Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-33/BC/2017

 

 

 

 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 angka 5 dan angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.04/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

 

 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING TINDAK LANJUT DAN EVALUASI HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Audit adalah audit kepabeanan dan/atau audit cukai.

2.

Tim Audit adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai berdasarkan surat tugas atau surat perintah.

3.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

4.

Direktur adalah Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5.

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

6.

Pejabat Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai.

7.

Hasil Audit adalah Laporan Hasil Audit (LHA), Kertas Kerja Audit (KKA), dan beserta lampirannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

8.

Evaluasi Hasil Audit adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai Hasil Audit dengan sasaran penilaian yang meliputi pemenuhan prosedur pelaksanaan audit, pemenuhan standar audit, pemenuhan program audit, penerapan pengujian pemenuhan program audit, penerapan ketentuan atas temuan hasil audit, dan temuan hasil audit.

9.

Lembar Evaluasi Hasil Audit adalah lembar penilaian atas Evaluasi Hasil Audit.

10.

Pungutan Negara adalah seluruh pungutan di bidang impor, ekspor, dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan, cukai dan perpajakan termasuk bunga dan sanksi administrasi berupa denda.

11.

Tindak Lanjut Hasil Audit adalah seluruh surat yang diterbitkan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai.

12.

Monitoring adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengetahui tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit.

13.

Feedback Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit adalah ringkasan analisis atas kegiatan monitoring dan evaluasi hasil audit yang digunakan sebagai masukan kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau unit lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

 

 

(1)

Audit dilaksanakan oleh Tim Audit.

(2)

Hasil pelaksanaan audit dituangkan oleh Tim Audit dalam Hasil Audit dan disampaikan kepada Direktur, Kepala Kantor, dan/atau Direktur Jenderal.

(3)

Atas Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Tindak Lanjut Hasil Audit.

(4)

Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi:

 

a.

penyempurnaan peraturan perundang-undangan;

 

b.

perbaikan atas sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan;

 

c.

penagihan Pungutan Negara yang terutang;

 

d.

pengembalian kelebihan pembayaran Pungutan Negara;

 

e.

penelitian ulang;

 

f.

perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI), pembukuan, IT Inventory; dan/atau

 

g.

rekomendasi lainnya yang harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan Monitoring atas Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e.

(2)

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat melakukan Monitoring atas Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g.

(3)

Pejabat yang melaksanakan Monitoring pada unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 

a.

Kepala Subdirektorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang evaluasi hasil pelaksanaan audit, Monitoring Audit, dan hasil pelaksanaan penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai; atau

 

b.

Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

(4)

Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

 

a.

pengumpulan data;

 

b.

tabulasi data; dan

 

c.

pelaporan.

(5)

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat melakukan konfirmasi dan/atau menyampaikan Feedback Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit kepada pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan Monitoring.

 

 

 

 

(1)

Kegiatan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan sumber data antara lain:

 

a.

laporan realisasi penagihan hasil audit; dan/atau

 

b.

laporan pelaksanaan audit.

(2)

Laporan realisasi penagihan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

 

a.

dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan/atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam hal terdapat penagihan hasil audit yang harus ditindaklanjuti dengan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi;

 

b.

disampaikan kepada pihak yang menerbitkan Tindak Lanjut Hasil Audit dalam bentuk data elektronik (softcopy) paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan untuk tingkat penyelesaian penagihan sampai dengan bulan sebelumnya; dan

 

c.

menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3)

Laporan pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

 

a.

disusun oleh Kepala Kantor dan dikirim kepada Direktur;

 

b.

disusun oleh Kepala Subdirektorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan audit dan penelitian ulang kepabeanan dan cukai serta disampaikan kepada Direktur dengan ditembuskan kepada Kepala Subdirektorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang evaluasi hasil pelaksanaan audit, monitoring audit, dan hasil pelaksanaan penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai;

 

c.

disusun dalam bentuk data elektronik (softcopy) paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan untuk pelaksanaan audit bulan sebelumnya; dan

 

d.

disusun menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

(1)

Kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara mengkompilasi seluruh data yang terkait dengan Tindak Lanjut Hasil Audit guna mendapatkan objek data yang digunakan untuk Monitoring.

(2)

Tata cara kegiatan pengumpulan data diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

(1)

Kegiatan tabulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan dengan menggunakan lembar kontrol tindak lanjut hasil audit guna memudahkan penentuan waktu dan bentuk kegiatan Monitoring yang akan dilakukan.

(2)

Lembar kontrol tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

(1)

Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menyampaikan seluruh hasil pemanfaatan data selama proses kegiatan Monitoring dan dengan penyampaian laporan monitoring tindak lanjut hasil audit.

(2)

Laporan monitoring tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh:

 

a.

Kepala Kantor dan disampaikan kepada Direktur; dan

 

b.

Kepala Subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi audit pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dan disampaikan kepada Direktur;

(3)

Laporan monitoring tindak lanjut hasil audit dibuat dalam bentuk data elektronik (softcopy) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4)

Laporan monitoring tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(1)

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan Evaluasi Hasil Audit terhadap Hasil Audit yang diterima.

(2)

Pejabat yang melaksanakan Evaluasi Hasil Audit pada unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 

a.

Kepala Subdirektorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang evaluasi hasil pelaksanaan audit, Monitoring Audit, dan hasil pelaksanaan penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai; atau

 

b.

Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

 

 

 

 

(1)

Evaluasi Hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:

 

a.

Lembar Evaluasi Hasil Audit I yang merupakan hasil evaluasi terkait kelengkapan dokumen dalam pemenuhan prosedur pelaksanaan audit dan temuan hasil audit sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

b.

Lembar Evaluasi Hasil Audit II yang merupakan hasil evaluasi terkait pemenuhan prosedur pelaksanaan audit, pemenuhan standar audit, pemenuhan program audit, penerapan pengujian pemenuhan program audit, penerapan ketentuan atas temuan hasil audit yang dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan:

a.

feedback;

b.

profiling pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Audit;

c.

eksaminasi;

d.

rekomendasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan unit lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau

e.

rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak lanjut Hasil Audit Kepabeanan dan Audit Cukai dan PER-12/BC/2012 tentang Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan dan Audit Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 November 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI