

Kabupaten Magelang;

 

14.

Kabupaten Pati;

 

15.

Kabupaten Pekalongan;

 

16.

Kabupaten Pemalang;

 

17.

Kabupaten Purbalingga;

 

18.

Kabupaten Purworejo;

 

19.

Kabupaten Rembang;

 

20.

Kabupaten Semarang;

 

21.

Kabupaten Sragen;

 

22.

Kabupaten Sukoharjo;

 

23.

Kabupaten Tegal;

 

24.

Kabupaten Temanggung;

 

25.

Kabupaten Wonogiri; dan

 

26.

Kabupaten Wonosobo.

d.

daerah bukan penghasil rokok dan tembakau adalah Kota Tegal.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip penggunaan DBH CHT untuk mendanai program/kegiatan:

 

a.

peningkatan kualitas bahan baku;

 

b.

pembinaan industri;

 

c.

pembinaan lingkungan sosial;

 

d.

sosialisasi ketentuan di bidang Cukai; dan/atau

 

e.

pemberantasan barang kena cukai ilegal.

(2)

Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

 

a.

Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung bidang Kesejahteraan Masyarakat;

 

b.

Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendukung penegakan hukum;

 

c.

Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mendukung bidang Kesehatan dan bidang Kesejahteran Masyarakat; dan

 

d.

Program sosialisasi ketentuan di bidang Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf huruf e digunakan untuk mendukung bidang Penegakan Hukum.

(3)

Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

 

 

 

 

 

(1)

Guna kelancaran pelaksanaan Anggaran DBH CHT dibentuk Sekretariat/Koordinator di Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

(2)

Tugas Sekretariat/Koordinator DBH CHT Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

fasilitasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

 

b.

fasilitasi penyusunan rencana kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

 

c.

monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

 

d.

menyampaikan Rancangan Program Kegiatan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;

 

e.

pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Pusat; dan

 

f.

melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau semester I dan semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

(3)

Kegiatan Operasional Sekretariat/Koordinator DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada DBH CHT Provinsi Jawa Tengah.

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

 

 

 

 

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd.

NANA SUDJANA

 

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

SUMARNO

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1