Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1431/PJ.53/1995

 

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 22 Juni 1995 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 mengatur bahwa atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.

Pasal 9 butir 10 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, bahwa:

 

a.

Jasa tenaga kerja,

 

b.

Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyediaan tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut,

 

c.

Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja, dikecualikan dari pengenaan PPN.

3.

Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 1 dan 2, maka:

 

3.1

Port call agent yang dilakukan oleh PT XYZ selaku general agent dari principal luar negeri yang tidak memiliki BUT, dan pengurusan kapal-kapal principal tersebut yang berlabuh di Indonesia, memenuhi ketentuan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak dimaksud pada butir 1 di atas, sehingga atas penyerahan jasa tersebut dikenakan PPN.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dihitung berdasarkan port call agency fee yang diterima oleh PT XYZ.

 

3.2

Atas jasa penyediaan tenaga kerja (crew kapal), sepanjang PT XYZ memenuhi ketentuan dimaksud pada butir 2 Huruf b di atas, dikecualikan dari pengenaan PPN.

 

 

 

Demikian agar Saudara maklum.

 

31 Juli 1995

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
SAROYO ATMOSUDARMO