Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 27 Tahun 2026

Berlaku
Mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2027
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2026
 
TENTANG
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
      

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan jangkauan pelayanan teknis di bidang pengembangan ekspor dan mendukung peningkatan kinerja ekspor nasional, perlu membentuk unit pelaksana teknis bidang pengembangan ekspor di lingkungan Kementerian Perdagangan;
b.bahwa pembentukan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
      

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
4.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
5.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 605);
      
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
      

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 605) diubah sebagai berikut:
  
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
      
 
Pasal 2
 (1)UPT di lingkungan Kementerian meliputi:
  a.UPT bidang pengembangan sumber daya manusia perdagangan;
  b.UPT bidang kemetrologian dan standardisasi metrologi legal;
  c.UPT bidang standardisasi dan pengendalian mutu;
  d.UPT bidang pengawasan; dan
  e.UPT bidang pengembangan ekspor.
 (2)Bagan susunan organisasi UPT di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      
2.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA dan disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 57A sampai dengan Pasal 57G sehingga berbunyi sebagai berikut:
      
 
BAB VA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN EKSPOR
 
 
    
 
Pasal 57A
 (1)UPT bidang pengembangan ekspor di lingkungan Kementerian yaitu Balai Pengembangan Ekspor.
 (2)Balai Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
 (3)Balai Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
      
 
Pasal 57B
 (1)Pembinaan teknis dan administrasi Balai Pengembangan Ekspor dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
 (2)Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 (3)Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara operasional oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
      
 
Pasal 57C
 Balai Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan konsultasi dan fasilitasi teknis di bidang pengembangan ekspor.
      
 
Pasal 57D
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57C, Balai Pengembangan Ekspor menyelenggarakan fungsi:
 a.penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengembangan ekspor;
 b.pelaksanaan pelayanan konsultasi kepada pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan, prosedur, dan ketentuan legalitas ekspor;
 c.pelaksanaan pelayanan fasilitasi teknis meliputi pertemuan usaha dan temu bisnis, penjaringan peserta promosi dagang, adaptasi produk ekspor, dan peningkatan daya saing produk ekspor;
 d.pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi permintaan pembelian dari calon pembeli luar negeri;
 e.pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan pemutakhiran data pelaku usaha;
 f.pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi pasar dan hasil implementasi perjanjian perdagangan internasional;
 g.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan ekspor; dan
 h.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengembangan Ekspor.
      
 
Pasal 57E
 Susunan organisasi Balai Pengembangan Ekspor terdiri atas:
 a.Subbagian Tata Usaha; dan
 b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
      
 
Pasal 57F
 Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57E huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Pengembangan Ekspor.
      
 
Pasal 57G
 (1)Untuk mendukung peningkatan jangkauan pelayanan di bidang pengembangan ekspor, dapat dibentuk Satuan Pelaksana Pengembangan Ekspor pada Balai Pengembangan Ekspor.
 (2)Satuan Pelaksana Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural.
 (3)Satuan Pelaksana Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan sebagian atau seluruh tugas pelaksanaan pengembangan ekspor dari Balai Pengembangan Ekspor yang membawahinya.
 (4)Satuan Pelaksana Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk.
      
3.Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
      
 
Pasal 70
 (1)Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan, Kepala Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu, Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan, Kepala Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, Kepala Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal, Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal, Kepala Balai Pengujian Mutu Barang, Kepala Balai Kalibrasi, Kepala Balai Sertifikasi, Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga, dan Kepala Balai Pengembangan Ekspor merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
 (2)Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
      
4.Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
      
 
Pasal 71
 (1)Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan, Kepala Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu, Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan, Kepala Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, Kepala Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal, Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal, Kepala Balai Pengujian Mutu Barang, Kepala Balai Kalibrasi, Kepala Balai Sertifikasi, Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga, Kepala Balai Pengembangan Ekspor, dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 (2)Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      
5.Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 73 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:
      
 
Pasal 73
 (1)UPT bidang pengembangan sumber daya manusia perdagangan meliputi:
  a.Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan terdiri atas 3 (tiga) balai;
  b.Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu terdiri atas 1 (satu) balai; dan
  c.Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan terdiri atas 1 (satu) balai.
 (2)UPT bidang kemetrologian dan standardisasi metrologi legal meliputi:
  a.Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan terdiri atas 1 (satu) balai;
  b.Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal terdiri atas 1 (satu) balai; dan
  c.Balai Standardisasi Metrologi Legal terdiri atas 4 (empat) balai.
 (3)UPT bidang standardisasi dan pengendalian mutu meliputi:
  a.Balai Pengujian Mutu Barang terdiri atas 1 (satu) balai;
  b.Balai Kalibrasi terdiri atas 1 (satu) balai; dan
  c.Balai Sertifikasi terdiri atas 1 (satu) balai.
 (4)UPT bidang pengawasan meliputi Balai Pengawasan Tertib Niaga, terdiri atas 4 (empat) balai.
 (4a)UPT bidang pengembangan ekspor meliputi Balai Pengembangan Ekspor, terdiri atas 2 (dua) balai dan 1 (satu) satuan pelaksana.
 (5)Nama, lokasi, dan Wilayah Kerja UPT di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      
6.Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
      
 
Pasal 76
 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 605), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
      
7.Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
      

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2027.
      
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
      
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2026
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI SANTOSO
 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DHAHANA PUTRA
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 767
Background
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.