Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 23/KMK.01/2012

Berlaku

Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/KMK.01/2012

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BERSAMA PENANGANAN PERMASALAHAN SENGKETA KEPEMILIKAN ASET NEGARA YANG DIKELOLA TNI ANGKATAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa Tim Bersama Penanganan Permasalahan Sengketa Kepemilikan Aset Negara Yang Dikelola TNI Angkatan Laut yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.01/2010, serta masa kerjanya diperpanjang dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.01/2011 telah berakhir masa kerjanya pada tanggal 31 Desember 2011;

bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan tugas Tim serta dalam rangka efektifitas dan efisiensi, dipandang perlu memperpanjang kembali masa kerja dan mengubah susunan keanggotaan Tim Bersama Penanganan Permasalahan Sengketa Kepemilikan Aset Negara Yang Dikelola TNI Angkatan Laut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Masa Kerja Dan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Bersama Penanganan Permasalahan Sengketa Kepemilikan Aset Negara Yang Dikelola TNI Angkatan Laut;

Mengingat

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.01/2010 tentang Pembentukan Tim Bersama Penanganan Permasalahan Sengketa Kepemilikan Aset Negara Yang Dikelola TNI Angkatan Laut;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.01/2011 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Bersama Penanganan Permasalahan Sengketa Kepemilikan Aset Negara yang Dikelola TNI Angkatan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BERSAMA PENANGANAN PERMASALAHAN SENGKETA KEPEMILIKAN ASET NEGARA YANG DIKELOLA TNI ANGKATAN LAUT.

KESATU

Memperpanjang masa kerja Tim Bersama Penanganan Permasalahan Sengketa Kepemilikan Aset Negara Yang Dikelola Oleh TNI Angkatan Laut sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

KEDUA

Mengubah susunan keanggotaan Tim Bersama Penanganan Permasalahan Sengketa Kepemilikan Aset Negara Yang Dikelola Oleh TNI Angkatan Laut, yang terdiri dari Pengarah, Pelaksana, dan Sekretariat yang selanjutnya disebut Tim Bersama, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

I.	PENGARAH
	1.	Menteri Keuangan Republik Indonesia	sebagai Ketua;
	2.	Menteri Pertahanan Republik Indonesia	sebagai Anggota;
	3.	Panglima TNI Republik Indonesia	sebagai Anggota;
	4.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	5.	Kepala Staf TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	6.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan	sebagai Anggota;
	7.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	8.	Kepala Badan Pembinaan Hukum Markas Besar TNI	sebagai Anggota;
	9.	Asisten Staf Umum Logistik TNI AL TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;

II.	PELAKSANA
	1.	Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Penanggung jawab;
	2.	Kepala Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian keuangan	sebagai Ketua;
	3.	Limar Marpaung Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IB Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Wakil Ketua;
	4.	Arif Purwadi Satriyono Penangan perkara Tk. I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Sekretaris;
	5.	Kepala Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	6.	Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	7.	Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	8.	Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan	sebagai Anggota;
	9.	Kepala Bagian Bantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	10.	Kepala Bagian Bantuan Hukum III Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	11.	Wakil dari Badan Pembinaan Hukum Markas Besar TNI	sebagai Anggota;
	12.	Wakil dari Badan Pembinaan Hukum Markas Besar TNI	sebagai Anggota;
	13.	Wakil dari Biro Hukum Kementerian Pertahanan	sebagai Anggota;
	14.	Wakil dari Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	15.	Wakil dari Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	16.	Wakil dari Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	17.	Wakil dari staf Umum Logistik TNI AL TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	18.	Wakil dari Badan Pertanahan Nasional	sebagai Anggota;
	19.	Sugeng Meijanto Poerba Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IA Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	20.	Rizal Alpiani Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IC Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	21.	Hasya Ilma Adhana Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum ID Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	22.	Pangihutan Siagian Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIC Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	23.	Wakil dari Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	24.	Wakil dari Direktorat Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	25.	Sahat B.H.J. Pardede Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	26.	Erni Nuraeni Santosa Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jendera!, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	27.	Elita Mariant Purba Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	28.	Christian Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	29.	Nina Nur Utami Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	30.	Nizar Yudhistira Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	31.	Prita Anindya Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	32.	Randhika Yoga Perdata Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	33.	Firstda Ayu Pian Nur Agusta Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;

III.	SEKRETARIAT
	1.	Supomo Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Ketua;
	2.	Hardianto Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Wakil Ketua;
	3.	Robert Siregar Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	4.	Tjistin Ningsih Pelaksana pada Biro Perencanaan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	5.	Ingga Yanuar Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	6.	Fajar Andhika Eridani Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	7.	Maria Pransiska Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	8.	Andi Setyo Darmawan Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	9.	Rudi Purnomo Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	10.	Gusti Bustami Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;

I.	PENGARAH
	1.	Menteri Keuangan Republik Indonesia	sebagai Ketua;
	2.	Menteri Pertahanan Republik Indonesia	sebagai Anggota;
	3.	Panglima TNI Republik Indonesia	sebagai Anggota;
	4.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	5.	Kepala Staf TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	6.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan	sebagai Anggota;
	7.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	8.	Kepala Badan Pembinaan Hukum Markas Besar TNI	sebagai Anggota;
	9.	Asisten Staf Umum Logistik TNI AL TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;

II.	PELAKSANA
	1.	Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Penanggung jawab;
	2.	Kepala Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian keuangan	sebagai Ketua;
	3.	Limar Marpaung Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IB Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Wakil Ketua;
	4.	Arif Purwadi Satriyono Penangan perkara Tk. I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Sekretaris;
	5.	Kepala Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	6.	Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	7.	Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	8.	Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan	sebagai Anggota;
	9.	Kepala Bagian Bantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	10.	Kepala Bagian Bantuan Hukum III Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	11.	Wakil dari Badan Pembinaan Hukum Markas Besar TNI	sebagai Anggota;
	12.	Wakil dari Badan Pembinaan Hukum Markas Besar TNI	sebagai Anggota;
	13.	Wakil dari Biro Hukum Kementerian Pertahanan	sebagai Anggota;
	14.	Wakil dari Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	15.	Wakil dari Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	16.	Wakil dari Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	17.	Wakil dari staf Umum Logistik TNI AL TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	18.	Wakil dari Badan Pertanahan Nasional	sebagai Anggota;
	19.	Sugeng Meijanto Poerba Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IA Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	20.	Rizal Alpiani Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IC Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	21.	Hasya Ilma Adhana Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum ID Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	22.	Pangihutan Siagian Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIC Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	23.	Wakil dari Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	24.	Wakil dari Direktorat Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	25.	Sahat B.H.J. Pardede Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	26.	Erni Nuraeni Santosa Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jendera!, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	27.	Elita Mariant Purba Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	28.	Christian Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	29.	Nina Nur Utami Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	30.	Nizar Yudhistira Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	31.	Prita Anindya Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	32.	Randhika Yoga Perdata Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	33.	Firstda Ayu Pian Nur Agusta Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;

III.	SEKRETARIAT
	1.	Supomo Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Ketua;
	2.	Hardianto Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Wakil Ketua;
	3.	Robert Siregar Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	4.	Tjistin Ningsih Pelaksana pada Biro Perencanaan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	5.	Ingga Yanuar Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	6.	Fajar Andhika Eridani Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	7.	Maria Pransiska Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	8.	Andi Setyo Darmawan Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	9.	Rudi Purnomo Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	10.	Gusti Bustami Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;

I.	PENGARAH
	1.	Menteri Keuangan Republik Indonesia	sebagai Ketua;
	2.	Menteri Pertahanan Republik Indonesia	sebagai Anggota;
	3.	Panglima TNI Republik Indonesia	sebagai Anggota;
	4.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	5.	Kepala Staf TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	6.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan	sebagai Anggota;
	7.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	8.	Kepala Badan Pembinaan Hukum Markas Besar TNI	sebagai Anggota;
	9.	Asisten Staf Umum Logistik TNI AL TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;

II.	PELAKSANA
	1.	Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Penanggung jawab;
	2.	Kepala Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian keuangan	sebagai Ketua;
	3.	Limar Marpaung Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IB Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Wakil Ketua;
	4.	Arif Purwadi Satriyono Penangan perkara Tk. I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Sekretaris;
	5.	Kepala Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	6.	Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	7.	Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	8.	Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan	sebagai Anggota;
	9.	Kepala Bagian Bantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	10.	Kepala Bagian Bantuan Hukum III Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	11.	Wakil dari Badan Pembinaan Hukum Markas Besar TNI	sebagai Anggota;
	12.	Wakil dari Badan Pembinaan Hukum Markas Besar TNI	sebagai Anggota;
	13.	Wakil dari Biro Hukum Kementerian Pertahanan	sebagai Anggota;
	14.	Wakil dari Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	15.	Wakil dari Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	16.	Wakil dari Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	17.	Wakil dari staf Umum Logistik TNI AL TNI Angkatan Laut	sebagai Anggota;
	18.	Wakil dari Badan Pertanahan Nasional	sebagai Anggota;
	19.	Sugeng Meijanto Poerba Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IA Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	20.	Rizal Alpiani Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IC Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	21.	Hasya Ilma Adhana Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum ID Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	22.	Pangihutan Siagian Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIC Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	23.	Wakil dari Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	24.	Wakil dari Direktorat Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	25.	Sahat B.H.J. Pardede Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	26.	Erni Nuraeni Santosa Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jendera!, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	27.	Elita Mariant Purba Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	28.	Christian Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	29.	Nina Nur Utami Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	30.	Nizar Yudhistira Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	31.	Prita Anindya Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	32.	Randhika Yoga Perdata Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	33.	Firstda Ayu Pian Nur Agusta Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;

III.	SEKRETARIAT
	1.	Supomo Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	sebagai Ketua;
	2.	Hardianto Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Wakil Ketua;
	3.	Robert Siregar Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	4.	Tjistin Ningsih Pelaksana pada Biro Perencanaan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	5.	Ingga Yanuar Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	6.	Fajar Andhika Eridani Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	7.	Maria Pransiska Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	8.	Andi Setyo Darmawan Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	9.	Rudi Purnomo Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;
	10.	Gusti Bustami Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan	sebagai Anggota;

KETIGA

Kepada anggota Tim Pendukung diberikan honorarium setiap bulannya dengan besaran honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.01/2010, sepanjang tidak dilakukan perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Kementerian Keuangan.

KEENAM

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Februari 2012
MENTERI KEUANGAN,

ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.