Cari Dokumen

KEADAAN BAHAYA.

PAJAK DIVIDEN

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.27 TAHUN 1957

PENETAPAN "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN" DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 52), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA

PENGUBAHAN REGELING VAN HET BEROEP IN BELASTINGZAKEN

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 28) SEBAGAIMANA KEMUDIAN TELAH DIUBAH/DITAMBAH, PUN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.28 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 50), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 NO. 76), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 75 TAHUN 1952) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 50), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

KOREKSI DPP PPN MASA PAJAK DESEMBER 2013, SEBESAR RP3.215.362.141,00 SERTA KOREKSI ATAS PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SEBESAR RP112.663.660,00 TERKAIT PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK/JASA KENA PAJAK YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN KELAPA SAWIT MILIK PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PEMOHON BANDING).

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA SEBAGAI OFFICIAL PADA BADAN-BADAN INTERNASIONAL DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA