Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 29 Tahun 2026
Berlaku
Mulai berlaku pada tanggal 12 November 2026
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2026
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang | ||||||||
a. | bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Perdagangan perlu melakukan penyempurnaan pada struktur organisasi unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang milik negara pada Kementerian Perdagangan; | |||||||
b. | bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Operator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Operator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; | |||||||
c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi dan Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara pada Kementerian Perdagangan; | |||||||
Mengingat | ||||||||
1. | Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | |||||||
2. | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); | |||||||
3. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); | |||||||
4. | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); | |||||||
5. | Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364); | |||||||
6. | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53); | |||||||
MEMUTUSKAN: | ||||||||
Menetapkan | ||||||||
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN. | ||||||||
BAB I KETENTUAN UMUM | ||||||||
Pasal 1 | ||||||||
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: | ||||||||
1. | Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi kementerian/lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri atas unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. | |||||||
2. | Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. | |||||||
3. | Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. | |||||||
4. | Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. | |||||||
5. | Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker. | |||||||
6. | Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah Unit Akuntansi Instansi pada tingkat unit pimpinan tinggi madya yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada di bawahnya. | |||||||
7. | Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada dibawahnya. | |||||||
8. | Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah Satker yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN. | |||||||
9. | Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit akuntansi BMN pada tingkat unit pimpinan tinggi madya yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB yang langsung berada dibawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat unit pimpinan tinggi madya. | |||||||
10. | Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit akuntansi BMN yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggungjawabnya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. | |||||||
11. | Aplikasi adalah sistem SAKTI dan aplikasi MyIntress. | |||||||
12. | Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai. | |||||||
13. | Catatan atas Laporan BMN yang selanjutnya disebut CaLBMN adalah laporan yang berisi penjelasan naratif, rincian angka, serta analisis mengenai kondisi dan mutasi aset atau BMN. | |||||||
14. | Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. | |||||||
15. | Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. | |||||||
BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI | ||||||||
Pasal 2 | ||||||||
(1) | SAI diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat Satker sampai tingkat Kementerian. | |||||||
(2) | SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | |||||||
a. | akuntansi dan pelaporan keuangan; dan | |||||||
b. | akuntansi dan pelaporan BMN. | |||||||
Pasal 3 | ||||||||
(1) | Penanggung jawab dan operator pada Unit Akuntansi Instansi terdiri atas: | |||||||
a. | penanggung jawab pelaporan keuangan/BMN dan operator SAI di Kementerian; dan | |||||||
b. | penanggung jawab pelaporan keuangan/BMN dan operator SAI unit pimpinan tinggi madya di Kementerian. | |||||||
(2) | Operator SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas: | |||||||
a. | mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan SAI di Satker masing-masing; dan | |||||||
b. | menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara lengkap, tepat waktu, dan berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |||||||
(3) | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), operator SAI bekerja sama dan berkoordinasi dengan unit organisasi akuntansi pada unit pimpinan tinggi madya di Kementerian dan instansi terkait guna terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas, akurat, dan tepat waktu. | |||||||
(4) | Susunan penanggung jawab dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri. | |||||||
BAB III SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN | ||||||||
Bagian Kesatu Umum | ||||||||
Pasal 4 | ||||||||
(1) | Pelaksanaan SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Kementerian membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas: | |||||||
a. | UAPA; | |||||||
b. | UAPPA-E1; dan | |||||||
c. | UAKPA. | |||||||
(2) | Susunan organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | |||||||
Bagian Kedua Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Kementerian | ||||||||
Pasal 5 | ||||||||
(1) | UAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibentuk pada tingkat Kementerian. | |||||||
(2) | Penanggung jawab UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Menteri. | |||||||
(3) | Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal dan pelaksanaan sehari-hari oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan. | |||||||
(4) | UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat Kementerian dengan fungsi: | |||||||
a. | menyelenggarakan akuntansi keuangan; | |||||||
b. | menyusun dan menyampaikan laporan keuangan UAPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan | |||||||
c. | memantau pelaksanaan akuntansi keuangan di lingkungan Kementerian. | |||||||
(5) | Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melaksanakan kegiatan: | |||||||
a. | membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian; | |||||||
b. | membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada pengguna anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan; | |||||||
c. | menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; | |||||||
d. | membina pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian; | |||||||
e. | menandatangani pernyataan tanggung jawab; dan | |||||||
f. | menandatangani dan menyampaikan laporan keuangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. | |||||||
(6) | Pelaksana UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan kegiatan: | |||||||
a. | mengoordinasikan pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian; | |||||||
b. | mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan; | |||||||
c. | menunjuk dan menetapkan petugas akuntansi keuangan; | |||||||
d. | mengajukan permohonan reviu laporan keuangan Kementerian kepada aparat pengawasan intern pemerintah; dan | |||||||
e. | menyetujui laporan keuangan Kementerian. | |||||||
(7) | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pelaksana UAPA dibantu oleh petugas/operator Aplikasi tingkat UAPA. | |||||||
(8) | Petugas/operator Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas operator modul akuntansi dan pelaporan dan operator modul aset mempunyai tugas: | |||||||
a. | menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAPPA-E1; | |||||||
b. | memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi; | |||||||
c. | menyusun laporan keuangan tingkat UAPA; | |||||||
d. | meneliti dan menganalisis laporan keuangan tingkat UAPA untuk membuat CaLK; | |||||||
e. | menelaah laporan keuangan tingkat UAPA; | |||||||
f. | menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; dan | |||||||
g. | menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA. | |||||||
Bagian Ketiga Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Pimpinan Tinggi Madya | ||||||||
Pasal 6 | ||||||||
(1) | UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibentuk pada tingkat unit pimpinan tinggi madya. | |||||||
(2) | Penanggung jawab UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: | |||||||
a. | Sekretaris Jenderal; | |||||||
b. | Inspektur Jenderal; | |||||||
c. | Direktur Jenderal; dan | |||||||
d. | Kepala Badan. | |||||||
(3) | Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh: | |||||||
a. | pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan; dan | |||||||
b. | pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya. | |||||||
(4) | Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: | |||||||
a. | membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian; | |||||||
b. | membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada pengguna anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan; | |||||||
c. | menetapkan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan; | |||||||
d. | membina pelaksanaan sistem akuntansi keuangan tingkat unit pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian; dan | |||||||
e. | menandatangani dan menyampaikan laporan keuangan paling sedikit laporan keuangan triwulan I, semester I, triwulan III, dan tahunan kepada UAPA. | |||||||
(5) | Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: | |||||||
a. | mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan dan mengevaluasi sistem akuntansi keuangan tingkat unit pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian; | |||||||
b. | menunjuk dan menetapkan petugas akuntansi keuangan; | |||||||
c. | meneliti dan menganalisis laporan keuangan UAPPA-E1; dan | |||||||
d. | menyetujui laporan keuangan tingkat UAPPA-E1. | |||||||
(6) | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaksana UAPPA-E1 dibantu oleh petugas/operator Aplikasi tingkat UAPPA-E1 yang terdiri atas operator modul akuntansi dan pelaporan dan operator modul aset. | |||||||
(7) | Petugas/operator Aplikasi pada tingkat UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan kegiatan: | |||||||
a. | menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAKPA; | |||||||
b. | melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dan laporan barang yang disusun oleh petugas/operator Aplikasi pada tingkat UAKPA; | |||||||
c. | memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi; | |||||||
d. | menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1; | |||||||
e. | melakukan analisis untuk membuat CaLK; | |||||||
f. | menelaah laporan keuangan tingkat UAPPA-E1; dan | |||||||
g. | menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 ke UAPA. | |||||||
Bagian Keempat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja | ||||||||
Pasal 7 | ||||||||
(1) | UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dibentuk pada tingkat Satker. | |||||||
(2) | Penanggung jawab UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepala Satker. | |||||||
(3) | Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat administrator/pengawas yang membidangi keuangan/pejabat yang ditunjuk. | |||||||
(4) | UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi keuangan di lingkungan Satker dengan fungsi: | |||||||
a. | menyelenggarakan akuntansi keuangan; | |||||||
b. | memantau pelaksanaan akuntansi keuangan; dan | |||||||
c. | menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |||||||
(5) | Penanggung jawab UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan: | |||||||
a. | menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkungannya; | |||||||
b. | mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; | |||||||
c. | memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; | |||||||
d. | meneliti, menganalisis, dan menandatangani laporan keuangan UAKPA; dan | |||||||
e. | menyampaikan laporan keuangan UAKPA ke kantor pelayanan perbendaharaan negara dan UAPPA-E1. | |||||||
(6) | Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan kegiatan: | |||||||
a. | sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; | |||||||
b. | membina dan memantau pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; | |||||||
c. | mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan; dan | |||||||
d. | meneliti dan menganalisis laporan keuangan UAKPA yang akan didistribusikan. | |||||||
(7) | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pelaksana UAKPA dibantu oleh petugas/operator Aplikasi tingkat UAKPA. | |||||||
(8) | Petugas/operator Aplikasi pada tingkat UAKPA melaksanakan kegiatan: | |||||||
a. | memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi; | |||||||
b. | membukukan/menginput dokumen sumber ke dalam Aplikasi; | |||||||
c. | melakukan verifikasi atas jurnal transaksi/buku besar yang dihasilkan Aplikasi dengan dokumen sumber; | |||||||
d. | melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dan laporan barang dan laporan pertanggungjawaban bendahara yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; | |||||||
e. | melakukan rekonsiliasi dengan kuasa bendahara umum negara setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; | |||||||
f. | memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi dan menindaklanjuti perbaikan data; | |||||||
g. | menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA; | |||||||
h. | menelaah laporan keuangan tingkat UAKPA; | |||||||
i. | melakukan analisis untuk membuat CaLK; dan | |||||||
j. | menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA. | |||||||
BAB IV SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA | ||||||||
Bagian Kesatu Umum | ||||||||
Pasal 8 | ||||||||
(1) | Pelaksanaan SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Kementerian membentuk unit akuntansi dan pelaporan BMN yang terdiri atas: | |||||||
a. | UAPB; | |||||||
b. | UAPPB-E1; dan | |||||||
c. | UAKPB. | |||||||
(2) | Susunan organisasi unit akuntansi dan pelaporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | |||||||
Bagian Kedua Sistem Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara tingkat Kementerian | ||||||||
Pasal 9 | ||||||||
(1) | UAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibentuk pada tingkat Kementerian. | |||||||
(2) | Penanggung jawab UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Menteri. | |||||||
(3) | Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal dan pelaksanaan sehari-hari oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan. | |||||||
(4) | UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi BMN pada tingkat Kementerian dengan fungsi: | |||||||
a. | menyelenggarakan sistem manajemen informasi BMN; | |||||||
b. | menyelenggarakan sistem akuntansi BMN; | |||||||
c. | mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi; | |||||||
d. | mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan BMN dan laporan keuangan; | |||||||
e. | mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi laporan BMN dengan unit Eselon I di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap semester; dan | |||||||
f. | menyampaikan laporan BMN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. | |||||||
(5) | Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaksana UAPB dibantu oleh petugas/operator Aplikasi tingkat UAPB. | |||||||
(6) | Petugas/operator Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas: | |||||||
a. | menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAPPB-El; | |||||||
b. | memantau kualitas data laporan BMN melalui Aplikasi; | |||||||
c. | menyusun laporan BMN tingkat UAPB; | |||||||
d. | meneliti dan menganalisis laporan BMN tingkat UAPB untuk membuat CaLBMN; | |||||||
e. | menelaah laporan BMN tingkat UAPB; | |||||||
f. | menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; dan | |||||||
g. | menyiapkan pendistribusian laporan BMN tingkat UAPB. | |||||||
Bagian Ketiga Sistem Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Pimpinan Tinggi Madya | ||||||||
Pasal 10 | ||||||||
(1) | UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dibentuk pada tingkat unit pimpinan tinggi madya. | |||||||
(2) | Penanggung jawab UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: | |||||||
a. | Sekretaris Jenderal; | |||||||
b. | Inspektur Jenderal; | |||||||
c. | Direktur Jenderal; dan | |||||||
d. | Kepala Badan. | |||||||
(3) | Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh: | |||||||
a. | pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan; dan | |||||||
b. | pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya | |||||||
(4) | UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: | |||||||
a. | menyelenggarakan sistem manajemen informasi BMN; | |||||||
b. | menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan BMN; | |||||||
c. | mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi; dan | |||||||
d. | menyusun dan menyampaikan laporan BMN. | |||||||
(5) | Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas: | |||||||
a. | membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan BMN tingkat unit pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian; | |||||||
b. | membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada pengguna barang, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan; | |||||||
c. | menetapkan organisasi UAPPB-E1 sebagai pelaksana sistem akuntansi BMN; | |||||||
d. | membina pelaksanaan sistem akuntansi BMN tingkat unit pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian; dan | |||||||
e. | menandatangani dan menyampaikan laporan BMN paling sedikit laporan BMN semesteran dan tahunan kepada UAPB. | |||||||
(6) | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pelaksana UAPPB-E1 dibantu oleh petugas/operator Aplikasi tingkat UAPPB-E1. | |||||||
(7) | Petugas/operator Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas: | |||||||
a. | menerima dan memverifikasi laporan BMN dari UAKPB; | |||||||
b. | melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dan laporan barang pada tingkat UAKPB; | |||||||
c. | memantau kualitas data laporan BMN melalui Aplikasi; | |||||||
d. | menyusun laporan BMN tingkat UAPPB-E1; | |||||||
e. | melakukan analisis untuk membuat CaLBMN; | |||||||
f. | menelaah laporan BMN tingkat UAPPB-E1; dan | |||||||
g. | menyampaikan laporan BMN tingkat UAPPB-E1 ke UAPB. | |||||||
Bagian Keempat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara tingkat Satuan Kerja | ||||||||
Pasal 11 | ||||||||
(1) | UAKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibentuk pada tingkat Satker. | |||||||
(2) | Penanggung jawab UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni kepala Satker. | |||||||
(3) | Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat administrator/pengawas yang membidangi keuangan/pejabat yang ditunjuk. | |||||||
(4) | UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: | |||||||
a. | menyelenggarakan sistem manajemen informasi BMN; | |||||||
b. | menyelenggarakan sistem akuntansi BMN; | |||||||
c. | menyelenggarakan inventarisasi BMN; dan | |||||||
d. | menyusun dan menyampaikan laporan BMN serta jurnal transaksi BMN. | |||||||
(5) | Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: | |||||||
a. | menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPB sebagai pelaksana sistem akuntansi BMN di lingkungannya; | |||||||
b. | mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN; | |||||||
c. | memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem akuntansi BMN; | |||||||
d. | meneliti, menganalisis, dan menandatangani laporan BMN; dan | |||||||
e. | menyampaikan laporan BMN UAKPB ke kantor pelayanan perbendaharaan negara dan UAPPB-E1. | |||||||
(6) | Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan kegiatan: | |||||||
a. | sistem akuntansi BMN berdasarkan target yang telah ditetapkan; | |||||||
b. | membina dan memantau pelaksanaan sistem akuntansi BMN; | |||||||
c. | mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan; dan | |||||||
d. | meneliti dan menganalisis laporan keuangan UAKPB yang akan didistribusikan. | |||||||
(7) | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pelaksana UAKPB dibantu oleh petugas/operator Aplikasi tingkat UAKPB. | |||||||
(8) | Petugas/operator Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas: | |||||||
a. | memelihara dokumen sumber dan dokumen BMN; | |||||||
b. | membukukan/menginput dokumen sumber ke dalam Aplikasi; | |||||||
c. | melakukan verifikasi atas jurnal transaksi/buku besar yang dihasilkan Aplikasi dengan dokumen sumber; | |||||||
d. | melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dan laporan barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; | |||||||
e. | melakukan rekonsiliasi dengan kuasa bendahara umum negara setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; | |||||||
f. | memantau kualitas data laporan BMN melalui Aplikasi dan menindaklanjuti perbaikan data; | |||||||
g. | menyusun laporan BMN tingkat UAKPB; | |||||||
h. | menelaah laporan BMN tingkat UAKPB; | |||||||
i. | melakukan analisis untuk membuat CaLBMN; dan | |||||||
j. | menyiapkan pendistribusian laporan BMN tingkat UAKPB. | |||||||
BAB V KETENTUAN PENUTUP | ||||||||
Pasal 12 | ||||||||
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Operator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Operator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 921 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | ||||||||
Pasal 13 | ||||||||
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | ||||||||
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. | ||||||||
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2026 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 789 | ||||||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.