Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 18 Tahun 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan impor, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 855);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 855) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE.

 

Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.

 

Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

 

Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE.

 

Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan perubahan Perizinan Berusaha.

 

Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

 

Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor.

 

Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan terhadap pos tarif/harmonized system, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang, merupakan sisa masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor.

 

Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:

 

 

a.

tanggal awal, berlaku sejak tanggal terbit Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan; dan

 

 

b.

tanggal akhir, sama dengan tanggal akhir yang tercantum pada Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan.

 

Selain pos tarif/harmonized system, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan berupa tanggal awal dan tanggal akhir, sesuai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan.

 

Dalam hal perubahan Persetujuan Impor dilakukan setelah pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas Persetujuan Impor dan/atau Laporan Surveyor yang telah digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean, masa berlaku perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa tanggal awal dan tanggal akhir sesuai dengan masa berlaku:

 

 

a.

Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan; atau

 

 

b.

Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan yang terakhir telah diterbitkan, dalam hal Perizinan Berusaha di bidang Impor telah dilakukan perubahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap permohonan perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE.

 

Apabila permohonan perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor perpanjangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atau sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan perpanjangan Persetujuan Impor.

 

Apabila permohonan perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Persetujuan Impor perpanjangan belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penerbitan Persetujuan Impor perpanjangan secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

 

Apabila permohonan perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja atau sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan perpanjangan Persetujuan Impor.

 

Apabila permohonan perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun sampai dengan masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan perpanjangan Persetujuan Impor belum diterbitkan, dilakukan penerbitan perpanjangan Persetujuan Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

 

Masa berlaku Persetujuan Impor perpanjangan berupa tanggal awal terhitung setelah berakhirnya masa berlaku Persetujuan Impor.

 

Perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat diberikan terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan mengalami keterlambatan kedatangan yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa:

 

 

a.

keadaan kahar;

 

 

b.

bencana kemanusiaan;

 

 

c.

bencana alam;

 

 

d.

gangguan teknis alat angkut; dan/atau

 

 

e.

keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.

 

Barang yang telah dimuat pada alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan dokumen paling sedikit meliputi Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap elemen data dan/atau keterangan dalam Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan Impor Barang paling sedikit mengenai:

 

 

a.

nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;

 

 

b.

pos tarif/harmonized system;

 

 

c.

jumlah Barang dan satuan Barang; dan

 

 

d.

pelabuhan tujuan.

 

Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB dan pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan dalam Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan:

 

 

a.

antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, paling sedikit mengenai:

 

 

 

nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;

 

 

 

pos tarif/harmonized system;

 

 

 

jumlah Barang dan satuan Barang; dan

 

 

 

pelabuhan tujuan,

 

 

 

dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan pada saat pemasukan ke KPBPB dari luar Daerah Pabean; atau

 

 

b.

antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:

 

 

 

nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;

 

 

 

pos tarif/harmonized system;

 

 

 

jumlah Barang dan satuan Barang; dan

 

 

 

pelabuhan muat di KPBPB.

 

Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK atau pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan dalam Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan:

 

 

a.

antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK, paling sedikit mengenai:

 

 

 

nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;

 

 

 

pos tarif/harmonized system;

 

 

 

jumlah Barang dan satuan Barang; dan

 

 

 

pelabuhan tujuan,

 

 

 

dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan dipenuhi pada saat pemasukan ke KEK; atau

 

 

b.

antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:

 

 

 

nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;

 

 

 

pos tarif/harmonized system; dan

 

 

 

jumlah Barang dan satuan Barang.

 

Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke TPB atau pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan dalam Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan:

 

 

a.

antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pemasukan ke TPB, paling sedikit mengenai:

 

 

 

nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;

 

 

 

pos tarif/harmonized system;

 

 

 

jumlah Barang dan satuan Barang; dan

 

 

 

pelabuhan tujuan,

 

 

 

dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan dipenuhi pada saat pemasukan ke TPB; atau

 

 

b.

antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:

 

 

 

nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;

 

 

 

pos tarif/harmonized system; dan

 

 

 

jumlah Barang dan satuan Barang.

 

Terhadap elemen data dan/atau keterangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h dan perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan:

 

 

a.

pemberitahuan Impor Barang;

 

 

b.

pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang ke KPBPB;

 

 

c.

pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang ke KEK;

 

 

d.

Pemberitahuan Pabean Impor Barang ke TPB;

 

 

e.

pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;

 

 

f.

pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau

 

 

g.

Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pengeluaran Barang TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, 

 

 

Persetujuan Impor masih berlaku.

 

Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h berupa tanggal awal harus:

 

 

a.

sebelum tanggal dokumen manifest BC 1.1; atau

 

 

b.

sama dengan tanggal dokumen manifest BC 1.1.

 

Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h berupa tanggal akhir harus:

 

 

a.

setelah tanggal dokumen manifest BC 1.1; atau

 

 

b.

sama dengan tanggal dokumen manifest BC 1.1.

 

Terhadap elemen data dan/atau keterangan jumlah Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan pemberitahuan Impor Barang alokasi jumlah Barang masih memenuhi.

 

Sisa alokasi jumlah Barang yang diizinkan tercantum dalam SINSW.

 

Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

 

Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum ditetapkan, satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f sesuai dengan ketentuan internasional.

 

Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Importir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.

 

Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa nomor seri Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dan jenis/uraian Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6a), ayat (6b), dan ayat (6c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.

 

Pengajuan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang dilakukan secara elektronik oleh Importir kepada Surveyor melalui sistem yang dimiliki Surveyor.

 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang dilakukan di:

 

 

a.

negara asal Barang;

 

 

b.

negara muat; atau

 

 

c.

pelabuhan muat, di luar negeri.

 

Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan di TPB, KPBPB, atau KEK dalam hal Barang diberlakukan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor pada saat pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari TPB, KPBPB, atau KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang digunakan sebagai:

 

 

a.

dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean; atau

 

 

b.

dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (post border).

 

Dalam hal Impor atas Barang tertentu wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), penerbitan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan.

 

Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) dapat diterbitkan setelah masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir dengan ketentuan:

 

 

a.

Barang yang diimpor telah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan

 

 

b.

Barang telah tiba di pelabuhan tujuan sebelum masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir yang dibuktikan dengan tanggal dokumen manifest BC 1.1.

 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6b) huruf b tidak berlaku terhadap Impor atas Barang tertentu yang dapat tiba di pelabuhan tujuan setelah masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir yang dibuktikan dengan tanggal dokumen manifest BC 1.1 dan Barang telah dimuat pada alat angkut pada saat Perizinan Berusaha di bidang Impor masih berlaku yang dibuktikan dengan dokumen Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan dan 1 (satu) dokumen Pemberitahuan Pabean Impor.

 

Dalam hal pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor untuk Barang tertentu dilakukan di TPB, KPBPB, atau KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengeluaran Barang tertentu dari TPB, KPBPB, atau KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean dan 1 (satu) dokumen Pemberitahuan Pabean Impor.

 

Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

 

Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit berupa:

 

 

a.

nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;

 

 

b.

pos tarif/harmonized system;

 

 

c.

jumlah dan satuan Barang;

 

 

d.

pelabuhan tujuan, kecuali Laporan Surveyor yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB;

 

 

e.

pelabuhan muat di KPBPB, untuk Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan di wilayah KPBPB; dan

 

 

f.

nama dan alamat KEK atau TPB, untuk Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan di wilayah KEK atau TPB.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (10), dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara Laporan Surveyor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor paling sedikit mengenai:

 

a.

nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;

 

b.

pos tarif/harmonized system;

 

c.

pelabuhan tujuan, kecuali Laporan Surveyor yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB; dan

 

d.

nomor dan tanggal Persetujuan Impor, dalam hal dipersyaratkan Persetujuan Impor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Surat Keterangan.

 

Dalam hal permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW terhitung sejak permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Surat Keterangan.

 

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu waktu.

 

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit berupa:

 

 

a.

nomor dan tanggal terbit Surat Keterangan;

 

 

b.

identitas Importir;

 

 

c.

pos tarif/harmonized system;

 

 

d.

jenis/uraian Barang;

 

 

e.

jumlah Barang dan satuan Barang;

 

 

f.

masa berlaku; dan

 

 

g.

keterangan/spesifikasi Barang.

 

Identitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat elemen data atau keterangan paling sedikit berupa:

 

 

a.

nama perusahaan; dan

 

 

b.

alamat perusahaan.

 

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

 

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:

 

 

a.

dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor; atau

 

 

b.

dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (post border).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila permohonan perubahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan Surat Keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Surat Keterangan.

 

Apabila permohonan perubahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW terhitung sejak permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Surat Keterangan.

 

Masa berlaku perubahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa masa berlaku Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

 

Masa berlaku perubahan Surat Keterangan berupa:

 

 

a.

tanggal awal, berlaku sejak tanggal terbit perubahan Surat Keterangan; dan

 

 

b.

tanggal akhir, sama dengan tanggal akhir yang tercantum pada Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang telah diterbitkan.

 

Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku terhadap pos tarif/harmonized system, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang, yang merupakan hasil perubahan.

 

Selain pos tarif/harmonized system, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masa berlaku perubahan Surat Keterangan berupa tanggal awal dan tanggal akhir, sesuai dengan masa berlaku Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang telah diterbitkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan ayat (2) Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik.

 

Apabila Importir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, Importir dikenai sanksi administratif berupa:

 

 

 

a.

pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor;

 

 

 

b.

penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3);

 

 

 

c.

penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) untuk penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor berikutnya, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir;

 

 

 

d.

rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, untuk Importir yang hanya memiliki Laporan Surveyor; dan/atau

 

 

 

e.

pembekuan terhadap Perizinan Berusaha di bidang Impor komoditas yang sama, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir dan Importir telah memiliki jenis Perizinan Berusaha di bidang Impor komoditas yang sama, selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).

 

Penangguhan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap jenis Persetujuan Impor komoditas yang sama.

 

Rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis untuk kelompok komoditas yang sama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan ayat (2) Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik.

 

Apabila Importir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Impor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, Importir dikenai sanksi administratif berupa:

 

 

a.

pembekuan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), untuk Surat Keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam masa berlaku Surat Keterangan;

 

 

b.

penangguhan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berikutnya selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), untuk Surat Keterangan yang berlaku 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor;

 

 

c.

penangguhan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berikutnya selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), untuk Surat Keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Surat Keterangan berakhir; atau

 

 

d.

pembekuan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) komoditas yang sama selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Surat Keterangan berakhir dan Importir telah memiliki jenis Surat Keterangan komoditas yang sama.

 

Penangguhan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan terhadap jenis Surat Keterangan komoditas yang sama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanksi administratif berupa:

 

a.

pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf e diaktifkan kembali, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);

 

b.

penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dicabut, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);

 

c.

rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d dicabut, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3);

 

d.

pembekuan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a dan huruf d diaktifkan kembali, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);

 

e.

penangguhan penerbitan Surat Keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dicabut, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1); dan

 

f.

penangguhan penerbitan Surat Keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c dicabut, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan ayat (1) Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peringatan, pembekuan, penangguhan, dan pengaktifan kembali:

 

 

a.

Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam:

 

 

 

Pasal 69 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e;

 

 

 

Pasal 71 huruf a; dan

 

 

 

Pasal 71 huruf b; serta

 

 

b.

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam:

 

 

 

Pasal 70 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

 

 

 

Pasal 71 huruf d;

 

 

 

Pasal 71 huruf e; dan

 

 

 

Pasal 71 huruf f,

 

 

 

dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

 

Penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dan/atau penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, serta pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf b dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

 

Penangguhan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, Pasal 70 ayat (2) huruf c, dan Pasal 73 ayat (1) huruf d, serta pencabutan penangguhan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, Pasal 71 huruf f, dan Pasal 74 ayat (1) huruf d dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

 

Rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan pencabutan rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d, Pasal 71 huruf c, Pasal 73 ayat (1) huruf e, dan Pasal 74 ayat (1) huruf e, dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke sistem elektronik Surveyor dan ke SINSW.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan ayat (1) Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa:

 

 

a.

peringatan, pembekuan, dan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 73 ayat (1) huruf a, Pasal 76 ayat (1) huruf a, Pasal 77 ayat (3) huruf a, Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, dan Pasal 84 ayat (2) huruf d, serta pengaktifan kembali pembekuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dan Pasal 74 ayat (1) huruf a;

 

 

b.

peringatan, pembekuan, dan pencabutan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2) huruf a dan huruf d, Pasal 73 ayat (1) huruf c, Pasal 76 ayat (1) huruf a, Pasal 77 ayat (3) huruf a, Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, dan Pasal 84 ayat (2) huruf d, serta pengaktifan kembali pembekuan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dan Pasal 74 ayat (1) huruf c;

 

 

c.

penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, Pasal 69 ayat (2) huruf c, Pasal 73 ayat (1) huruf b, Pasal 76 ayat (1) huruf b, Pasal 77 ayat (3) huruf b, Pasal 80 ayat (1) huruf b, Pasal 81 ayat (3) huruf b, dan Pasal 84 ayat (2) huruf a, serta pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf b; dan

 

 

d.

penangguhan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, Pasal 70 ayat (2) huruf c, Pasal 73 ayat (1) huruf d, dan Pasal 71 huruf e, serta pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, Pasal 71 huruf f, dan Pasal 74 ayat (1) huruf d,

 

 

dilakukan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

 

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Importir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window.

 

Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d, Pasal 71 huruf c, Pasal 73 ayat (1) huruf e, Pasal 76 ayat (1) huruf c, Pasal 77 ayat (3) huruf c, Pasal 80 ayat (1) huruf c, Pasal 81 ayat (3) huruf c, dan Pasal 84 ayat (2) huruf c, serta pencabutan rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dan Pasal 74 ayat (1) huruf e, disampaikan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada Surveyor, dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window.

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terjadi hambatan kelancaran arus Barang Impor, Menteri dapat memberikan pengecualian kebijakan dan pengaturan Impor dalam Peraturan Menteri ini, dengan pertimbangan:

 

 

a.

untuk kepentingan nasional;

 

 

b.

menyangkut hajat hidup orang banyak;

 

 

c.

terkait dengan program pemerintah; dan/atau

 

 

d.

sesuai dengan arahan Presiden.

 

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

 

 

a.

hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;

 

 

b.

hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan; atau

 

 

c.

hasil rapat koordinasi dan/atau keputusan satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden.

 

Berdasarkan hasil rapat dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta diunggah melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

 

Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Lembaga National Single Window.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai:

 

a.

penerbitan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6a), ayat (6b), dan ayat (6c);

 

b.

penelitian elemen data dan/atau keterangan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d;

 

c.

pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e; dan

 

d.

pembekuan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d,

 

mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta pada

tanggal 3 Juni 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 361