Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-106/PJ.BT5/1984

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya peraturan perundang-undang perpajakan 1984, perlu adanya sarana formulir untuk menampung pelaksanaan ketentuan peraturan tersebut;

b.

bahwa oleh karena itu perlu adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menetapkan bentuk-bentuk formulir dimaksud;

 

 

1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara No. 49 Tahun 1983 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3262);

2.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara No. 50 Tahun 1983 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3263);

3.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 1983 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3264);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Pengajuan Keberatan (Lembaran Negara No. 52 Tahun 1983);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Lembaran Negara No. 53 Tahun 1983 dan Tambahan Lembaran Negara No.3262);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara No. 55 Tahun 1983);

7.

Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 31 Desember 1983 Nomor: 947/KMK.04/1983; tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak;

8.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 21 Februari 1984 Nomor: KEP-17/BPJ.5/1984;

9.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 22 Maret 1984 Nomor: KEP-38/BPJ.5/1984.

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN BENTUK, JENIS DAN WARNA FORMULIR/SARANA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK.

 

Bentuk, jenis dan warna formulir/sarana yang dilengkapi dengan kode tertentu pada masing-masing formulir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinyatakan berlaku sebagai formulir yang digunakan untuk perubahan data wajib pajak dan pengawasan perubahan data wajib pajak.

 

Pemakaian dan penggunaan formulir sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditetapkan mulai berlaku sejak tanggal 1 November 1984.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1984
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SALAMUN A.T.