Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1781/PJ.51/1997

 

 

 

Memperhatikan surat Ketua Komisi APBN DPR RI Nomor TU.00/29/K.APBN/IV/1997 tanggal 21 April 1997 dan Nomor TU.00/36/K.APBN/1997 tanggal 21 Mei 1997 perihal Surat Keterangan PPN ditanggung Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Pasal 2 angka 2 Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 jo. Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KMK.04/1995 tanggal 9 Januari 1995, maka atas pembelian rumah murah dari Perum Perumnas oleh:

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditanggung Pemerintah, dengan ketentuan:

1.

Penjualan rumah dilakukan dengan Kredit Pemilikan Rumah.

2.

Luas bangunan paling tinggi 70 m² di atas kavling dengan luas paling tinggi 200 m².

3.

Harga jual bangunan rumah per m² tidak melebihi 75% dari harga rumah dinas kelas C di daerah yang bersangkutan,

4.

Harga jual tanah matang per m² tidak melebihi perhitungan luas bangunan rumah dikalikan harga jual tertinggi bangunan rumah per m² dan dibagi dengan luas kavling,

5.

Harga jual rumah beserta tanah adalah 2 (dua) kali luas bangunan rumah dikalikan harga jual tertinggi bangunan rumah per m².

 

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

25 Juni 1997

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd.
SAROYO ATMOSUDARMO