Keputusan Presiden Nomor: 56/P Tahun 2010

 

a.

bahwa berkenaan dengan pengunduran diri Dr. Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014, sebagaimana disampaikan melalui surat tanggal 4 Mei 2010, dipandang perlu memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari jabatan tersebut, dan selanjutnya mengangkat penggantinya;

b.

bahwa Sdr. Agus D.W. Martowardojo, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, untuk diangkat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014;

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat Dr. Sri Mulyani Indrawati, dari jabatan Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014, dan menetapkan pengangkatan Sdr. Agus D.W. Martowardojo sebagai penggantinya, dengan Keputusan Presiden.

 

 

1.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Memberhentikan dengan hormat:

Dr. Sri Mulyani Indrawati

sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 karena mengundurkan diri, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

 

Terhitung mulai saat pelantikan, mengangkat: 

 

Sdr. Agus D.W. Martowardojo

sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014.

 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;

3.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah;

4.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

5.

Ketua Mahkamah Agung;

6.

Ketua Mahkamah Konstitusi;

7.

Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

8.

Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

9.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

Petikan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO