Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10 Tahun 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan Bank Indonesia;

bahwa perluasan adopsi layanan ekonomi dan keuangan digital menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan respons kebijakan secara tepat dan terukur sejalan dengan inisiatif utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia sehingga diperlukan infrastruktur data sistem pembayaran untuk memperkuat manajemen risiko industri sistem pembayaran dan integritas transaksi pembayaran, guna mewujudkan struktur industri sistem pembayaran yang berdaya tahan;

bahwa infrastruktur data sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu didukung dengan pengaturan tata kelola dalam pemrosesan data termasuk pertukaran data sistem pembayaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan Data Sistem Pembayaran;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGATURAN DATA SISTEM PEMBAYARAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Data Sistem Pembayaran adalah semua data dan informasi terkait Sistem Pembayaran.

Data Pengguna Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Data Pengguna Jasa adalah Data Sistem Pembayaran yang berupa data tentang orang perseorangan dan korporasi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Bank Umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri di Indonesia, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

Lembaga Selain Bank Umum yang selanjutnya disingkat LSBU adalah badan usaha berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia selain Bank Umum.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PSP adalah Bank Umum atau LSBU yang menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran dan/atau infrastruktur Sistem Pembayaran.

Infrastruktur Data Sistem Pembayaran adalah infrastruktur data Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pihak Terhubung adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran untuk terhubung dengan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Subjek Data Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Subjek Data adalah orang perseorangan dan korporasi yang pada dirinya melekat Data Pengguna Jasa.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Self-Regulatory Organization di bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pengendali Data adalah setiap orang, Badan Publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pengguna Jasa.

Prosesor Data adalah setiap orang, Badan Publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa atas nama Pengendali Data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaturan Data Sistem Pembayaran didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik dan profesional, yang dilakukan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk:

menjadi acuan bagi Bank Indonesia, PSP, Pihak Terhubung, dan pihak lain dalam melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;

menjadi pedoman bagi Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;

menjadi pedoman bagi PSP dan pihak lain dalam penyelenggaraan keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan

menjadi acuan dalam pembentukan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan industri terkait pengaturan Data Sistem Pembayaran dan/atau penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi:

Bank Indonesia;

PSP;

Pihak Terhubung; dan

pihak lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran.

Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

Data Pengguna Jasa; dan

 

data lain terkait penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Dalam melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang melakukan agregasi Data Sistem Pembayaran.

PSP, Pihak Terhubung, dan pihak lain melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bank Indonesia ini meliputi pengaturan mengenai:

elemen Data Sistem Pembayaran;

tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran;

pertukaran Data Sistem Pembayaran;

Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;

koordinasi dan kerja sama; dan

pelaporan, pengawasan, dan pemantauan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data Sistem Pembayaran dapat berasal dari:

 

Bank Indonesia;

 

PSP; dan

 

pihak lain.

Mekanisme perolehan Data Sistem Pembayaran dari sumber Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:

 

Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;

 

infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;

 

penyampaian laporan kepada Bank Indonesia; dan

 

mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia berwenang meminta PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menyampaikan Data Sistem Pembayaran menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSP dan pihak lain menyampaikan Data Sistem Pembayaran menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PSP dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas kebenaran seluruh Data Sistem Pembayaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Pengguna Jasa meliputi:

data orang perseorangan; dan

data Korporasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia menetapkan klasifikasi Data Pengguna Jasa meliputi:

 

data publik;

 

data privat; dan/atau

 

data kontraktual.

Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian klasifikasi Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran diterapkan bagi:

Bank Indonesia sebagai Pengendali Data;

Bank Indonesia sebagai Badan Publik; dan

PSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tata kelola pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh PSP.

Kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

 

legalitas dari pemrosesan Data Pengguna Jasa;

 

mekanisme pemberian dan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa yang telah diberikan kepada Pengendali Data;

 

standar kontrak;

 

pelindungan hak Subjek Data; dan

 

lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia menetapkan tahapan pemberlakuan penerapan aspek kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jangka waktu pemberlakuan aspek kebijakan tata kelola.

PSP wajib memastikan kepatuhan penerapan aspek kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP.

Dalam hal Bank Indonesia tidak menetapkan kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP menetapkan kebijakan tata kelola pemrosesan Data Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan oleh SRO.

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tata kelola pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Pihak Terhubung dan/atau pihak lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengendali Data memastikan pemenuhan dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa.

Dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

pelaksanaan kepentingan umum (public task);

 

pemenuhan kewajiban hukum (legal obligation);

 

pelindungan kepentingan vital (vital interest);

 

pemenuhan kepentingan yang sah (legitimate interest);

 

persetujuan (consent) dari Subjek Data; dan/atau

 

pelaksanaan perjanjian (contract).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai kebijakan tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek Data memiliki hak dalam pemrosesan Data Pengguna Jasa untuk:

mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pengguna Jasa, serta akuntabilitas pihak yang meminta Data Pengguna Jasa terkait Subjek Data dimaksud;

menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data;

mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan Data Pengguna Jasa secara otomatis, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data; dan

menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia dapat menetapkan mekanisme pengajuan dan pemrosesan keberatan dari Subjek Data terkait pemrosesan Data Pengguna Jasa.

Dalam hal Bank Indonesia tidak menetapkan mekanisme pengajuan dan pemrosesan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP menetapkan mekanisme pengajuan dan pemrosesan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan oleh SRO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia sebagai Pengendali Data menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pengguna Jasa.

Bank Indonesia sebagai Pengendali Data bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pengguna Jasa yang dilakukan Bank Indonesia.

Dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa, Bank Indonesia melakukan pemberitahuan privasi (privacy notice) kepada Subjek Data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kewajiban Pengendali Data sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, dikecualikan dalam kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, dikecualikan dalam kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi hak Subjek Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk Subjek Data berupa Korporasi.

Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, dikecualikan bagi Bank Indonesia dalam kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas pemrosesan Data Sistem Pembayaran setelah Data Sistem Pembayaran ditransfer kepada pihak lain yang menerima dan memanfaatkan Data Sistem Pembayaran.

Pihak lain yang menerima dan memanfaatkan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab atas pemrosesan Data Sistem Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia menetapkan pendekatan pemrosesan Data Pengguna Jasa dengan mempertimbangkan:

 

kepemilikan Data Pengguna Jasa;

 

pengendalian Data Pengguna Jasa; dan

 

aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pendekatan pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

 

pendekatan Pengendali Data terpisah; dan

 

pendekatan Pengendali Data bersama (joint controller).

Pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan pendekatan Pengendali Data terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain sebagai Prosesor Data untuk dan atas nama Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang pemrosesan Data Pengguna Jasa dilakukan sesuai perintah dan tujuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai pemrosesan Data Pengguna Jasa diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia sebagai Badan Publik melakukan pengelolaan informasi terkait pemrosesan Data Sistem Pembayaran.

Dalam melakukan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik di bidang Sistem Pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan jenis informasi publik yang dikelola Bank Indonesia sebagai Badan Publik.

Proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai keterbukaan informasi publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Pengendali Data dilakukan sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa.

Pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan:

 

secara elektronik dan/atau nonelektronik; dan

 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa meliputi:

 

perolehan;

 

penanganan; dan

 

pemanfaatan.

Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa berupa perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

 

pemerolehan; dan

 

pengumpulan.

Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa berupa penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

 

pengolahan dan penganalisisan;

 

penyimpanan;

 

perbaikan dan pembaruan; dan

 

penghapusan atau pemusnahan.

Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa berupa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:

 

penampilan;

 

pengumuman;

 

transfer;

 

penyebarluasan; dan

 

pengungkapan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai mekanisme dan tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia menetapkan jenis fraud dalam Sistem Pembayaran untuk memastikan integritas transaksi pembayaran.

Jenis fraud dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

transaksi pembayaran yang tidak sah (unauthorised payment transactions);

 

manipulasi terhadap pihak pembayar untuk melakukan transaksi pembayaran (manipulation of payers to issue payment);

 

fraud yang menyasar PSP melalui penyalahgunaan Data Pengguna Jasa atau Sistem Pembayaran (fraud related to the PSP through customer data or payment systems); dan

 

fraud yang berkaitan dengan produk lainnya yang diselenggarakan oleh PSP (fraud related to other PSP’s products).

PSP menetapkan suatu perbuatan merupakan fraud berdasarkan jenis fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penetapan fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan penetapan pelaku fraud.

Dalam menetapkan suatu perbuatan merupakan fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSP mempertimbangkan aspek:

 

tipologi fraud; dan

 

kerugian yang ditimbulkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran, PSP wajib:

 

menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran; dan

 

menerapkan manajemen risiko untuk memastikan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran.

Kebijakan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

 

pencegahan;

 

deteksi;

 

investigasi dan pelaporan;

 

pemantauan dan evaluasi; dan

 

edukasi.

Manajemen risiko untuk memastikan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

 

pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris atau yang setara;

 

ketersediaan kebijakan dan prosedur; dan

 

kecukupan struktur organisasi dan akuntabilitas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pengelolaan fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PSP juga melakukan pengelolaan terhadap:

transaksi keuangan terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan

transaksi lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa, PSP dan Pihak Terhubung wajib melakukan penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa untuk:

 

mengevaluasi potensi risiko yang timbul dari suatu pemrosesan Data Pengguna Jasa; dan

 

menentukan upaya atau langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko, termasuk terhadap hak Subjek Data.

Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

 

deskripsi pemrosesan Data Pengguna Jasa;

 

penilaian kebutuhan dan tujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa;

 

penilaian risiko Data Pengguna Jasa; dan

 

langkah mitigasi risiko Data Pengguna Jasa.

Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PSP dan Pihak Terhubung sebelum melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa.

Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kelayakan, kelanjutan, dan pengendalian risiko dari kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa.

Ketentuan mengenai penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

 

teguran tertulis;

 

denda;

 

penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;

 

penghentian sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan/atau

 

sanksi administratif lain.

Dalam menentukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:

 

tingkat pelanggaran;

 

potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha;

 

pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau

 

aspek lain.

Bank Indonesia dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia berwenang menetapkan cakupan pertukaran Data Sistem Pembayaran.

Cakupan pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia; dan

 

pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan PSP.

Cakupan pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

 

berdasarkan pihak:

 

 

antara Bank Indonesia dengan PSP; dan

 

 

antara Bank Indonesia dengan pihak lain; dan

 

berdasarkan yurisdiksi:

 

 

di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

 

 

lintas batas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a untuk Data Pengguna Jasa meliputi:

pemerolehan;

pengumpulan;

perbaikan dan pembaruan;

penampilan;

pengumuman;

transfer;

penyebarluasan; dan

pengungkapan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan:

melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; atau

tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertukaran Data Sistem Pembayaran melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus memenuhi persyaratan minimum yang terdiri atas:

 

terdapat dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Sistem Pembayaran; dan

 

memiliki narahubung.

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan lain selain persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertukaran Data Sistem Pembayaran tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mencakup:

 

Data Sistem Pembayaran yang tidak terstandardisasi; dan

 

data terkait lain.

Klasifikasi terhadap Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diterapkan dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, PSP wajib memenuhi standar minimum kontraktual yang paling sedikit meliputi:

 

ruang lingkup dan tujuan pertukaran Data Sistem Pembayaran;

 

kewajiban pihak yang mengirim Data Sistem Pembayaran;

 

kewajiban pihak yang menerima Data Sistem Pembayaran;

 

pilihan hukum atau penyelesaian sengketa;

 

pengakhiran kontrak;

 

tata cara perubahan kontrak;

 

tata cara transfer Data Sistem Pembayaran; dan

 

hak dan upaya hukum Subjek Data.

Selain pemenuhan persyaratan standar minimum kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP wajib menunjuk narahubung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dilakukan menggunakan dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Sistem Pembayaran.

Dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

nota kesepahaman;

 

perjanjian keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;

 

perjanjian kerja sama; dan/atau

 

dokumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a angka 2, dapat dilakukan pembentukan joint task force oleh 2 (dua) pihak atau lebih.

Joint task force sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas paling sedikit:

 

melakukan koordinasi dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran;

 

memastikan keamanan Data Sistem Pembayaran; dan

 

memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Joint task force sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pedoman kerja yang paling sedikit memuat:

 

tata cara dan mekanisme koordinasi; dan

 

pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak,

 

dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertukaran Data Sistem Pembayaran berupa Data Pengguna Jasa untuk sektor khusus meliputi:

 

perpajakan;

 

penegakan hukum; dan

 

sektor khusus lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertukaran Data Sistem Pembayaran berupa Data Pengguna Jasa untuk sektor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

 

pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak;

 

prinsip kerahasiaan, keamanan data, dan pelindungan data pribadi; dan

 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan penggunaan dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dikecualikan bagi pertukaran Data Pengguna Jasa untuk sektor khusus sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa:

 

teguran tertulis;

 

denda;

 

penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;

 

penghentian sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan/atau

 

sanksi administratif lain.

Dalam menentukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:

 

tingkat pelanggaran;

 

potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha;

 

pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau

 

aspek lain.

Bank Indonesia dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai pertukaran Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia menetapkan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Bank Indonesia bertindak sebagai penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain sebagai penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran untuk dan atas nama Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktur Data Sistem Pembayaran digunakan untuk:

 

mengidentifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik;

 

mengidentifikasi dan mengukur integritas transaksi pembayaran dari pengguna jasa;

 

melakukan pertukaran Data Sistem Pembayaran;

 

menyimpan Data Sistem Pembayaran untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan

 

layanan penyediaan Data Sistem Pembayaran lain.

Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dapat terhubung dengan:

 

infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia; dan/atau

 

infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menetapkan ketentuan dan prosedur meliputi:

 

jenis Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;

 

penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;

 

cakupan dan klasifikasi Data Pengguna Jasa;

 

pemrosesan dan tujuan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;

 

cakupan hak dan kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia;

 

Pihak Terhubung;

 

mekanisme pertukaran Data Sistem Pembayaran;

 

keterhubungan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

 

akses Data Sistem Pembayaran; dan

 

aspek penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bank Indonesia memberikan hak akses kepada Pihak Terhubung.

Pihak yang dapat menjadi Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

Bank Indonesia;

 

PSP; dan

 

pihak lain.

Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:

 

mengelola Data Sistem Pembayaran;

 

menyediakan Data Sistem Pembayaran;

 

menggunakan Data Sistem Pembayaran; dan/atau

 

lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pemberian hak akses kepada Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap pihak yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terhubung harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pemenuhan persyaratan dan perolehan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank Indonesia sebagai Pihak Terhubung.

Persyaratan sebagai Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

 

kelembagaan; dan

 

lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Persyaratan aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

 

legalitas badan hukum;

 

keuangan; dan

 

kepengurusan.

Bentuk dan perincian dokumen persyaratan sebagai Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman resmi Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia berwenang meminta calon Pihak Terhubung untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen tambahan terkait permohonan sebagai Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam keterhubungan dengan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, Pihak Terhubung wajib:

 

menerapkan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, termasuk memiliki dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa;

 

mematuhi standar keamanan serta tata kelola dan manajemen risiko;

 

memenuhi prinsip kepatuhan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

 

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung yang melakukan kegiatan menyediakan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b wajib:

 

menyediakan Data Sistem Pembayaran berdasarkan cakupan data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

 

membuka akses Data Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia; dan

 

bertanggung jawab atas kebenaran seluruh Data Sistem Pembayaran yang disediakan.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung yang melakukan kegiatan menggunakan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c wajib:

 

memperhatikan klasifikasi Data Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

 

bertanggung jawab atas Data Sistem Pembayaran yang diterima dari Bank Indonesia;

 

memastikan pemrosesan sesuai dengan ruang lingkup yang diperjanjikan; dan

 

bertanggung jawab atas kendali pemrosesan dan tujuan pemrosesan Data Sistem Pembayaran yang diterima.

Kewajiban Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikecualikan bagi Bank Indonesia sebagai Pihak Terhubung.

Bank Indonesia dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian pihak manapun yang timbul dan/atau akan timbul dari pemrosesan Data Sistem Pembayaran oleh Pihak Terhubung selain Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menyelenggarakan layanan identifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik, Bank Indonesia melakukan:

 

pembentukan identifikasi unik calon pengguna jasa atau pengguna jasa; dan

 

pengelolaan identifikasi unik calon pengguna jasa atau pengguna jasa.

Dalam penyelenggaraan layanan identifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib:

 

menyediakan data calon pengguna jasa dan Data Pengguna Jasa kepada Bank Indonesia; dan

 

melakukan pengelolaan identifikasi unik pengguna jasa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menyelenggarakan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi dari pengguna jasa, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran.

Dalam penyelenggaraan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib menyampaikan Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); dan

 

penetapan lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib melakukan pengecekan integritas transaksi pembayaran yang terindikasi fraud.

Dalam melakukan pengecekan integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP melakukan tindakan:

 

menunda melaksanakan pengkreditan; atau

 

tidak melaksanakan transaksi pembayaran dalam bentuk apapun dari dan ke rekening atau akun penerima dana, termasuk tidak melakukan perintah pengiriman dana keluar kecuali untuk pendebitan biaya-biaya yang menjadi kewajiban pemilik rekening atau penerima dana.

Pihak Terhubung berupa PSP wajib menginformasikan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengguna jasa secara tertulis melalui surat dan/atau sarana elektronik.

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengguna jasa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sejak pengecekan integritas transaksi pembayaran dilakukan.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengecekan integritas transaksi pembayaran.

Pihak Terhubung berupa PSP menatausahakan dokumen hasil pengecekan integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

 

identitas pengirim;

 

identitas penerima;

 

tanggal transaksi;

 

nominal transaksi; dan

 

alasan pengecekan integritas transaksi pembayaran.

Dalam hal tindakan telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pihak Terhubung berupa PSP wajib:

 

melanjutkan transaksi pembayaran, jika pengguna jasa yang transaksinya terindikasi fraud tidak ditetapkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); atau

 

tidak meneruskan transaksi pembayaran, jika pengguna jasa yang transaksinya terindikasi fraud ditetapkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Pengecekan terhadap integritas transaksi pembayaran yang terindikasi fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan oleh Pihak Terhubung berupa PSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan standar dan praktik terbaik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penggunaan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib:

 

melakukan pemantauan berkesinambungan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha dan/atau transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan

 

melakukan penginian data, informasi, dan/atau dokumen transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pihak Terhubung berupa PSP bertanggung jawab atas status pengguna jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Dalam menerapkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP menerapkan customer due diligence dan/atau enhanced due diligence sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan standar dan praktik terbaik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pihak Terhubung berupa PSP wajib tidak meneruskan transaksi pembayaran pengguna jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dengan memperhatikan status terkini Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Pihak Terhubung berupa PSP yang tidak meneruskan transaksi pembayaran wajib menginformasikan kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:

 

alasan tidak meneruskan transaksi; dan

 

tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diteruskan transaksinya,

 

secara tertulis melalui surat dan/atau sarana elektronik.

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengguna jasa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sejak Pihak Terhubung berupa PSP tidak meneruskan transaksi pembayaran.

Pihak Terhubung berupa PSP yang tidak meneruskan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menatausahakan dokumen paling sedikit meliputi informasi:

 

identitas pengirim;

 

identitas penerima;

 

tanggal transaksi;

 

nominal transaksi; dan

 

alasan tidak meneruskan transaksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengguna jasa dapat mengajukan keberatan atas tindakan Pihak Terhubung berupa PSP yang tidak meneruskan transaksi pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disertai dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pihak Terhubung berupa PSP.

Keberatan pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pihak Terhubung berupa PSP yang melakukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).

Berdasarkan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak Terhubung berupa PSP menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia menetapkan masa retensi dan jangka waktu pencantuman Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Pihak Terhubung berupa PSP wajib menerapkan masa retensi dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menyelenggarakan layanan pertukaran Data Sistem Pembayaran, Bank Indonesia memfasilitasi penyediaan dan penggunaan Data Sistem Pembayaran.

Dalam penyelenggaraan layanan pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib menyediakan dan menggunakan Data Sistem Pembayaran sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penyediaan dan penggunaan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Data Pengguna Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran hak akses Pihak Terhubung pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Pengakhiran hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

 

permintaan Pihak Terhubung;

 

tindak lanjut pengawasan dan/atau pemantauan; dan/atau

 

pengenaan sanksi administratif.

Bank Indonesia melakukan pengakhiran hak akses Pihak Terhubung pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran setelah Pihak Terhubung menyelesaikan seluruh kewajiban atas hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Bank Indonesia dapat mengumumkan pengakhiran hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia menetapkan standardisasi Data Sistem Pembayaran dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Pihak Terhubung berupa PSP wajib memenuhi standardisasi Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai standardisasi Data Sistem Pembayaran dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia menetapkan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap.

Penetapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, meliputi aspek:

 

jadwal penyelenggaraan;

 

ruang lingkup penyelenggaraan;

 

mekanisme penerapan; dan

 

lain.

Bank Indonesia dapat mewajibkan PSP untuk menjadi Pihak Terhubung dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak Terhubung wajib mematuhi penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

 

kesiapan dan jenis layanan dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;

 

kesiapan infrastruktur pendukung;

 

kesiapan Pihak Terhubung dan PSP; dan/atau

 

aspek lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (3), Pasal 49 ayat (7), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:

 

teguran tertulis;

 

denda;

 

penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;

 

penghentian sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan/atau

 

sanksi administratif lain.

Dalam menentukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:

 

tingkat pelanggaran;

 

potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha;

 

pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau

 

aspek lain.

Bank Indonesia dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama mengenai Data Sistem Pembayaran dengan pihak eksternal, yang meliputi:

penyelenggaraan;

penerapan kepatuhan;

pengembangan sistem; dan/atau

koordinasi dan kerja sama lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinasi dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dilakukan melalui forum koordinasi, nota kesepahaman, dan/atau perjanjian kerja sama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia dapat meminta PSP dan Pihak Terhubung untuk menyampaikan laporan mengenai implementasi pengaturan Data Sistem Pembayaran.

Berdasarkan permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP dan Pihak Terhubung wajib menyampaikan laporan mengenai implementasi pengaturan Data Sistem Pembayaran.

Selain permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta pihak lain untuk menyampaikan laporan mengenai implementasi pengaturan Data Sistem Pembayaran.

Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tata cara dan mekanisme penyampaian laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai penyampaian laporan implementasi pengaturan Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap implementasi pengaturan Data Sistem Pembayaran.

Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PSP.

Cakupan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan:

 

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

tata kelola dan manajemen risiko; dan/atau

 

aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Objek pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pihak Terhubung.

Cakupan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan:

 

kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan

 

aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan/atau hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut berupa:

 

meminta pihak yang diawasi dan/atau dipantau untuk:

 

 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

 

 

membatasi kegiatan atau penyelenggaraan; dan/atau

 

 

menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;

 

menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan/atau

 

tindak lanjut lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menentukan tindak lanjut pengawasan dan/atau pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:

 

tingkat pelanggaran;

 

potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha;

 

pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau

 

pertimbangan lain.

Bank Indonesia dapat mengumumkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan dan pemantauan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

 

teguran tertulis;

 

denda;

 

penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;

 

penghentian sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan/atau

 

sanksi administratif lain.

Dalam menentukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan:

 

tingkat pelanggaran;

 

potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha;

 

pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau

 

aspek lain.

Bank Indonesia dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan pertama kali pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, terhadap PSP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

penerapan layanan identifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; dan

 

penerapan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dengan penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).

Kewajiban terkait penerapan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan sesuai penetapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia dapat menugaskan SRO terkait pengaturan Data Sistem Pembayaran dan/atau penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Penugasan Bank Indonesia kepada SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

 

mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia;

 

mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia; dan

 

menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang Sistem Pembayaran yang bersifat teknis dan mikro, berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kewenangan dan kewajiban SRO terkait pengaturan Data Sistem Pembayaran dan/atau penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai:

pemrosesan Data Sistem Pembayaran;

pertukaran Data Sistem Pembayaran;

cakupan dan kewajiban Pihak Terhubung; dan/atau

penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

 

kebijakan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a wajib disampaikan PSP kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku; dan

 

penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib disampaikan PSP kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

Bagi PSP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), kebijakan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PSP wajib menyampaikan perubahan kebijakan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran dan/atau penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa kepada Bank Indonesia, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2026

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

DESTRY DAMAYANTI

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 37/BI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perluasan adopsi layanan ekonomi dan keuangan digital semakin mengakselerasi transaksi sistem pembayaran seiring dengan derasnya arus inovasi dan pergeseran demografi yang didominasi oleh generasi muda yang cakap digital (digital savvy). Dinamika tersebut turut mengeskalasi tantangan dan kompleksitas risiko antara lain risiko siber, fraud, dan risiko lainnya yang berkaitan dengan integritas transaksi pembayaran. Kondisi tersebut memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terukur, sejalan dengan inisiatif utama yang telah dirumuskan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 melalui penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran ditujukan untuk memperkuat manajemen risiko industri Sistem Pembayaran dan integritas transaksi pembayaran, guna mewujudkan struktur industri Sistem Pembayaran yang berdaya tahan, dengan:

mengidentifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik;

mengidentifikasi dan mengukur integritas transaksi pembayaran dari pengguna jasa;

melakukan pertukaran Data Sistem Pembayaran;

menyimpan Data Sistem Pembayaran untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan

layanan penyediaan Data Sistem Pembayaran lain.

Penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran juga perlu didukung oleh pengaturan tata kelola dalam pemrosesan data termasuk pertukaran Data Sistem Pembayaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Secara umum Peraturan Bank Indonesia ini mengatur materi muatan antara lain mengenai elemen Data Sistem Pembayaran, tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran, pertukaran Data Sistem Pembayaran, Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, koordinasi dan kerja sama, pelaporan, pengawasan, dan pemantauan, serta tahapan implementasi Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dan keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

 

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pihak lain antara lain kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 4 huruf d.

Huruf a

Data Sistem Pembayaran yang diperoleh dengan menggunakan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran antara lain Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran.

Huruf b

Data Sistem Pembayaran yang diperoleh dengan menggunakan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara lain data transaksi pembayaran lintas batas yang diproses melalui infrastruktur Sistem Pembayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data publik” adalah Data Pengguna Jasa yang diproses untuk pemenuhan kepentingan publik dan kewajiban hukum antara lain Data Pengguna Jasa pelaku fraud dan data sanction screening terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Pengguna Jasa berupa perjanjian keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data privat” adalah Data Pengguna Jasa yang diproses untuk satu atau beberapa tujuan tertentu dengan dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Pengguna Jasa berupa perjanjian keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dan persetujuan (consent) Subjek Data.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data kontraktual” adalah Data Pengguna Jasa yang diproses untuk pemenuhan kewajiban perjanjian tertentu dengan dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Pengguna Jasa berupa nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama.

Pertimbangan tertentu antara lain mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional.

Cukup jelas.

Kebijakan tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran bagi Bank Indonesia sebagai Badan Publik antara lain kebijakan terkait pengawasan serta penyelenggaraan informasi publik.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelindungan hak Subjek Data antara lain mekanisme tindak lanjut keberatan terkait pemrosesan Data Pengguna Jasa dalam bentuk koreksi data.

Huruf e

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Penarikan persetujuan tidak membatalkan hasil pemrosesan Data Pengguna Jasa yang telah dilakukan oleh Pengendali Data.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pemberitahuan privasi (privacy notice) dilakukan antara lain melalui laman resmi Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penyelenggaraan tugas Bank Indonesia antara lain untuk kepentingan pengawasan moneter, Sistem Pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bank Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Lihat penjelasan ayat (1).

Cukup jelas.

Lihat penjelasan ayat (1).

Yang dimaksud dengan “menerima dan memanfaatkan Data Sistem Pembayaran” adalah melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran antara lain pengolahan, penyimpanan, dan transfer Data Sistem Pembayaran.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

Pendekatan Pengendali Data terpisah dimaksudkan agar masing-masing Pengendali Data menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pengguna Jasa secara sendiri-sendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “informasi publik” adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Transaksi pembayaran antara lain transfer dana.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Manipulasi terhadap pihak pembayar untuk melakukan transaksi pembayaran (manipulation of payers to issue payment) antara lain manipulasi dalam melakukan transaksi pembayaran untuk memindahkan dana kepada rekening pelaku fraud.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Penetapan pelaku fraud antara lain penetapan pengguna jasa sebagai pelaku fraud.