Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.24/1996

 

 

 

Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-72/PJ.1/1996 tanggal 5 Juli 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1165/PJ.24/1993 tentang Sistem, Bentuk dan Jenis Laporan Bidang Operasional Dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khusus mengenai Bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

 

Beberapa hal dalam keputusan tersebut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1.

Laporan Bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lampiran 2 dalam KEP-1165/PJ.24/1993) yang semula berjumlah 72 jenis laporan telah disederhanakan menjadi 20 jenis laporan.

2.

Laporan Perkembangan PKP untuk Jenis Usaha Industri (KPL.KPP.5.1.1), Perdagangan (KPL.KPP.5.1.2), dan Jasa (KPL.KPP.5.1.3) digabung menjadi Laporan Perkembangan PKP yang meliputi Jenis Usaha Industri, Perdagangan dan Jasa (KPL.KPP.5.1-96 dan KPL.KW.5.1-96).

3.

Laporan Kepatuhan PKP untuk Jenis Usaha Industri (KPL.KPP.5.2.1), Perdagangan (KPL.KPP.5.2.2), dan Jasa (KPL.KPP.5.2.3) digabung menjadi Laporan Kepatuhan PKP yang meliputi Jenis Usaha Industri, Perdagangan dan Jasa (KPL.KPP.5.2-96 dan KP.KW.5.2-96).

4.

Laporan Penerimaan PPN/PPnBM untuk Jenis Usaha Industri (KPL.KPP.5.3.1), Perdagangan (KPL.KPP.5.3.2), dan Jasa (KPL.KPP.5.3.3) digabung menjadi Laporan Penerimaan PPN/PPnBM yang meliputi Jenis Usaha Industri, Perdagangan dan Jasa (KPL.KPP.5.3-96 dan KPL.KW.5.3-96).

5.

Laporan Permohonan Restitusi PPN (KPL.KPP.5.4 dan KPL.KW.5.4) dan Laporan Permohonan Restitusi PPnBM (KPL.KPP.5.5 dan KPL.KW.5.5) digabung menjadi Laporan Permohonan Restitusi PPN dan PPnBM (KPL.KPP.5.4-96 dan KPL.KW.5.4-96).

6.

Laporan Ketetapan PPN dan PPnBM untuk KPP dan Kanwil DJP berubah kode formulir dari KPL.KPP.5.6 dan KPL.KW.5.6 menjadi KPL.KPP.5.5-96 dan KPL.KW.5.5-96).

7.

Laporan Penyelesaian Permohonan Keberatan PPN dan PPnBM untuk KPP dan Kanwil DJP berubah kode formulir dari KPL.KPP.5.7 dan KPL.KW.5.7 menjadi KPL.KPP.5.6-96 dan KPL.KW.5.6-96).

8.

Laporan Penyelesaian Permohonan Banding PPN/PPnBM untuk KPP dan Kanwil DJP berubah kode formulir dari KPL.KPP.5.8 dan KPL.KW.5.8 menjadi KPL.KPP.5.7-96 dan KPL.KW.5.7-96.

9.

Laporan Pelaksanaan Verifikasi Lapangan PPN/PPnBM (KPL.KPP.9.9) telah dihapus.

10.

Laporan Hasil Penjualan Benda Meterai dan Penerimaan Bea Meterai dan PTLL untuk KPP dan Kanwil DJP berubah kode formulir dari KPL.KPP.5.10 dan KPL.KW.5.10 menjadi KPL.KPP.5.8-96 dan KPL.KW.5.8-96.

11.

Laporan Penggunaan Mesin Teraan Meterai untuk KPP berubah kode formulir dari KPL.KPP.5.11 menjadi KPL.KPP.5.9-96.

12.

Daftar 50 PKP Besar Tetap untuk KPP berubah kode formulir dari KPL.KPP.5.12 menjadi KPL.KPP.5.10-96.

13.

Laporan Pemungutan dan Penyetoran PPN/PPnBM oleh Bendaharawan dan Badan-Badan Tertentu untuk KPP berubah kode formulir dari KPL.KPP.5.13 menjadi KPL.KPP.5.11-96.

14.

Penyerahan Dalam Negeri BKP/JKP yang PPN-nya Ditanggung Pemerintah untuk KPP berubah kode formulir dari KPL.KPP.5.14 menjadi KPL.KPP.5.12-96.

15.

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang berlaku untuk pelaporan jenis usaha Industri, Perdagangan dan Jasa adalah seperti pada lampiran Keputusan ini, dengan mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1444/PJ.24/1993 tanggal 14 Desember 1993.

16.

Masa laporan adalah triwulanan.

17.

Laporan dibuat dan dikirim secara berjenjang oleh KPP ke KANWIL, dan dari KANWIL ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak cq. Direktur PPN & PTLL.

 

 

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

15 Juli 1996

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

ttd
KARSONO SURJOWIBOWO