Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-2506/PJ.52/1997

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Ref. 796/SL/SA/1997 tanggal 25 Juni 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sesuai huruf b butir 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.52/1995 tanggal 26 Januari 1995 perihal Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak Gabungan atas penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu Masa Pajak, dan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat sesuai dengan ketentuan pembuatan Faktur Pajak Standar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-53/PJ./1994. Apabila identitas pembeli tidak diketahui secara lengkap misalnya NPWP pembeli tidak diketahui maka tidak diperkenankan menerbitkan Faktur Pajak Gabungan melainkan dengan Faktur Pajak Sederhana.

2.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah : dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang meliputi antara lain macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.

 

 

Dengan demikian diskon yang diberikan harus dicantumkan pada Faktur Pajak yang atas pembeliannya diberikan diskon/potongan harga.

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

01 September 1997

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd.
SAROYO ATMOSUDARMO