Cari Peraturan

PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK SERTA PEMBUATAN KODE OTORISASI/SERTIFIKAT ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (CORETAX DJP) MULAI TAHUN PAJAK 2025 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

TATA CARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN SEBAGAI ANGGOTA TIM PELAKSANA PADA TIM PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PSIAP) TAHUN 2020

PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN WAKTU HENTI (DOWNTIME) SISTEM CORETAX DJP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK YANG TERUTANG DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI CORETAX DJP

TATA CARA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA CORE UNTUK PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGEMBANGAN TAXPAYER ACCOUNTING MODUL REVENUE ACCOUNTING SYSTEM

KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN MASA TRANSISI IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025

UJI COBA PENGOLAHAN DOKUMEN PERPAJAKAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN MASA TRANSISI IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025