Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-13/PJ.42/1998

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 117/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 637/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 474/KMK.04/1995 tanggal 3 Oktober 1995, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dengan ini diberikan penegasan bahwa:

1.

Pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dapat dilakukan oleh:

 

a.

Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha perbankan;

 

b.

Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha lembaga pembiayaan;

 

c.

Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang asuransi atau;

 

d.

Wajib Pajak lain yang akan melakukan penawaran umum (initial public offering/secondary offering) untuk menjual sahamnya di bursa efek, sepanjang badan-badan usaha yang terkait dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha satu sama lain mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun1994.

2.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan lama (sebelum terbitnya Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 117/KMK.04/1998), maka dalam ketentuan yang baru ini terdapat perluasan Wajib Pajak yang diperkenankan untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha, yaitu:

 

a.

Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang asuransi atau reasuransi.

 

b.

Wajib Pajak lain yang akan melakukan penawaran umum kedua (secondary offering), untuk menjual sahamnya di bursa efek, sepanjang badan-badan usaha yang terkait satu sama lain mempunyai hubungan istimewa.

3.

Ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-32/PJ.4/1995 tanggal 21 Juni 1995 sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini, tetap berlaku sebagaimana mestinya.

 

 

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

30 Maret 1998

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

FUAD BAWAZIER