Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-71/BC/2000

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2000 tentang APBN Tahun Anggaran 2000 tanggal 21 Maret 2000 telah ditetapkan perubahan Tahun Anggaran 2000 dengan jangka waktu berlaku sejak tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2000;

b.

bahwa berdasarkan huruf a. dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 58/BC/1999 tanggal 17 September 1999 tentang pemberian penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai hasil tembakau.

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

2.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

3.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3944);

4.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 240/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Pelunasan Cukai;

5.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 105/KMK.05/1997 tanggal 12 Maret 1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Pelunasan Cukai;

6.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Kep-58/BC/1999 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.

 

 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP-58/BC/1999 TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU.

 

 

 

Mengubah ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Kep-58/BC/1999 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Jatuh tempo atau kewajiban pembayaran cukai atas pemberian penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari bulan kedua setelah bulan pengajuan CK-1.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:

 

a.

Dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari setiap tanggal 31, kecuali yang ditentukan pada huruf b dan c ayat ini, ditetapkan tanggal jatuh tempo atau kewajiban pelunasannya dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal terakhir bulan kedua setelah bulan pengajuan CK-1 yang bersangkutan.

 

b.

Dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari setiap tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Oktober ditetapkan tanggal jatuh tempo atau kewajiban pembayarannya selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2000.

 

c.

Dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari setiap tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 dalam bulan Desember ditetapkan tanggal jatuh tempo atau kewajiban pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal terakhir bulan Februari tahun berikutnya.

(3)

Jatuh tempo atau kewajiban pembayaran cukai atas pemberian penundaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari bulan ketiga setelah bulan pengajuan CK-1.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap:

 

a.

Dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari setiap tanggal 31, kecuali yang ditentukan pada huruf b dan c ayat ini, ditetapkan tanggal jatuh tempo atau kewajiban pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal terakhir bulan ketiga setelah bulan pengajuan CK-1 yang bersangkutan.

 

b.

Dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari setiap tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Oktober dalam bulan September, ditetapkan tanggal jatuh tempo atau kewajiban pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember.

 

c.

Dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari setiap tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 dalam bulan November, ditetapkan tanggal jatuh tempo atau kewajiban pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal terakhir bulan Februari tahun berikutnya".

 

 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 September 2000, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki atau diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

 

 

 

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1.

Menteri Keuangan;

2.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

3.

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

4.

Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;

5.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

6.

Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

7.

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh Indonesia;

8.

Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Oktober 2000

Direktur Jenderal,
ttd.

DR. Permana Agung D., M.Sc.