Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2026

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk dalam rangka:

 

 

 

 

 

1.

menjaga kesatuan dan konsistensi penerapan KUHP 2023 dan KUHAP 2025 dalam praktik peradilan perkara pidana atau jinayat;

2.

memastikan kelancaran penyelenggaraan peradilan dan menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur dalam KUHP 2023 dan KUHAP 2025;

3.

menjadikan seluruh hasil pembahasan kelompok kerja implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 sebagai lampiran yang tidak dapat dipisahkan dan diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara pidana atau jinayat.

 

 

 

 

 

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUNARTO