Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-11/PJ.6/1998

 

 

 

 

Berdasarkan laporan penerimaan PBB tahun 1997/1998 sampai dengan bulan Maret 1998 yang dihimpun oleh Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa realisasi penerimaan PBB tahun 1997/1998 sebagai berikut:

I.

1.

Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1997/1998

 

 

Realisasi penerimaan PBB yang dicapai sampai bulan Maret 1998 untuk semua sektor sebesar Rp2.643.010.461,- ribu atau 105.51% dari rencana penerimaan sebesar Rp2.505.000.000,- ribu. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana per sektor dapat dilihat pada Tabel berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerimaan yang tertinggi adalah sektor Pertambangan (114,33%) dan terendah sektor Perkotaan (98,33%). Rincian realisasi penerimaan per sektor/Dati II/KPPBB/Dati I/Kanwil dapat dilihat pada Lampiran.

 

 

 

 

2.

Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan berdasarkan APBN Perubahan 1997/1998

 

 

Realisasi penerimaan PBB yang dicapai sampai bulan Maret 1998 untuk semua sektor dibandingkan dengan rencana penerimaan berdasarkan APBN Perubahan 1997/1998 per sektor dapat dilihat pada Tabel berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerimaan yang tertinggi adalah sektor Pertambangan (107,87%) dan terendah sektor Perhutanan (85,04%).

 

 

 

II.

Perbandingan realisasi penerimaan PBB tahun 1997/1998 dengan tahun 1996/1997 sampai dengan bulan Maret 1998 dapat dilihat pada tabel berikut:

 

 

 

 

 

 

Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 1996/1997 periode yang sama, terlihat bahwa persentase pencapaian rencana penerimaan mengalami penurunan kecuali untuk sektor Perkotaan dan Perkebunan.

 

 

III.

Perbandingan realisasi penerimaan PBB tahun 1997/1998 dengan pokok tahun 1997 dapat dilihat pada tabel berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerimaan atas pokok yang tertinggi adalah sektor Pertambangan (104,67%) dan terendah sektor Perkotaan (79,16%).

 

 

IV.

Tabel berikut ini menyajikan jumlah Kanwil DJP, KP PBB, Dati I dan Dati II yang mencapai/melampaui rencana penerimaan 1997/1998.

 

 

 

 

 

V.

Peringkat persentase realisasi penerimaan sampai dengan Maret 1998 dapat disusun sebagai berikut:

 

1.

Susunan peringkat untuk sektor Pds dan Pkt

 

 

a.

Kanwil DJP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

KP PBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Daerah Tingkat I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Dati I yang seluruh Dati II di wilayahnya berhasil mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor Pedesaan dan Perkotaan:

 

 

 

1)

Jawa Timur

 

 

 

2)

Sulawesi Selatan 

 

 

 

3)

Bali

 

 

 

4)

Timor Timur

 

 

 

5)

Irian Jaya

 

 

 

6)

Kalimantan Timur

 

 

 

7)

Sulawesi Tenggara

 

 

 

8)

Nusa Tenggara Timur

 

 

 

9)

Maluku

 

 

 

 

 

 

 

e.

Daerah Tingkat II

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Susunan peringkat untuk rencana penerimaan APBN

 

 

a.

Kanwil DJP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

KP PBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Daerah Tingkat I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Daerah Tingkat II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari realisasi penerimaan PBB tahun 1997/1998

 

1.

Pencapaian rencana penerimaan Sektor Pedesaan dan Perkotaan:

 

 

a.

Dari 13 Kanwil DJP yang tidak dapat mencapai/melampaui rencana penerimaan Pedesaan dan Perkotaan sebanyak 3 Kanwil DJP yaitu Kanwil II, III dan VI.

 

 

b.

Dari 107 KP PBB yang dapat mencapai/melampaui rencana penerimaan Pedesaan dan Perkotaan sebanyak 86 KPPBB atau 80,37%.

 

 

c.

Dari 27 Dati I yang dapat mencapai/melampaui rencana penerimaan Pedesaan dan Perkotaan sebanyak 20 Dati I atau 74,07%.

 

 

d.

Dari 313 Dati II yang dapat mencapai/melampaui rencana penerimaan Pedesaan dan Perkotaan sebanyak 264 Dati II atau 84,34%.

 

 

e.

Realisasi penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 1997/1998 nasional adalah 81,02% dari besarnya pokok ketetapan tahun 1997. Pokok ketetapan tahun 1996 yang belum tercairkan sebesar 18,98% x Rp1.330.639.672,- ribu = Rp252.555.409,75,- ribu.

 

 

f.

Apabila tidak ada upaya untuk mencairkan tunggakan dan upaya penghapusan piutang PBB yang tidak dapat ditagih lagi sejalan dengan kegiatan pendataan/pemutakhiran data untuk diperolehnya akurasi data OP/WP, maka dari tunggakan PBB yang terjadi setiap tahun akan menjadi akumulatif tunggakan yang akan membesar dan akan menjadi beban serta menggambarkan kurang efektifnya pelaksanaan pemungutan PBB.

 

 

 

 

 

2.

Pencapaian rencana penerimaan Sektor Perkebunan dan Perhutanan Non IHH

 

 

a.

Realisasi penerimaan Sektor Perkebunan sebesar Rp96.474.802 ribu adalah 91,01% dari rencana penerimaan atau 96,81% dari pokok ketetapan.

 

 

b.

Realisasi penerimaan Sektor Perhutanan Non IHH sebesar Rp74.872.654 ribu adalah 68,88% dari rencana penerimaan atau 80,34% dari pokok ketetapan.

 

 

c.

Mengingat OP/WP Sektor Perkebunan dan Sektor Perhutanan Non IHH umumnya termasuk WP potensial Badan yang jumlahnya relatif kecil, kiranya pelaksanaan pemungutannya masih dapat di intensifikasikan lagi dan dilaksanakannya penagihan aktif.

 

 

 

 

 

3.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan PBB dan mendapatkan hasil yang maksimal sekaligus dapat mengamankan rencana penerimaan Pedesaan dan Perkotaan serta APBN tahun anggaran selanjutnya, kiranya perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

 

 

a.

Peningkatan kerja sama dan kegiatan Tim Intensifikasi PBB Tingkat Pusat, Tingkat I dan Tingkat II. Pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pemungutan PBB khususnya di daerah-daerah yang realisasi dan pencairan atas pokok ketetapan sangat rendah.

 

 

b.

Peningkatan tertib administrasi pemungutan PBB dan inventarisasi tunggakan PBB untuk diperolehnya tunggakan riil yang masih dapat ditagih untuk selanjutnya dilaksanakan.

 

 

 

-

Penghapusan piutang PBB yang sudah tidak dapat ditagih lagi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Dirjen Pajak No: Kep-45/PJ.6/1996 tanggal 22 Juli 1996.

 

 

 

-

Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan pelaksanaan penagihan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Dirjen Pajak No: Kep-46/PJ.6/1996 tanggal 22 Juli 1996.

 

4.

Dalam rangka tertib pelaksanaan pembagian dana APBN Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Pusat Tahun 1998/1999 dan sejalan dengan tertib administrasi pemungutan PBB

 

 

a.

Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan PBB agar meneliti kembali angka realisasi penerimaan PBB untuk masing-masing wilayah kerjanya dan per sektor serta memastikan dalam angka penerimaan Sektor Pedesaan dan Perkotaan per Daerah Tingkat II tidak termasuk bagian penerimaan sektor lainnya. (Misalnya eks penerimaan dari pembayaran emplasement Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Migas dan Non Migas).

 

 

b.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak menghimpun laporan pembetulan dari para Kepala Kantor Pelayanan PBB di wilayahnya, selanjutnya menyampaikan kepada Kantor Pusat Ditjen Pajak, Direktorat PBB selambatnya 15 Juni 1998.

 

 

 

 

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

 

14 Mei 1998

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,

ttd.

MACHFUD SIDIK