Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17 Tahun 2025

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor tekstil dan produk tekstil, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor tekstil dan produk tekstil;

b.

bahwa kebijakan dan pengaturan impor tekstil dan produk tekstil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);

12.

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

13.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

14.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449);

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

2.

Tekstil adalah serat, benang, dan/atau kain.

3.

Produk Tekstil adalah karpet, penutup lantai tekstil lainnya, pakaian jadi, aksesori pakaian jadi, dan/atau Barang tekstil sudah jadi lainnya.

4.

Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.

5.

Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.

6.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

7.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

8.

Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.

9.

API Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.

10.

API Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

11.

Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat PI adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.

12.

Surat Keterangan adalah persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan terhadap pengecualian kebijakan dan pengaturan Impor atau Impor untuk tujuan tertentu.

13.

Barang Komplementer adalah Barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.

14.

Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah Barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.

15.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.

16.

Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian Barang yang diimpor.

17.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

18.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas Barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

19.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai.

20.

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

21.

Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

22.

Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor.

23.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

24.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tekstil dan Produk Tekstil yang diatur impornya terdiri atas:

 

a.

tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya;

 

b.

tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik;

 

c.

Barang tekstil sudah jadi lainnya; dan

 

d.

pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi.

(2)

Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/harmonized system dan uraian Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa PI sebelum Tekstil dan Produk Tekstil masuk ke dalam Daerah Pabean.

(2)

Penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3)

Menteri memberikan mandat penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

(4)

PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

 

a.

PI Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya API-P;

 

b.

PI Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya API-U;

 

c.

PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API-P;

 

d.

PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API-U;

 

e.

PI Barang tekstil sudah jadi lainnya API-P;

 

f.

PI Barang tekstil sudah jadi lainnya API-U;

 

g.

PI pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi API-P; dan

 

h.

PI pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi API-U.

(5)

Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, perpanjangan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

(6)

Daftar pos tarif/harmonized system dan uraian Barang Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7)

Ketentuan mengenai:

 

a.

persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

 

b.

masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan

 

c.

kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/harmonized system dan uraian Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

(2)

Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:

 

a.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang Perdagangan Luar Negeri; dan

 

b.

kebijakan dan pengaturan Impor.

(3)

Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(4)

Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk LS.

(5)

LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit berupa:

 

a.

nomor dan tanggal terbit LS;

 

b.

pos tarif/harmonized system;

 

c.

jumlah dan satuan Barang; dan

 

d.

pelabuhan tujuan, kecuali LS yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.

(6)

Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara LS dan dokumen pemberitahuan pabean Impor paling sedikit mengenai:

 

a.

nomor dan tanggal terbit LS;

 

b.

pos tarif/harmonized system;

 

c.

jumlah dan satuan Barang; dan

 

d.

pelabuhan tujuan, kecuali LS yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.

(7)

Daftar pos tarif/harmonized system dan uraian Barang Tekstil dan Produk Tekstil yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap Impor atas Tekstil dan Produk Tekstil untuk pos tarif/harmonized system dan uraian Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor.

(2)

Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.

(3)

Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemasukan Tekstil dan Produk Tekstil ke KPBPB dari luar Daerah Pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:

 

a.

Perizinan Berusaha di bidang Impor;

 

b.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau

 

c.

ketentuan pelabuhan tujuan.

(2)

Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

(3)

Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

(4)

Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

(5)

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

(6)

PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) untuk pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(7)

PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh:

 

a.

Pelaku Usaha di KPBPB; atau

 

b.

Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Tekstil dan Produk Tekstil atau yang menerima Tekstil dan Produk Tekstil.

(8)

Tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik asal luar Daerah Pabean dilarang dikeluarkan dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

 

 

 

 

 

(1)

Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Tekstil dan Produk Tekstil dari luar Daerah Pabean ke KPBPB Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.

(2)

Pemasukan Tekstil dan Produk Tekstil ke KPBPB Sabang dari luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.

(3)

Pemasukan Tekstil dan Produk Tekstil ke KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

(4)

Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari KPBPB Sabang ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

(5)

Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Impor Tekstil dan Produk Tekstil ke KEK belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:

 

a.

Perizinan Berusaha di bidang Impor;

 

b.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau

 

c.

ketentuan pelabuhan tujuan.

(2)

Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil asal Impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

(3)

Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

(4)

Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

(5)

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

(6)

PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) untuk pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil asal luar Daerah Pabean dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(7)

PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh:

 

a.

Pelaku Usaha di KEK; atau

 

b.

Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Tekstil dan Produk Tekstil atau yang menerima Tekstil dan Produk Tekstil.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemasukan Tekstil dan Produk Tekstil ke TPB belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:

 

a.

Perizinan Berusaha di bidang Impor;

 

b.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau

 

c.

ketentuan pelabuhan tujuan.

(2)

Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.

(3)

Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

(4)

Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

(5)

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

(6)

PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) untuk pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil asal luar Daerah Pabean dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(7)

PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh:

 

a.

Pelaku Usaha TPB;

 

b.

Importir; atau

 

c.

Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean,

 

yang memiliki Tekstil dan Produk Tekstil atau yang menerima Tekstil dan Produk Tekstil.

 

 

 

 

 

 

(1)

Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:

 

a.

Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan

 

b.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis,

 

dikecualikan terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil berupa Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

(2)

Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas Impor Tekstil dan Produk Tekstil berupa:

 

a.

Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;

 

b.

pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi; dan

 

c.

Barang tekstil sudah jadi lainnya,

 

dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kebijakan dan pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dapat dikecualikan dalam hal:

 

a.

Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha; dan

 

b.

Impor dilakukan untuk kegiatan usaha.

(2)

Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan terhadap:

 

a.

Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API; dan

 

b.

Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

(3)

Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan terhadap Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.

(4)

Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5)

Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6)

Pengecualian Impor dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberlakukan terhadap:

a.

pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, kecuali terhadap pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;

b.

pengeluaran Tekstil dan Produk Tekstil dari KEK dan TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;

c.

Impor Tekstil dan Produk Tekstil berupa:

 

1.

Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;

 

2.

pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi; dan

 

3.

Barang tekstil sudah jadi lainnya,

 

dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan Surat Keterangan.

(2)

Pengecualian terhadap kebijakan dan pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tekstil dan Produk Tekstil berupa:

 

a.

Barang tekstil sudah jadi lainnya; dan

 

b.

pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi,

 

dapat diimpor sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar.

(2)

Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat PI berupa:

 

a.

PI Barang Komplementer pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi API-P;

 

b.

PI Barang Komplementer Barang tekstil sudah jadi lainnya API-P;

 

c.

PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi API-P; dan

 

d.

PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar Barang tekstil sudah jadi lainnya API-P,

 

dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(3)

Permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

(4)

Selain PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

(5)

Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(6)

Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk LS.

(7)

LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit berupa:

 

a.

nomor dan tanggal terbit LS;

 

b.

pos tarif/harmonized system;

 

c.

jumlah dan satuan Barang; dan

 

d.

pelabuhan tujuan, kecuali LS yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.

(8)

Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara LS dan dokumen pemberitahuan pabean Impor paling sedikit mengenai:

 

a.

nomor dan tanggal terbit LS;

 

b.

pos tarif/harmonized system;

 

c.

jumlah dan satuan Barang; dan

 

d.

pelabuhan tujuan, kecuali LS yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.

(9)

Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

(10)

Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(11)

Ketentuan mengenai:

 

a.

persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

 

b.

masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan

 

c.

kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

 

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Importir yang telah memiliki:

 

a.

PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2), dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi; dan

 

b.

LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (6) serta telah merealisasikan impornya, wajib menyampaikan laporan realisasi Impor,

 

secara elektronik kepada Menteri.

(2)

Kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

 

 

 

 

 

 

(1)

Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif.

(2)

Importir yang melanggar ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dikenai sanksi administratif.

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Importir dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil untuk pos tarif/harmonized system dan uraian Barang tertentu berupa:

 

a.

NIB yang berlaku sebagai API;

 

b.

Perizinan Berusaha di bidang Impor;

 

c.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau

 

d.

ketentuan pelabuhan tujuan.

(3)

Pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan kegiatan Perdagangan di Kawasan Pabean (border) atau setelah melalui Kawasan Pabean (post border).

(4)

Barang Tekstil dan Produk Tekstil untuk pos tarif/harmonized system dan uraian Barang tertentu yang pengawasannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (post border) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:

 

1.

PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API- P;

 

2.

PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API- U;

 

3.

PI Barang tekstil sudah jadi lainnya API-P;

 

4.

PI Barang tekstil sudah jadi lainnya API-U;

 

5.

PI pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi API-P; atau

 

6.

PI pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi API-U, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;

b.

PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa PI Tekstil dan Produk Tekstil API-P dinyatakan masih tetap berlaku sebagai PI Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya API-P sampai dengan masa berlakunya berakhir;

c.

PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa PI Tekstil dan Produk Tekstil API-U dinyatakan masih tetap berlaku sebagai PI Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya API-U sampai dengan masa berlakunya berakhir;

d.

PI sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:

 

1.

PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API- P;

 

2.

PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API- U;

 

3.

PI Barang tekstil sudah jadi lainnya API-P; dan

 

4.

PI Barang tekstil sudah jadi lainnya API-U,

 

dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan, sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

e.

PI sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:

 

1.

PI pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi API-P; atau

 

2.

PI pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi API-U,

 

hanya dapat dilakukan perubahan terhadap negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang, tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa perubahan pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

f.

PI sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:

 

1.

PI pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi API-P; atau

 

2.

PI pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi API-U,

 

dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

g.

PI Tekstil dan Produk Tekstil API-P sebagaimana dimaksud pada huruf b dan PI Tekstil dan Produk Tekstil API-U sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

h.

PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:

 

1.

PI Barang sebagai Barang Komplementer Barang Tekstil sudah jadi lainnya;

 

2.

PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar Barang Tekstil sudah jadi lainnya;

 

3.

PI Barang sebagai Barang Komplementer pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi; atau

 

4.

PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi,

 

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

i.

Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:

 

1.

Surat Keterangan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;

 

2.

Surat Keterangan Impor Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;

 

3.

Surat Keterangan Impor Barang Tekstil sudah jadi lainnya; atau

 

4.

Surat Keterangan Impor pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi,

 

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;

j.

Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa Surat Keterangan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dinyatakan masih tetap berlaku sebagai Surat Keterangan Impor Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya sampai dengan masa berlakunya berakhir;

k.

Importir yang telah mengajukan permohonan PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, berupa:

 

1.

PI dan perubahan PI Tekstil dan Produk Tekstil API-P;

 

2.

PI dan perubahan PI Tekstil dan Produk Tekstil API-U;

 

3.

PI dan perubahan PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API-P;

 

4.

PI dan perubahan PI Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik API-U;

 

5.

PI dan perubahan PI Barang Tekstil sudah jadi lainnya API-P; atau

 

6.

PI dan perubahan PI Barang Tekstil sudah jadi lainnya API-U,

 

tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

l.

Importir yang telah mengajukan permohonan PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, berupa:

 

1.

PI dan perubahan PI Barang sebagai Barang Komplementer Barang Tekstil sudah jadi lainnya;

 

2.

PI dan perubahan PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar Barang Tekstil sudah jadi lainnya;

 

3.

PI dan perubahan PI Barang sebagai Barang Komplementer pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi; atau

 

4.

PI dan perubahan PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi,

 

tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

m.

Importir yang telah mengajukan permohonan Surat Keterangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

n.

Dokumen lain berupa laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam penerbitan PI atau Surat Keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

o.

Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

p.

Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk komoditi Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya;

q.

Terhadap dokumen Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau dokumen Impor lainnya yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor Barang tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

r.

LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:

 

1.

LS Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;

 

2.

LS Barang Tekstil sudah jadi lainnya; atau

 

3.

LS pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi,

 

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai;

s.

LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa LS Tekstil dan Produk Tekstil dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya selesai;

t.

LS yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai sebagaimana dimaksud pada huruf r dan huruf s, dapat dilakukan perubahan dan/atau pembatalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;

u.

Terhadap Barang Impor dari luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang tiba di pelabuhan tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC 1.1), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

v.

Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2025
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2025
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 450