Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 357/KMK.01/2010

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kementerian Keuangan, dipandang perlu melimpahkan kewenangan Menteri Keuangan kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat jawaban sanggahan banding;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Jawaban Sanggahan Banding;

 

 

1.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

2.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;

 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT JAWABAN SANGGAHAN BANDING.

 

Memberikan pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala/Ketua Badan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat jawaban sanggahan banding yang diajukan oleh penyedia barang/jasa pemborongan/ jasa lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tersebut, Pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

5.

Para Staf Ahli Menteri Keuangan;

6.

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;

7.

Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2010
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO