Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-2/PJ/2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yth.

1.

Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;

 

2.

Kepala Kantor Wilayah;

 

3.

Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan

 

4.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian untuk tujuan perpajakan, telah ditetapkan beberapa pedoman melalui:

 

1.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-40/PJ.6/2000 tentang Penunjukan Ketua Kelompok Pejabat Fungsional Penilai PBB;

 

2.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Tak Berwujud untuk Tujuan Perpajakan;

 

3.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak; dan

 

4.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-05/PJ/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.

 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan, untuk menyempurnakan pedoman mengenai pelaksanaan penilaian dan meningkatkan kualitas hasil penilaian serta memberikan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan penilaian untuk tujuan perpajakan, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Maksud

 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penilaian untuk tujuan perpajakan.

 

2.

Tujuan

 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan:

 

 

a.

standar dan keseragaman dalam pelaksanaan penilaian; dan

 

 

b.

pedoman mengenai:

 

 

 

1)

ketentuan penilaian;

 

 

 

2)

proses bisnis penilaian;

 

 

 

3)

penyusunan rencana dan program penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis;

 

 

 

4)

penyusunan tim penilai;

 

 

 

5)

penyusunan kertas kerja penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis;

 

 

 

6)

penyusunan laporan penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis; dan

 

 

 

7)

pelaksanaan reviu dan kaji ulang laporan penilaian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

 

1.

pengertian;

 

2.

ketentuan penilaian, yang meliputi:

 

 

a.

gambaran umum;

 

 

b.

tujuan penilaian;

 

 

c.

lingkup penilaian;

 

 

d.

permintaan bantuan penilaian;

 

 

e.

objek penilaian;

 

 

f.

daftar sasaran prioritas penilaian;

 

 

g.

Penilaian dilakukan atas satu objek dan Wajib Pajak pada suatu tanggal Penilaian; dan

 

 

h.

Penilaian tetap dapat dilakukan terhadap Objek Penilaian yang terkait dengan dua atau lebih Wajib Pajak;

 

3.

proses bisnis penilaian, yang meliputi:

 

 

a.

perencanaan atau inisiasi penilaian;

 

 

b.

pelaksanaan penilaian; dan

 

 

c.

pemantauan dan evaluasi penilaian;

 

4.

penyusunan rencana dan program penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis, yang meliputi:

 

 

a.

ketentuan rencana dan program penilaian;

 

 

b.

jenis rencana dan program penilaian; dan

 

 

c.

contoh format serta contoh isian rencana dan program penilaian;

 

5.

pedoman penyusunan tim penilai, yang meliputi:

 

 

a.

ketentuan penyusunan tim penilai;

 

 

b.

penunjukan supervisor;

 

 

c.

penunjukan ketua tim;

 

 

d.

penunjukan petugas penilai pajak; dan

 

 

e.

penunjukan dan pencabutan tim penilai;

 

6.

penyusunan kertas kerja penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis, yang meliputi:

 

 

a.

ketentuan kertas kerja penilaian;

 

 

b.

format kertas kerja penilaian;

 

 

c.

kode indeks kertas kerja penilaian; dan

 

 

d.

contoh format dan contoh isian kertas kerja penilaian;

 

7.

penyusunan laporan penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis, yang meliputi:

 

 

a.

ketentuan penyusunan laporan penilaian; dan

 

 

b.

contoh format laporan penilaian; dan

 

8.

pelaksanaan reviu dan kaji ulang laporan penilaian, yang meliputi:

 

 

a.

ketentuan pelaksanaan reviu dan kaji ulang;

 

 

b.

tim reviu dan tim kaji ulang;

 

 

c.

tugas tim reviu dan tim kaji ulang;

 

 

d.

pedoman pelaksanaan reviu;

 

 

e.

pedoman pelaksanaan kaji ulang; dan

 

 

f.

contoh format dokumen dalam rangka pelaksanaan reviu dan kaji ulang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

 

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

 

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

 

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

 

5.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

 

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

 

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.

 

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pengertian

 

 

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

 

 

a.

Penilaian untuk tujuan perpajakan yang selanjutnya disebut Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai atas objek penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

 

 

b.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

 

 

c.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

 

d.

Compliance Risk Management yang selanjutnya disingkat CRM adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara terstruktur, terukur, objektif dan berulang dalam rangka mendukung pengambilan keputusan terbaik DJP, meliputi tahapan kegiatan persiapan, penetapan konteks, analisis risiko, strategi mitigasi risiko dengan menentukan pilihan perlakuan (treatment), serta monitoring dan evaluasi atas risiko kepatuhan.

 

 

e.

Surat Perintah Penilaian yang selanjutnya disebut SPPn adalah surat perintah untuk melakukan Penilaian.

 

 

f.

Rencana dan Program Penilaian adalah dokumen yang memuat data objek Penilaian, Wajib Pajak yang terkait dengan objek Penilaian, dan pendekatan yang akan digunakan dalam Penilaian.

 

 

g.

Penilai Pajak yang selanjutnya disebut Penilai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Penilaian.

 

 

h.

Petugas Penilai Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan untuk melakukan Penilaian dan ditunjuk sebagai petugas penilai pajak melalui keputusan kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

i.

Pejabat Pengawas adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pengawas pada Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

j.

Unit Pelaksana Penilaian yang selanjutnya disebut UPPn adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

k.

Kepala UPPn adalah kepala unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

l.

Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Kepala UPPn untuk melaksanakan Penilaian.

 

 

m.

Supervisor adalah Penilai Pajak atau Pejabat Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala UPPn dan bertugas untuk membuat rencana dan program Penilaian, melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Penilaian, melakukan telaah atas kertas kerja Penilaian, memberikan bimbingan kepada Penilai yang berada dalam suatu kelompok Penilai, serta melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kepala UPPn dan/atau pihak lain yang terkait dengan Penilaian.

 

 

n.

Ketua Tim adalah Penilai yang bertugas membantu Supervisor dalam menyusun program Penilaian, mengarahkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian, sekaligus melaksanakan Penilaian bersama anggota tim yang berada dalam satu Tim Penilai.

 

 

o.

Anggota Tim adalah Penilai yang bertugas melaksanakan Penilaian dalam suatu Tim Penilai.

 

 

p.

Kertas Kerja Penilaian yang selanjutnya disebut KKPn adalah dokumen yang memuat proses, catatan, dan hasil kerja Penilaian.

 

 

q.

Laporan Penilaian adalah laporan tertulis atas serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai atas objek Penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional.

 

 

r.

Reviu Konsep Laporan Penilaian yang selanjutnya disebut Reviu adalah penelaahan atas konsep Laporan Penilaian untuk memastikan Penilaian berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar Penilaian yang berlaku.

 

 

s.

Kaji Ulang Laporan Penilaian yang selanjutnya disebut Kaji Ulang adalah penelaahan atas Laporan Penilaian untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan Penilaian telah sesuai dengan ketentuan dan standar Penilaian yang berlaku.

 

2.

Ketentuan Penilaian

 

 

a.

Gambaran Umum

 

 

 

1)

Penilaian dilakukan untuk:

 

 

 

 

a)

menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka penetapan NJOP; atau

 

 

 

 

b)

menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis.

 

 

 

2)

Jenis Penilaian untuk tujuan perpajakan meliputi:

 

 

 

 

a)

Penilaian untuk menetapkan NJOP, terdiri dari:

 

 

 

 

 

(1)

Penilaian PBB sektor perkebunan;

 

 

 

 

 

(2)

Penilaian PBB sektor perhutanan;

 

 

 

 

 

(3)

Penilaian PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi;

 

 

 

 

 

(4)

Penilaian PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi;

 

 

 

 

 

(5)

Penilaian PBB sektor pertambangan mineral atau batubara; dan

 

 

 

 

 

(6)

Penilaian PBB sektor lainnya;

 

 

 

 

b)

Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis, terdiri dari:

 

 

 

 

 

(1)

Penilaian harta berwujud, yaitu:

 

 

 

 

 

 

(a)

Penilaian properti kriteria I; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

Penilaian properti kriteria II;

 

 

 

 

 

(2)

Penilaian harta tidak berwujud, yaitu Penilaian aset takberwujud; dan

 

 

 

 

 

(3)

Penilaian bisnis, yaitu:

 

 

 

 

 

 

(a)

Penilaian bisnis kriteria I; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

Penilaian bisnis kriteria II.

 

 

 

3)

Penilaian dapat dilakukan dengan Penilaian Kantor atau Penilaian Lapangan.

 

 

 

4)

Proses bisnis Penilaian terdiri dari 3 (tiga) subproses, yaitu:

 

 

 

 

a)

perencanaan atau inisiasi Penilaian;

 

 

 

 

b)

pelaksanaan Penilaian; dan

 

 

 

 

c)

pemantauan dan evaluasi Penilaian.

 

 

 

5)

Tim Penilai melaksanakan Penilaian berdasarkan SPPn.

 

 

 

6)

Tim Penilai terdiri dari:

 

 

 

 

a)

Supervisor;

 

 

 

 

b)

Ketua Tim; dan

 

 

 

 

c)

Anggota Tim.

 

 

 

7)

SPPn diterbitkan oleh Kepala UPPn.

 

 

 

8)

Unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian, terdiri dari:

 

 

 

 

a)

Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP);

 

 

 

 

b)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP); dan

 

 

 

 

c)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

 

 

 

9)

Penilaian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

penyiapan bahan Penilaian;

 

 

 

 

b)

pengumpulan data objek dan data pendukung Penilaian;

 

 

 

 

c)

analisis data objek dan data pendukung Penilaian;

 

 

 

 

d)

penerapan pendekatan Penilaian yang sesuai dengan objek Penilaian; dan

 

 

 

 

e)

penyusunan Laporan Penilaian.

 

 

 

10)

Pemantauan dan penjaminan kualitas Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kualitas Penilaian.

 

 

b.

Tujuan Penilaian

 

 

 

1)

Menentukan nilai objek pajak PBB dalam rangka penetapan NJOP

 

 

 

 

Proses bisnis Penilaian yang bertujuan untuk menetapkan NJOP diperlukan dalam kegiatan pengawasan dalam rangka penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pemeriksaan, penyelesaian keberatan, pengurangan ketetapan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan, di bidang PBB.

 

 

 

2)

Menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis

 

 

 

 

Proses bisnis Penilaian yang bertujuan untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, prosedur persetujuan bersama, kesepakatan harga transfer, penyelesaian keberatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan, di bidang perpajakan, yang hasilnya digunakan sebagai dasar dalam penentuan:

 

 

 

 

a)

nilai imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya yang berkaitan dengan harta berwujud dan harta tidak berwujud;

 

 

 

 

b)

penghasilan dari transaksi pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan yang dikenakan pajak penghasilan final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan;

 

 

 

 

c)

harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang dipengaruhi hubungan istimewa yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

 

 

 

 

d)

nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

 

 

 

 

e)

nilai perolehan atau pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

 

 

 

 

f)

nilai pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

 

 

 

 

g)

harga perolehan atau nilai sisa buku harta berwujud yang mempengaruhi besarnya biaya penyusutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

 

 

 

 

h)

harga perolehan atau nilai sisa buku harta tidak berwujud yang mempengaruhi besarnya biaya amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan;

 

 

 

 

i)

nilai untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta utang sebagai modal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

 

 

 

 

j)

harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

 

 

 

 

k)

nilai wajar aktiva yang ditetapkan kembali oleh Direktur Jenderal Pajak apabila terjadi ketidaksesuaian unsur biaya dengan penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan;

 

 

 

 

l)

harga pasar wajar untuk barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

 

 

m)

harga jual atau penggantian yang dihitung berdasarkan harga pasar wajar dalam hal dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

 

 

n)

nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan sebagai dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 16C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

 

 

o)

harga pasar sebagai dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

 

 

p)

harga limit untuk penjualan barang sitaan secara lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

 

 

 

 

q)

nilai barang yang disita sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan

 

 

 

 

r)

harga jual untuk barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.

 

 

c.

Lingkup Penilaian

 

 

 

1)

Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak PBB dalam rangka penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dilakukan dalam kegiatan:

 

 

 

 

a)

pengawasan, yaitu pada saat KPP melakukan penerbitan SPPT;

 

 

 

 

b)

pemeriksaan, yaitu pada saat DJP melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pengujian pemenuhan kewajiban perpajakan yang memerlukan data dan/atau informasi berupa NJOP yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB);

 

 

 

 

c)

penyelesaian keberatan, yaitu pada saat DJP melaksanakan penyelesaian keberatan, terutama pada saat proses penyusunan risalah keberatan yang memerlukan data dan/atau informasi berupa NJOP, yang hasil Penilaiannya digunakan sebagai dasar penghitungan PBB terutang dalam surat keputusan keberatan pada penyelesaian keberatan atas SPPT atau SKP PBB; dan

 

 

 

 

d)

pengurangan ketetapan pajak, yaitu pada saat DJP melaksanakan penyelesaian pengurangan ketetapan pajak yang memerlukan data dan/atau informasi berupa NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB terutang dalam surat keputusan pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar pada penyelesaian permohonan pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar;

 

 

 

 

e)

pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pada saat DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan yang memerlukan data dan/atau informasi berupa NJOP, yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB terutang dalam penghitungan kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan;

 

 

 

 

f)

penyidikan, yaitu pada saat DJP melaksanakan penyidikan yang memerlukan data dan/atau informasi berupa NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB terutang dalam penghitungan dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan penyidikan,

 

 

 

 

di bidang PBB.

 

 

 

2)

Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) dilakukan dalam rangka kegiatan:

 

 

 

 

a)

pengawasan, yaitu pada saat DJP melakukan analisis atau penelitian atas potensi pajak atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang memerlukan data dan/atau informasi berupa penentuan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf a) sampai dengan huruf r), yang digunakan sebagai bahan dalam melakukan analisis atau penelitian;

 

 

 

 

b)

pemeriksaan, yaitu pada saat DJP melakukan pemeriksaan dalam rangka pengujian pemenuhan kewajiban perpajakan, yang memerlukan data dan/atau informasi berupa penentuan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf a) sampai dengan huruf r), yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang dalam pengujian pemenuhan kewajiban perpajakan saat dilakukan pemeriksaan;

 

 

 

 

c)

prosedur persetujuan bersama, yaitu pada saat DJP melaksanakan prosedur persetujuan bersama yang memerlukan data dan/atau informasi berupa penentuan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf a) sampai dengan huruf r), yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer yang wajar dalam analisis, dan penentuan posisi runding saat dilakukan prosedur persetujuan bersama;

 

 

 

 

d)

kesepakatan harga transfer, yaitu pada saat DJP melaksanakan kesepakatan harga transfer yang memerlukan data dan/atau informasi berupa penentuan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf a) sampai dengan huruf r), yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer yang wajar dalam analisis, dan penentuan posisi runding saat dilakukan kesepakatan harga transfer;

 

 

 

 

e)

penyelesaian keberatan, yaitu pada saat DJP melaksanakan penyelesaian keberatan, terutama pada saat proses penyusunan risalah keberatan yang memerlukan data dan/atau informasi berupa penentuan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf a) sampai dengan huruf r), yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang dalam keputusan pada penyelesaian keberatan;

 

 

 

 

f)

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, yaitu pada saat DJP melaksanakan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang memerlukan data dan/atau informasi berupa penentuan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf a) sampai dengan huruf r), yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang dalam keputusan pada penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;

 

 

 

 

g)

penagihan, yaitu pada saat DJP melaksanakan kegiatan penagihan pajak yang memerlukan data dan/atau informasi berupa penentuan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf p), huruf q), dan huruf r), yang digunakan sebagai dasar penentuan nilai jaminan aset berwujud, nilai barang yang disita, harga limit, dan harga jual untuk barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang saat dilakukan penagihan;

 

 

 

 

h)

pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pada saat DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan yang memerlukan data dan/atau informasi berupa nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis, yang digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian pendapatan negara pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan; dan

 

 

 

 

i)

penyidikan, yaitu pada saat DJP melaksanakan penyidikan yang memerlukan data dan/atau informasi berupa penentuan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf a) sampai dengan huruf r), yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan pemulihan kerugian pendapatan negara pada saat dilakukan penyidikan.

 

 

d.

Permintaan Bantuan Penilaian

 

 

 

1)

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c membutuhkan Penilaian, dilakukan permintaan bantuan Penilaian dengan menggunakan formulir melalui sistem inti administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (CORETAX DJP) dan/atau nota dinas yang mencantumkan informasi minimal:

 

 

 

 

a)

identitas Wajib Pajak;

 

 

 

 

b)

data dan/atau informasi objek Penilaian;

 

 

 

 

c)

tujuan Penilaian;

 

 

 

 

d)

jenis Penilaian; dan

 

 

 

 

e)

nilai objek Penilaian menurut Wajib Pajak.

 

 

 

2)

Formulir permintaan bantuan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

3)

Permintaan bantuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam lingkup satu unit yang sama, dan dalam hal tertentu dapat melakukan permintaan bantuan Penilaian kepada unit yang lain.

 

 

 

4)

Permintaan bantuan Penilaian dalam lingkup KPP ditujukan kepada seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian, dapat berasal dari kegiatan:

 

 

 

 

a)

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) huruf a);

 

 

 

 

b)

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf b) dan huruf c angka 2) huruf b); dan

 

 

 

 

c)

penagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) huruf g).

 

 

 

5)

Dalam hal kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dilakukan dalam rangka penelitian material terkait pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, permintaan bantuan Penilaian dapat ditujukan kepada unit dimana objek Penilaian berada.

 

 

 

6)

Permintaan bantuan Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak PBB dalam rangka penetapan NJOP dapat ditujukan kepada unit dimana objek Penilaian berada.

 

 

 

7)

Permintaan bantuan Penilaian dalam lingkup Kanwil DJP ditujukan kepada bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian, dapat berasal dari kegiatan:

 

 

 

 

a)

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) huruf a);

 

 

 

 

b)

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf b) dan huruf c angka 2) huruf b);

 

 

 

 

c)

penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf c) dan huruf c angka 2) huruf e);

 

 

 

 

d)

penyelesaian pengurangan surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf d) dan huruf c angka 2) huruf f);

 

 

 

 

e)

pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf e) dan huruf c angka 2) huruf h); dan

 

 

 

 

f)

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf f) dan huruf c angka 2) huruf i).

 

 

 

8)

Permintaan bantuan Penilaian dalam lingkup KPDJP ditujukan kepada direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian, dapat berasal dari kegiatan:

 

 

 

 

a)

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) huruf a);

 

 

 

 

b)

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf b) dan huruf c angka 2) huruf b);

 

 

 

 

c)

prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) huruf c);

 

 

 

 

d)

kesepakatan harga transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) huruf d);

 

 

 

 

e)

pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf e) dan huruf c angka 2) huruf h); dan

 

 

 

 

f)

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf f) dan huruf c angka 2) huruf i);

 

 

 

9)

Berdasarkan permintaan bantuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 4), 5), 6), 7), dan 8), unit yang diminta melaksanakan Penilaian melakukan penugasan Penilaian kepada Tim Penilai, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

jangka waktu penyelesaian kegiatan yang membutuhkan Penilaian;

 

 

 

 

b)

letak objek Penilaian;

 

 

 

 

c)

ketersediaan Penilai pada unit yang melaksanakan Penilaian;

 

 

 

 

d)

objek Penilaian sudah dilakukan Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis pada saat pemeriksaan; dan/atau

 

 

 

 

e)

hal lain berdasarkan pertimbangan kepala unit.

 

 

 

10)

Dalam hal unit yang diminta melaksanakan Penilaian menindaklanjuti permintaan bantuan Penilaian dengan mengirimkan nota dinas yang menyatakan bahwa Penilaian tidak dapat dilaksanakan, unit yang mengadministrasikan kegiatan yang membutuhkan Penilaian dapat menindaklanjuti dengan melakukan permintaan bantuan Penilaian kembali dengan tujuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

dalam hal unit yang meminta bantuan Penilaian adalah KPP, permintaan bantuan Penilaian ditujukan kepada:

 

 

 

 

 

(1)

Kanwil DJP; atau

 

 

 

 

 

(2)

KPP lain berdasarkan rekomendasi Kanwil DJP,

 

 

 

 

b)

dalam hal unit yang meminta bantuan Penilaian adalah Kanwil DJP, permintaan bantuan Penilaian ditujukan kepada:

 

 

 

 

 

(1)

KPP dalam lingkungan Kanwil DJP dimaksud;

 

 

 

 

 

(2)

Kanwil DJP lain; atau

 

 

 

 

 

(3)

KPDJP, dan

 

 

 

 

c)

dalam hal unit yang meminta bantuan Penilaian adalah KPDJP, permintaan bantuan Penilaian ditujukan kepada:

 

 

 

 

 

(1)

KPP; atau

 

 

 

 

 

(2)

Kanwil DJP.

 

 

e.

Objek Penilaian

 

 

 

1)

Objek Penilaian pada Penilaian untuk menetapkan NJOP adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Penilaian PBB sektor perkebunan yaitu perkebunan;

 

 

 

 

b)

Penilaian PBB sektor perhutanan meliputi:

 

 

 

 

 

(1)

hutan alam; dan

 

 

 

 

 

(2)

hutan tanaman industri;

 

 

 

 

c)

Penilaian PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi meliputi:

 

 

 

 

 

(1)

permukaan bumi onshore;

 

 

 

 

 

(2)

permukaan bumi offshore; dan

 

 

 

 

 

(3)

tubuh bumi;

 

 

 

 

d)

Penilaian PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi meliputi:

 

 

 

 

 

(1)

permukaan bumi onshore;

 

 

 

 

 

(2)

permukaan bumi offshore; dan

 

 

 

 

 

(3)

tubuh bumi;

 

 

 

 

e)

Penilaian PBB sektor pertambangan mineral atau batubara meliputi:

 

 

 

 

 

(1)

permukaan bumi onshore;

 

 

 

 

 

(2)

permukaan bumi offshore; dan

 

 

 

 

 

(3)

tubuh bumi;

 

 

 

 

f)

Penilaian PBB sektor lainnya meliputi:

 

 

 

 

 

(1)

perikanan tangkap;

 

 

 

 

 

(2)

pembudidayaan ikan;

 

 

 

 

 

(3)

jaringan pipa;

 

 

 

 

 

(4)

jaringan kabel; dan

 

 

 

 

 

(5)

fasilitas penyimpanan dan pengolahan.

 

 

 

2)

Objek Penilaian pada Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Penilaian properti kriteria I antara lain:

 

 

 

 

 

(1)

tanah, berupa:

 

 

 

 

 

 

(a)

tanah kosong untuk pemukiman dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) meter persegi; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

tanah kosong untuk pertanian yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan oleh orang pribadi;

 

 

 

 

 

(2)

bangunan, berupa 1 (satu) unit apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios;

 

 

 

 

 

(3)

peralatan dan perlengkapan bangunan, berupa 1 (satu) unit peralatan dan perlengkapan bangunan yang merupakan bagian yang terikat pada apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios;

 

 

 

 

 

(4)

mesin dan/atau peralatan termasuk instalasinya, berupa 1 (satu) unit mesin individual yang digunakan pada apartemen, rumah tinggal, rumah toko, atau rumah kantor; dan

 

 

 

 

 

(5)

alat transportasi, alat berat, atau kendaraan, berupa 1 (satu) unit alat transportasi dengan klasifikasi mobil penumpang, mobil beban dan sepeda motor, yang bukan merupakan suatu armada angkutan;

 

 

 

 

b)

Penilaian properti kriteria II antara lain:

 

 

 

 

 

(1)

tanah dan/atau perairan, berupa:

 

 

 

 

 

 

(a)

tanah kosong untuk pemukiman dengan luas lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan;

 

 

 

 

 

(2)

bangunan, berupa pabrik termasuk instalasinya yang merupakan satu kesatuan;

 

 

 

 

 

(3)

satu kelompok mesin dan/atau peralatan termasuk instalasinya, berupa mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;

 

 

 

 

 

(4)

satu kelompok alat transportasi, alat berat, atau kendaraan;

 

 

 

 

 

(5)

satu kelompok perabotan, perangkat elektronik, alat kesehatan, serta alat laboratorium dan utilitas;

 

 

 

 

 

(6)

satu kelompok peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;

 

 

 

 

 

(7)

satu kelompok alat komunikasi dan perangkat telekomunikasi, berupa perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan penerima jaringan, satelit, dan stasiun bumi;

 

 

 

 

 

(8)

barang seni dan perhiasan, berupa:

 

 

 

 

 

 

(a)

barang seni; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

perhiasan;

 

 

 

 

 

(9)

aset biologis; dan

 

 

 

 

 

(10)

properti selain properti yang menjadi objek Penilaian properti kriteria I;

 

 

 

 

c)

Penilaian harta tidak berwujud antara lain:

 

 

 

 

 

(1)

harta tidak berwujud terkait pemasaran;

 

 

 

 

 

(2)

harta tidak berwujud terkait pelanggan;

 

 

 

 

 

(3)

harta tidak berwujud terkait seni;

 

 

 

 

 

(4)

harta tidak berwujud terkait kontrak perusahaan, termasuk partisipasi interes yang dimiliki secara langsung;

 

 

 

 

 

(5)

harta tidak berwujud terkait teknologi;

 

 

 

 

 

(6)

harta tidak berwujud terkait proses penelitian dan pengembangan; dan

 

 

 

 

 

(7)

muhibah (goodwill);

 

 

 

 

d)

Penilaian bisnis kriteria I antara lain:

 

 

 

 

 

(1)

instrumen keuangan pada perusahaan terbuka, berupa:

 

 

 

 

 

 

(a)

surat berharga termasuk derivasinya pada perusahaan terbuka; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

instrumen keuangan pada perusahaan terbuka;

 

 

 

 

 

(2)

hak dan kewajiban perusahaan;

 

 

 

 

 

(3)

kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material; dan

 

 

 

 

 

(4)

kewajaran terhadap akun akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan;

 

 

 

 

e)

Penilaian bisnis kriteria II antara lain:

 

 

 

 

 

(1)

entitas bisnis;

 

 

 

 

 

(2)

penyertaan dalam perusahaan;

 

 

 

 

 

(3)

instrumen keuangan pada perusahaan tertutup, berupa:

 

 

 

 

 

 

(a)

surat berharga termasuk derivasinya pada perusahaan tertutup; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

instrumen keuangan pada perusahaan tertutup; dan

 

 

 

 

 

(4)

partisipasi interes yang dimiliki secara tidak langsung.

 

 

f.

Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn)

 

 

 

1)

DSPPn merupakan daftar objek Penilaian dengan urutan prioritas sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

dilakukan Penilaian untuk objek Penilaian yang berasal dari pelaporan objek pajak PBB melalui SPOP sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf a);

 

 

 

 

b)

dapat dilakukan Penilaian untuk objek Penilaian yang berasal dari permintaan bantuan Penilaian atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf b) sampai dengan huruf f) dan huruf c angka 2); dan

 

 

 

 

c)

dapat dilakukan Penilaian untuk objek Penilaian yang berasal dari hasil analisis Compliance Risk Management (CRM) terhadap Wajib Pajak yang memiliki risiko Penilaian yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai komite kepatuhan.

 

 

 

2)

DSPPn yang berasal dari hasil analisis CRM sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) ditentukan berdasarkan kebijakan pengamanan penerimaan pajak nasional dan/atau rencana periodik Penilaian.

 

 

g.

Penilaian dilakukan atas 1 (satu) objek Penilaian yang terkait dengan satu Wajib Pajak untuk 1 (satu) atau beberapa:

 

 

 

1)

masa pajak;

 

 

 

2)

bagian tahun pajak; atau

 

 

 

3)

tahun pajak.

 

 

h.

Penilaian tetap dapat dilakukan terhadap 1 (satu) objek Penilaian yang terkait dengan dua atau lebih Wajib Pajak dengan ketentuan:

 

 

 

1)

dalam hal terdapat Penilaian atas objek penilaian yang terkait dengan satu Wajib Pajak telah diselesaikan dan diterbitkan Laporan Penilaian, pelaksanaan penilaian atas objek penilaian yang terkait dengan Wajib Pajak yang lain diselesaikan dengan mempertimbangkan Laporan Penilaian dimaksud; dan

 

 

 

2)

dalam hal semua Wajib Pajak sedang dalam proses Penilaian, maka:

 

 

 

 

a)

kepala seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian mengoordinasikan antar Tim Penilai serta pihak terkait dan melakukan pengendalian atas proses Penilaian yang sedang dilakukan, dalam hal Penilaian dilakukan dalam lingkup KPP;

 

 

 

 

b)

kepala bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian mengoordinasikan antar UPPn dan melakukan pengendalian atas proses Penilaian yang sedang dilakukan, dalam hal Penilaian dilakukan pada KPP yang berbeda dalam lingkup Kanwil DJP; dan

 

 

 

 

c)

kepala subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian mengoordinasikan antar UPPn dan melakukan pengendalian atas proses Penilaian yang sedang dilakukan dalam hal Penilaian dilakukan pada Kanwil DJP yang berbeda.

 

3.

Proses Bisnis Penilaian

 

 

a.

Perencanaan atau Inisiasi Penilaian

 

 

 

1)

Perencanaan atau inisiasi Penilaian terdiri dari kegiatan:

 

 

 

 

a)

penyusunan kebijakan Penilaian oleh KPDJP;

 

 

 

 

b)

penyusunan DSPPn; dan

 

 

 

 

c)

penugasan Penilaian.

 

 

 

2)

Penyusunan kebijakan Penilaian oleh KPDJP dan penentuan objek Penilaian yang terdapat dalam DSPPn yang berasal dari analisis CRM dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai komite kepatuhan.

 

 

 

3)

Penugasan Penilaian

 

 

 

 

a)

Atas objek Penilaian yang ada di dalam DSPPn, Kepala UPPn melakukan penugasan Penilaian kepada Tim Penilai melalui penerbitan SPPn.

 

 

 

 

b)

Berdasarkan SPPn sebagaimana dimaksud dalam huruf a), Tim Penilai melaksanakan Penilaian.

 

 

 

 

c)

Dalam hal terdapat perubahan susunan Tim Penilai yang tercantum dalam SPPn sebagaimana dimaksud dalam huruf a), kepala unit menerbitkan SPPn perubahan.

 

 

 

4)

Permintaan bantuan Penilai

 

 

 

 

a)

Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan/atau kompetensi Penilai dalam pelaksanaan Penilaian:

 

 

 

 

 

(1)

Kepala UPPn di KPP dapat meminta bantuan Penilai kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi unit kerjanya; atau

 

 

 

 

 

(2)

Kepala UPPn di Kanwil DJP dapat meminta bantuan Penilai kepada Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian,

 

 

 

 

 

dengan menggunakan nota dinas.

 

 

 

 

b)

Atas permintaan bantuan penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) Kepala Kanwil DJP atau Direktur di lingkungan KPDJP yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penilaian menerbitkan surat tugas bantuan Penilai yang paling sedikit memuat:

 

 

 

 

 

(1)

Penilai Pajak dan/atau Asisten Penilai Pajak yang ditugaskan;

 

 

 

 

 

(2)

nama UPPn;

 

 

 

 

 

(3)

jangka waktu penugasan; dan

 

 

 

 

 

(4)

daftar Objek Penilaian.

 

 

 

 

c)

Kepala UPPn menerbitkan SPPn dengan komposisi Tim Penilai yang sesuai dengan Surat Tugas Bantuan Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b).

 

 

b.

Pelaksanaan Penilaian

 

 

 

1)

Jenis pelaksanaan Penilaian

 

 

 

 

a)

Penilaian Kantor

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Penilaian yang dilakukan dengan Penilaian Kantor meliputi:

 

 

 

 

 

(1)

Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak PBB dalam rangka penetapan NJOP yaitu:

 

 

 

 

 

 

(a)

Penilaian yang objek Penilaiannya berasal dari pelaporan objek pajak PBB melalui SPOP pada saat KPP melakukan penerbitan SPPT; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

Penilaian yang objek Penilaiannya berasal dari hasil analisis CRM terhadap Wajib Pajak yang memiliki risiko Penilaian untuk penetapan NJOP.

 

 

 

 

 

(2)

Penilaian untuk penentuan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis yaitu:

 

 

 

 

 

 

(a)

Penilaian yang objek Penilaiannya berasal dari permintaan bantuan Penilaian yang berasal dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 2) huruf a) sampai dengan huruf i); dan

 

 

 

 

 

 

(b)

Penilaian yang objek Penilaiannya berasal dari hasil analisis CRM terhadap Wajib Pajak yang memiliki risiko Penilaian untuk penentuan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis.

 

 

 

 

b)

Penilaian Lapangan

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Penilaian yang dilakukan dengan Penilaian Lapangan meliputi:

 

 

 

 

 

(1)

Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak PBB dalam rangka penetapan NJOP yaitu:

 

 

 

 

 

 

(a)

Penilaian yang objek Penilaiannya berasal dari pelaporan objek pajak PBB melalui SPOP, dengan kriteria:

 

 

 

 

 

 

 

i.

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau lebih tidak dilakukan Penilaian lapangan;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

memiliki potensi kenaikan yang signifikan atas nilai bumi dan/atau bangunan; dan/atau

 

 

 

 

 

 

 

iii.

terdapat indikasi penambahan luas bumi dan/atau bangunan yang signifikan; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

Penilaian yang objek Penilaiannya berasal dari permintaan bantuan Penilaian yang berasal dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 1);

 

 

 

 

 

(2)

Penilaian untuk penentuan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis yaitu Penilaian yang objek Penilaiannya berasal dari permintaan bantuan Penilaian yang berasal dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 2) huruf b) sampai dengan huruf i).

 

 

 

2)

Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Penilai

 

 

 

 

Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Penilai yang meliputi:

 

 

 

 

a)

penyiapan bahan Penilaian;

 

 

 

 

b)

pengumpulan data objek dan data pendukung Penilaian;

 

 

 

 

c)

analisis data objek dan data pendukung Penilaian;

 

 

 

 

d)

penerapan pendekatan Penilaian yang sesuai dengan objek Penilaian; dan

 

 

 

 

e)

penyusunan Laporan Penilaian,

 

 

 

 

dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Penilaian.

 

 

 

3)

Pemanfaatan Laporan Penilaian

 

 

 

 

a)

Laporan Penilaian yang telah disusun oleh Tim Penilai dan telah ditandatangani, dimanfaatkan sesuai informasi dan kesimpulan yang tercantum di dalam Laporan Penilaian dimaksud.

 

 

 

 

b)

Laporan Penilaian yang berasal dari Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 1) huruf a) dimanfaatkan dalam penerbitan SPPT.

 

 

 

 

c)

Dalam hal Penilaian berasal dari permintaan bantuan Penilaian dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 1) huruf b) sampai dengan huruf f), pengguna Laporan Penilaian memanfaatkan informasi dan simpulan yang tercantum dalam Laporan Penilaian untuk menyelesaikan kegiatan dimaksud sesuai pertimbangan pengguna tersebut.

 

 

 

 

d)

Dalam hal Penilaian berasal dari permintaan bantuan Penilaian dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 2), pengguna Laporan Penilaian memanfaatkan informasi dan simpulan yang tercantum dalam laporan Penilaian untuk menyelesaikan kegiatan dimaksud sesuai pertimbangan pengguna tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(1)

dalam rangka pengawasan, hasil Penilaian dimasukkan ke dalam perhitungan pada Laporan Hasil Penelitian (LHPt) dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dilakukan oleh Account Representative (AR) atau fungsi pengawasan;

 

 

 

 

 

(2)

dalam rangka pemeriksaan, hasil Penilaian digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang dalam pengujian pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain untuk:

 

 

 

 

 

 

(a)

menentukan harga transfer atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, berupa:

 

 

 

 

 

 

 

i.

transaksi pengalihan harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

transaksi penyewaan harta berwujud;

 

 

 

 

 

 

 

iii.

transaksi sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;

 

 

 

 

 

 

 

iv.

transaksi pengalihan aset keuangan;

 

 

 

 

 

 

 

v.

transaksi pengalihan hak sehubungan dengan pengusahaan wilayah pertambangan dan/atau hak sejenis lainnya;

 

 

 

 

 

 

 

vi.

transaksi pengalihan hak sehubungan dengan pengusahaan perkebunan, kehutanan, dan/atau hak sejenis lainnya;

 

 

 

 

 

 

 

vii.

transaksi sehubungan dengan restrukturisasi usaha, termasuk pengalihan fungsi, aset, dan/atau risiko antar-pihak afiliasi;

 

 

 

 

 

 

 

viii. 

transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (inbreng); dan

 

 

 

 

 

 

 

ix.

transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota dari perseroan, persekutuan, atau badan lainnya;

 

 

 

 

 

 

(b)

menghitung peredaran bruto dalam rangka penetapan secara jabatan;

 

 

 

 

 

 

(c)

pengujian dengan metode tidak langsung untuk mendukung penggunaan metode langsung atau dalam hal metode langsung tidak dapat digunakan; atau

 

 

 

 

 

 

(d)

menentukan harga pasar atas nilai perolehan atau pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha,

 

 

 

 

 

 

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

 

 

 

 

 

(3)

dalam rangka prosedur persetujuan bersama, hasil Penilaian digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer yang wajar untuk mendapatkan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diperlukan dalam rangka analisis dan penentuan posisi runding penyelesaian prosedur persetujuan bersama;

 

 

 

 

 

(4)

dalam rangka penentuan kesepakatan harga transfer, hasil Penilaian merupakan bagian dari kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pengujian material yang dijadikan sebagai dasar penentuan harga transfer yang wajar dalam analisis dan penentuan posisi runding saat dilakukan kesepakatan harga transfer;

 

 

 

 

 

(5)

dalam rangka penyelesaian keberatan, hasil Penilaian dijadikan sebagai dasar penghitungan pajak terutang dalam keputusan pada penyelesaian keberatan;

 

 

 

 

 

(6)

dalam rangka pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, hasil Penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;

 

 

 

 

 

(7)

dalam rangka penagihan, hasil Penilaian dijadikan sebagai dasar perkiraan nilai barang yang disita, penentuan harga limit untuk penjualan barang sitaan secara lelang, dan penentuan harga jual untuk barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang;

 

 

 

 

 

(8)

dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan, hasil Penilaian dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan; dan

 

 

 

 

 

(9)

dalam rangka penyidikan, hasil Penilaian dijadikan sebagai dasar penghitungan dan pemulihan kerugian pendapatan negara pada saat dilakukan penyidikan.

 

 

 

 

e)

Dalam hal Penilaian yang bersumber dari hasil analisis CRM, hasil Penilaian digunakan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(1)

untuk Wajib Pajak yang sudah masuk dalam daftar prioritas pengawasan (DPP), hasil Penilaian digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang dalam analisis atau penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan saat dilakukan pengawasan; dan

 

 

 

 

 

(2)

untuk Wajib Pajak di luar DPP, hasil Penilaian digunakan sebagai pertimbangan untuk mengusulkan Wajib Pajak dimaksud ke dalam DPP.

 

 

 

 

f)

Tim Penilai dapat memberikan penjelasan dan/atau keterangan kepada pengguna Laporan Penilaian, dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 2) huruf a) mendapatkan data tambahan yang berpengaruh terhadap hasil Penilaian yang tertuang dalam Laporan Penilaian yang telah diterbitkan.

 

 

 

 

g)

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf d) dapat memberikan umpan balik (feedback) atas tingkat kemanfaatan laporan Penilaian yang digunakan dalam penyelesaian kegiatan pengguna dimaksud.

 

 

 

 

h)

Penilai yang melaksanakan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf e) dapat memberikan umpan balik terhadap tingkat kesesuaian analisis yang dilakukan melalui CRM.

 

 

 

 

i)

Dalam hal Tim Penilai menemukan data dan/atau informasi terkait Wajib Pajak yang tidak terkait dengan objek Penilaian, Tim Penilai dapat menindaklanjuti berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai kegiatan pengumpulan data.

 

 

c.

Pemantauan dan Evaluasi Penilaian

 

 

 

1)

Pemantauan dan evaluasi Penilaian dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan Penilaian dilaksanakan sesuai ketentuan.

 

 

 

2)

Evaluasi Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan melalui kegiatan Reviu dan Kaji Ulang.

 

4.

Penyusunan Rencana dan Program Penilaian untuk Menentukan Nilai Harta Berwujud, Harta Tidak Berwujud, dan Bisnis

 

 

a.

Ketentuan Penyusunan Rencana dan Program Penilaian

 

 

 

1)

Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis diawali dengan penyusunan Rencana dan Program Penilaian.

 

 

 

2)

Rencana dan Program Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) disusun oleh Supervisor dan harus ditelaah serta mendapat persetujuan dari Kepala UPPn atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala UPPn tersebut.

 

 

 

3)

Rencana dan Program Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus:

 

 

 

 

a)

dibuat sebelum SPPn diterbitkan;

 

 

 

 

b)

dibuat untuk objek Penilaian berupa harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis;

 

 

 

 

c)

disusun oleh Supervisor; dan

 

 

 

 

d)

ditelaah serta mendapat persetujuan:

 

 

 

 

 

(1)

kepala KPP, dalam hal Penilaian dilaksanakan pada KPP;

 

 

 

 

 

(2)

kepala bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian, dalam hal Penilaian dilaksanakan pada Kanwil DJP; atau

 

 

 

 

 

(3)

kepala subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian, dalam hal Penilaian dilaksanakan pada KPDJP.

 

 

 

4)

Rencana dan Program Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat diubah dengan membuat Rencana dan Program Penilaian perubahan jika Tim Penilai menemukan kondisi atau data yang berbeda saat melakukan Penilaian dari data awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana dan Program Penilaian.

 

 

 

5)

Rencana dan Program Penilaian perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan:

 

 

 

 

a)

kepala KPP, dalam hal KPP merupakan unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian;

 

 

 

 

b)

kepala bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian, dalam hal Kanwil DJP merupakan unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian; atau

 

 

 

 

c)

kepala subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian, dalam hal KPDJP merupakan unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian.

 

 

 

6)

Kepala unit atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala unit harus memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak usulan Rencana dan Program Penilaian atau Rencana dan Program Penilaian perubahan diterima.

 

 

 

7)

Dalam hal usulan disetujui, kepala unit menerbitkan SPPn dan dalam hal usulan ditolak, Supervisor melakukan perbaikan yang diperlukan.

 

 

 

8)

Perubahan Rencana dan Program Penilaian harus memperhatikan jangka waktu Penilaian.

 

 

b.

Jenis Rencana dan Program Penilaian

 

 

 

1)

Rencana dan Program Penilaian terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

 

 

 

 

a)

Rencana dan Program Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud berupa properti kriteria I;

 

 

 

 

b)

Rencana dan Program Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud berupa properti kriteria II, harta tidak berwujud, atau bisnis; dan

 

 

 

 

c)

Rencana dan Program Penilaian perubahan.

 

 

 

2)

Rencana dan Program Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud berupa properti kriteria I sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), meliputi:

 

 

 

 

a)

data objek Penilaian;

 

 

 

 

b)

data Wajib Pajak terkait;

 

 

 

 

c)

ketentuan perpajakan terkait transaksi; dan

 

 

 

 

d)

pendekatan Penilaian yang digunakan.

 

 

 

3)

Rencana dan Program Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud berupa properti kriteria II, harta tidak berwujud, atau bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b), terdiri atas:

 

 

 

 

a)

rencana Penilaian, meliputi:

 

 

 

 

 

(1)

identitas Wajib Pajak yang mengalihkan atau yang terkait dengan objek Penilaian;

 

 

 

 

 

(2)

identitas Tim Penilai; dan

 

 

 

 

 

(3)

data objek Penilaian; dan

 

 

 

 

b)

program Penilaian, meliputi:

 

 

 

 

 

(1)

pengusul Penilaian;

 

 

 

 

 

(2)

identifikasi peristiwa atau transaksi yang terjadi sehingga memerlukan Penilaian;

 

 

 

 

 

(3)

ketentuan yang terkait dengan peristiwa atau transaksi;

 

 

 

 

 

(4)

perkiraan waktu pelaksanaan Penilaian;

 

 

 

 

 

(5)

pendekatan Penilaian;

 

 

 

 

 

(6)

data yang diperlukan; dan

 

 

 

 

 

(7)

tenaga ahli yang dibutuhkan.

 

 

 

4)

Rencana dan Program Penilaian perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c), meliputi:

 

 

 

 

a)

uraian hal yang mengalami perubahan;

 

 

 

 

b)

rencana sebelum perubahan;

 

 

 

 

c)

rencana yang dimutakhirkan; dan

 

 

 

 

d)

alasan perubahan.

 

 

c.

Contoh Format dan Contoh Isian Rencana dan Program Penilaian

 

 

 

Contoh format dan contoh isian Rencana dan Program Penilaian sebagai berikut:

 

 

 

1)

format Rencana dan Program Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud berupa properti kriteria I dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D;

 

 

 

2)

isian Rencana dan Program Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud berupa properti kriteria I dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E;

 

 

 

3)

format Rencana dan Program Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud berupa properti kriteria II, harta tidak berwujud, atau bisnis dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F;

 

 

 

4)

isian Rencana dan Program Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud berupa properti kriteria II, harta tidak berwujud, atau bisnis dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G;

 

 

 

5)

format Rencana dan Program Penilaian perubahan dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H; dan

 

 

 

6)

isian Rencana dan Program Penilaian perubahan dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I,

 

 

 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

5.

Pedoman Penyusunan Tim Penilai

 

 

a.

Penyusunan Tim Penilai

 

 

 

Penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Tim Penilai terdiri dari 1 (satu) orang Supervisor, 1 (satu) orang Ketua Tim, dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Tim;

 

 

 

2)

dalam hal terdapat keterbatasan jumlah Penilai, Tim Penilai dapat terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu:

 

 

 

 

a)

1 (satu) orang Supervisor merangkap Ketua Tim dan 1 (satu) orang Anggota Tim; atau

 

 

 

 

b)

1 (satu) orang Supervisor dan 1 (satu) orang Ketua Tim merangkap Anggota Tim,

 

 

 

 

berdasarkan pertimbangan Kepala UPPn;

 

 

 

3)

dalam hal KPP hanya memiliki 1 (satu) Penilai Pajak, untuk melaksanakan Penilaian NJOP dan Penilaian properti kriteria I, Kepala UPPn menunjuk Pejabat Pengawas sebagai Supervisor dan Penilai Pajak sebagai Ketua Tim merangkap Anggota Tim;

 

 

 

4)

dalam hal tidak terdapat Penilai Pajak di KPP, untuk melaksanakan Penilaian NJOP dan Penilaian properti kriteria I, Kepala UPPn menunjuk Pejabat Pengawas sebagai Supervisor dan Petugas Penilai Pajak sebagai Ketua Tim merangkap Anggota Tim;

 

 

 

5)

dalam hal ketersediaan Penilai di KPP tidak memadai, Kepala UPPn dapat meminta bantuan Penilai Pajak kepada kepala Kanwil DJP;

 

 

 

6)

untuk kepentingan penugasan, Kepala UPPn dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Tim Penilai dengan menunjuk Ketua Tim dan/atau Anggota Tim yang berasal dari Tim Penilai yang lain; dan

 

 

 

7)

dalam pelaksanaan Penilaian NJOP, susunan Tim Penilai mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Penilaian objek pajak untuk penetapan NJOP PBB.

 

 

b.

Penunjukan Supervisor

 

 

 

Penunjukan Supervisor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Kepala UPPn menunjuk Supervisor dengan menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Penilaian tentang Susunan Tim Penilai, Penunjukan Supervisor, dan Ketua Tim;

 

 

 

2)

Penilai dapat ditunjuk sebagai Supervisor apabila memenuhi:

 

 

 

 

a)

ketentuan pangkat, golongan ruang, dan jenjang sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(1)

Supervisor pada KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP selain KPP Pratama harus memenuhi syarat:

 

 

 

 

 

 

(a)

memiliki pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

memiliki jenjang jabatan minimal Penilai Pajak Ahli Muda;

 

 

 

 

 

(2)

Supervisor pada KPP Pratama harus memenuhi syarat:

 

 

 

 

 

 

(a)

memiliki pangkat minimal Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan/atau

 

 

 

 

 

 

(b)

memiliki jenjang jabatan minimal Penilai Pajak Ahli Pertama atau Asisten Penilai Pajak Mahir; dan telah diangkat sebagai Penilai minimal 2 (dua) tahun, dan

 

 

 

 

b)

predikat kinerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

 

 

 

3)

dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) angka (1) huruf (a) dan huruf (b) tidak terpenuhi, maka penunjukan Supervisor dengan pangkat, golongan ruang, dan jenjang jabatan Penilai Pajak yang lebih rendah dari persyaratan dapat dilakukan oleh Kepala UPPn setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Direktorat Jenderal;

 

 

 

4)

dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) angka (2) huruf (a) dan huruf (b) tidak terpenuhi, maka penunjukan Supervisor dengan pangkat, golongan ruang, dan jenjang jabatan Penilai Pajak yang lebih rendah dari persyaratan dapat dilakukan oleh Kepala UPPn setelah mendapat persetujuan dari kepala Kanwil DJP;

 

 

 

5)

berdasarkan pertimbangan kemampuan teknis dan pengalaman, Supervisor dapat membawahkan Penilai Pajak dengan pangkat dan jenjang lebih tinggi; dan

 

 

 

6)

Supervisor bertanggung jawab untuk membuat rencana dan program Penilaian, melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Penilaian, melakukan telaah atas kertas kerja Penilaian, memberikan bimbingan kepada Penilai yang berada dalam suatu kelompok Penilai, serta melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kepala UPPn dan/atau pihak lain yang terkait dengan Penilaian.

 

 

c.

Penunjukan Ketua Tim

 

 

 

Penunjukan Ketua Tim dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Kepala UPPn menunjuk Ketua Tim dengan menerbitkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Penilaian tentang Susunan Tim Penilai, Penunjukan Supervisor, dan Ketua Tim;

 

 

 

2)

Penilai Pajak dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim apabila memenuhi:

 

 

 

 

a)

ketentuan pangkat, golongan ruang, dan jenjang sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(1)

Ketua Tim pada KPDJP dan Kanwil DJP harus memenuhi syarat:

 

 

 

 

 

 

(a)

memiliki pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

memiliki jenjang jabatan minimal Penilai Pajak Ahli Muda;

 

 

 

 

 

(2)

Ketua Tim pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya harus memenuhi syarat:

 

 

 

 

 

 

(a)

memiliki pangkat minimal Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

memiliki jenjang jabatan minimal Penilai Pajak Ahli Pertama;

 

 

 

 

 

(3)

Ketua Tim pada KPP Pratama harus memenuhi syarat:

 

 

 

 

 

 

(a)

memiliki pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c; dan

 

 

 

 

 

 

(b)

memiliki jenjang jabatan minimal Asisten Penilai Pajak Terampil; dan

 

 

 

 

b)

predikat kinerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

 

 

 

3)

dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) angka (1) huruf (a) dan huruf (b) tidak terpenuhi, maka penunjukan Ketua Tim dengan pangkat, golongan ruang, dan jenjang jabatan Penilai Pajak yang lebih rendah dari persyaratan dapat dilakukan oleh Kepala UPPn setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

 

4)

berdasarkan pertimbangan kemampuan teknis dan pengalaman, Ketua Tim dapat membawahkan Penilai Pajak dengan pangkat dan jenjang lebih tinggi; dan

 

 

 

5)

Ketua Tim bertanggung jawab membantu Supervisor dalam menyusun program Penilaian, mengarahkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian, sekaligus melaksanakan Penilaian bersama anggota tim yang berada dalam satu Tim Penilai.

 

 

d.

Penunjukan Petugas Penilai Pajak

 

 

 

Penunjukan Petugas Penilai Pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Petugas Penilai Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

minimal lulusan Program Diploma I Keuangan dengan pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a;

 

 

 

 

b)

memiliki kemampuan yang dianggap cukup untuk melakukan Penilaian, antara lain ditunjukkan dengan:

 

 

 

 

 

(1)

ijazah kelulusan dari Diploma I/Diploma III/Diploma IV/Strata 1/Strata 2/Strata 3 di bidang Penilaian; atau

 

 

 

 

 

(2)

ijazah kelulusan dari Diploma I/Diploma III/Diploma IV/Strata 1/Strata 2/Strata 3 di bidang Penilaian, dengan dilengkapi:

 

 

 

 

 

 

(a)

sertifikat Penilai yang diterbitkan oleh asosiasi Penilai yang diakui oleh Kementerian Keuangan;

 

 

 

 

 

 

(b)

sertifikat mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tentang Penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis; atau

 

 

 

 

 

 

(c)

sertifikat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh KPDJP atau Kanwil DJP tentang Penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis.

 

 

 

2)

nama pegawai yang akan ditunjuk sebagai Petugas Penilai Pajak selanjutnya diusulkan kepada kepala Kanwil DJP oleh:

 

 

 

 

a)

kepala KPP untuk Petugas Penilai Pajak pada KPP;

 

 

 

 

b)

kepala bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian untuk Petugas Penilai Pajak pada Kanwil DJP;

 

 

 

3)

kepala Kanwil DJP menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP tentang Penunjukan Petugas Penilai Pajak;

 

 

 

4)

Petugas Penilai Pajak mempunyai wewenang melakukan Penilaian untuk jenis kegiatan Penilaian:

 

 

 

 

a)

penentuan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB; dan/atau

 

 

 

 

b)

Penilaian properti kriteria I sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk teknis Penilaian properti, Penilaian usaha, dan Penilaian aset tak berwujud untuk tujuan perpajakan;

 

 

 

5)

dalam melakukan Penilaian, Petugas Penilai Pajak dapat meminta bimbingan dari Fungsional Penilai Pajak di KPP, Kanwil DJP, atau KPDJP.

 

 

e.

Penunjukan dan Pencabutan Tim Penilai

 

 

 

1)

Keputusan Kepala UPPn tentang Susunan Tim Penilai, Penunjukan Supervisor, dan Ketua Tim mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir saat keputusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

2)

Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam hal terdapat perubahan susunan pegawai dalam Tim Penilai atau dengan pertimbangan Kepala UPPn.

 

 

 

3)

Perubahan susunan pegawai dalam Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan dengan menerbitkan keputusan pencabutan penunjukan Supervisor dan/atau Ketua Tim.

 

 

 

4)

Dalam hal terdapat pencabutan keputusan penunjukan Supervisor dan/atau Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada angka 3), Kepala UPPn membentuk Tim Penilai baru.

 

 

 

5)

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tentang Penunjukan Petugas Penilai Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 3) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga keputusan dicabut.

 

 

 

6)

Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan dalam hal pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Penilai Pajak di tahun berjalan saat petugas penilai berpindah tempat tugas/mutasi, atau terdapat perubahan/penggantian nama pegawai yang telah diusulkan sebelumnya, sehingga penunjukan yang bersangkutan sebagai Petugas Penilai Pajak menjadi tidak berlaku.

 

 

 

7)

KPP dan Kanwil DJP dapat mengusulkan kembali nama pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Penilai Pajak untuk diterbitkan keputusan penunjukan Petugas Penilai Pajak.

 

 

f.

Contoh Format Keputusan Penunjukan Tim Penilai

 

 

 

Contoh format keputusan penunjukan Tim Penilai sebagai berikut:

 

 

 

1)

contoh format Keputusan Kepala Unit Pelaksana Penilaian tentang Susunan Tim Penilai, Penunjukan Supervisor dan Ketua Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J; dan

 

 

 

2)

contoh format Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tentang Penunjukan Petugas Penilai Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K,

 

 

 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

6.

Penyusunan Kertas Kerja Penilaian untuk Menentukan Nilai Harta Berwujud, Harta Tidak Berwujud, dan Bisnis

 

 

a.

Ketentuan Kertas Kerja Penilaian

 

 

 

1)

Kertas Kerja Penilaian dibuat dan disusun oleh Penilai secara manual dan/atau elektronik.

 

 

 

2)

Kertas Kerja Penilaian ditandatangani oleh tim Penilai dan dicantumkan tanggal penyusunan.

 

 

 

3)

Kertas Kerja Penilaian berfungsi sebagai:

 

 

 

 

a)

bukti bahwa Penilaian telah dilaksanakan;

 

 

 

 

b)

dasar pembuatan laporan Penilaian;

 

 

 

 

c)

sumber data atau informasi bagi penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau

 

 

 

 

d)

bahan referensi untuk Penilaian berikutnya.

 

 

 

4)

Kertas Kerja Penilaian minimal memuat gambaran mengenai:

 

 

 

 

a)

dasar penugasan Penilaian;

 

 

 

 

b)

data objek dan data pendukung;

 

 

 

 

c)

analisis data objek dan data pendukung Penilaian;

 

 

 

 

d)

penerapan pendekatan Penilaian yang sesuai dengan objek Penilaian; dan

 

 

 

 

e)

simpulan nilai dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Penilaian.

 

 

b.

Format Kertas Kerja Penilaian

 

 

 

1)

Format Kertas Kerja Penilaian terdiri atas 6 (enam) bagian, meliputi:

 

 

 

 

a)

bagian judul Kertas Kerja Penilaian, yang memuat informasi mengenai objek Penilaian berupa harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis;

 

 

 

 

b)

rincian SPPn;

 

 

 

 

c)

penentuan pendekatan Penilaian, yang ditentukan berdasarkan:

 

 

 

 

 

(1)

objek Penilaian;

 

 

 

 

 

(2)

kategori objek Penilaian;

 

 

 

 

 

(3)

kondisi terkait objek Penilaian; dan

 

 

 

 

 

(4)

ketersediaan data yang relevan terkait objek Penilaian.

 

 

 

 

d)

data objek dan data pendukung Penilaian, yang terdiri atas:

 

 

 

 

 

(1)

Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, yang meliputi data umum, data permintaan dan penawaran, serta data objek Penilaian; dan

 

 

 

 

 

(2)

Penilaian untuk menentukan nilai harta tidak berwujud dan bisnis, yang meliputi data makro ekonomi, data sektor industri, dan data objek Penilaian.

 

 

 

 

e)

penghitungan nilai, yang meliputi:

 

 

 

 

 

(1)

tanggal Penilaian;

 

 

 

 

 

(2)

pendekatan yang digunakan;

 

 

 

 

 

(3)

sumber data;

 

 

 

 

 

(4)

metode Penilaian;

 

 

 

 

 

(5)

asumsi dan kondisi pembatas; dan

 

 

 

 

 

(6)

perhitungan.

 

 

 

 

f)

perbandingan nilai, yang meliputi:

 

 

 

 

 

(1)

nilai menurut Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

(2)

nilai menurut tim Penilai; dan

 

 

 

 

 

(3)

selisih nilai.

 

 

 

2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

3)

Data sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d yang dikumpulkan oleh Tim Penilai tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

 

 

4)

Kertas Kerja Penilaian dapat dilengkapi dengan dokumen Rencana dan Program Penilaian.

 

 

c.

Kode Indeks Kertas Kerja Penilaian

 

 

 

1)

Dalam hal diperlukan, tim Penilai dapat membuat kode indeks dalam Kertas Kerja Penilaian.

 

 

 

2)

Kode indeks dalam Kertas Kerja Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan pemberian referensi (Ref.) berupa huruf dan/atau angka pada Kertas Kerja Penilaian agar dapat diidentifikasi dengan mudah dan cepat.

 

 

 

3)

Dalam hal terdapat rincian dari Kertas Kerja Penilaian, pemberian kode indeks untuk rincian dilakukan dengan menambahkan angka pada kode indeks Kertas Kerja Penilaian.

 

 

 

Contoh:

 

 

 

Dalam hal terdapat rincian dari perhitungan pada bagian IV. Penghitungan nilai dapat diberikan kode indeks P.1, P.2, dan seterusnya, dan kode indeks ini dicantumkan pada bagian perhitungan pada rincian perhitungan tersebut.

 

 

d.

Contoh Format dan Contoh Isian Kertas Kerja Penilaian

 

 

 

Contoh format dan contoh isian Kertas Kerja Penilaian sebagai berikut:

 

 

 

1)

format Kertas Kerja Penilaian dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L;

 

 

 

2)

isian tabel data yang tersedia untuk Penilaian dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M;

 

 

 

3)

isian penghitungan nilai untuk menentukan nilai harta berwujud dengan jenis Penilaian properti kriteria I atau properti kriteria II dengan pendekatan pasar dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N angka 1;

 

 

 

4)

isian penghitungan nilai untuk menentukan nilai harta berwujud dengan jenis Penilaian properti kriteria I atau properti kriteria II dengan pendekatan biaya dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N angka 2;

 

 

 

5)

isian penghitungan nilai untuk menentukan nilai harta berwujud dengan jenis Penilaian properti kriteria I atau properti kriteria II dengan pendekatan pendapatan dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N angka 3;

 

 

 

6)

isian penghitungan nilai untuk menentukan nilai harta tidak berwujud dengan pendekatan pendapatan dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O angka 1;

 

 

 

7)

isian penghitungan nilai untuk menentukan nilai harta tidak berwujud dengan pendekatan biaya dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O angka 2;

 

 

 

8)

isian penghitungan nilai untuk menentukan nilai harta tidak berwujud dengan pendekatan pasar dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O angka 3;

 

 

 

9)

isian penghitungan nilai untuk menentukan nilai bisnis, dengan contoh jenis Penilaian bisnis kriteria II dengan pendekatan aset dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P angka 1;

 

 

 

10)

isian penghitungan nilai untuk menentukan nilai bisnis, dengan contoh jenis Penilaian bisnis kriteria II dengan pendekatan pasar dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P angka 2;

 

 

 

11)

isian penghitungan nilai untuk menentukan nilai bisnis, dengan contoh jenis Penilaian bisnis kriteria II dengan pendekatan pendapatan dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P angka 3;

 

 

 

12)

isian penghitungan kewajaran terhadap akun akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan yang terkait aset dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q;

 

 

 

13)

isian penghitungan nilai untuk menentukan discount lack of marketability (DLOM) dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf R;

 

 

 

14)

isian penghitungan nilai untuk menentukan premi for control (PFC) atau discount lack of control (DLOC) dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf S; dan

 

 

 

15)

isian penghitungan nilai untuk menentukan tingkat diskonto dibuat menggunakan contoh isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf T,

 

 

 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

 

7.

Penyusunan Laporan Penilaian Harta Berwujud, Harta Tidak Berwujud, dan Bisnis

 

 

a.

Ketentuan Penyusunan Laporan Penilaian

 

 

 

1)

Laporan Penilaian dibuat dan disusun oleh Tim Penilai secara manual atau elektronik.

 

 

 

2)

Laporan Penilaian ditandatangani oleh Tim Penilai dengan diketahui oleh:

 

 

 

 

a)

Kepala UPPn, dalam hal Laporan Penilaian dibuat dan disusun di unit kerja KPP;

 

 

 

 

b)

kepala bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian, dalam hal Laporan Penilaian dibuat dan disusun di unit Kanwil DJP; atau

 

 

 

 

c)

kepala subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian, dalam hal Laporan Penilaian dibuat dan disusun di unit direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian,

 

 

 

 

dan dicantumkan tanggal laporan.

 

 

 

3)

Laporan Penilaian berfungsi sebagai:

 

 

 

 

a)

bukti bahwa Penilaian telah selesai dilaksanakan;

 

 

 

 

b)

sumber data atau informasi bagi penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau

 

 

 

 

c)

bahan referensi untuk Penilaian berikutnya.

 

 

 

4)

Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) minimal memuat:

 

 

 

 

a)

penugasan Penilaian;

 

 

 

 

b)

tanggal pada saat nilai dinyatakan dalam Laporan Penilaian;

 

 

 

 

c)

informasi objek yang dinilai;

 

 

 

 

d)

identitas Wajib Pajak;

 

 

 

 

e)

data dan/atau informasi yang tersedia;

 

 

 

 

f)

pendekatan Penilaian dan metode Penilaian yang digunakan;

 

 

 

 

g)

simpulan nilai;

 

 

 

 

h)

tanggal Laporan Penilaian; dan

 

 

 

 

i)

tanda tangan tim Penilai.

 

 

 

5)

Dalam hal pada saat pelaksanaan Penilaian tidak diperoleh simpulan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis, data dan/atau informasi dari Wajib Pajak dan/atau pihak lain, tim Penilai membuat Laporan Penilaian yang menghentikan Penilaian tanpa adanya simpulan nilai atas objek Penilaian.

 

 

 

6)

Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5) paling sedikit memuat:

 

 

 

 

a)

penugasan Penilaian;

 

 

 

 

b)

informasi objek yang dinilai;

 

 

 

 

c)

identitas Wajib Pajak;