Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-31/PJ.53/1995

 

1.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1987 tanggal 26 Januari 1987, atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam dan Pulau-pulau di sekitarnya, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

2.

Dalam surat Saudara tersebut di atas dijelaskan bahwa PT XYZ menyewakan mesin pembangkit (PLTD) kepada PT ABC di wilayah khusus Pulau Batam.

3.

Berdasarkan ketentuan pada butir 1 di atas, maka atas permasalahan seperti dimaksud pada butir 2 dapat diberikan penegasan bahwa atas penyerahan jasa persewaan mesin pembangkit (PLTD) dari PT XYZ kepada PT ABC di wilayah khusus Pulau Batam tidak terutang PPN.

 

 

Demikian agar Saudara maklum.