Perda Kabupaten Tulungagung Nomor: 1 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa penyelenggaraan dan pelayanan pasar di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014;

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat serta untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar perlu dilakukan penyesuaian kembali;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar.

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

8.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M.DAG/PER/9/2014;

9.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 2 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PASAR.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 2 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 1 Seri C), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

 

3.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.

 

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.

 

5.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan di Daerah.

 

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan di Daerah.

 

7.

Pasar rakyat yang selanjutnya disebut pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

 

8.

Penyelenggaraan Pasar adalah penyelenggaraan pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

9.

Pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar berupa Kios, Los dan Halaman/Pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

 

10.

Kios adalah bangunan di dalam pasar yang dibuat permanen dengan diberi sekat dari lantai sampai langit-langit dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.

 

11.

Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang.

 

12.

Halaman/Pelataran Pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.

 

13.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

14.

Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar rakyat, pasar grosir dan/atau pertokoan.

 

15.

Pedagang/pengusaha adalah setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan di pasar rakyat, pasar grosir dan/atau pertokoan.

 

16.

Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah tempat penjualan berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

 

17.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

 

18.

Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

 

19.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan Retribusi atas pelayanan penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang berupa fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

 

20.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, halaman/pelataran dan bentuk lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah.

 

21.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan dibidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

22.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

 

23.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

 

24.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

 

25.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

26.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

 

27.

Kelas Pasar adalah pengklasifikasian pasar berdasarkan tingkat populasi penduduk, sosial ekonomi dan tingkat keramaian pengunjung pasar.

 

28.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

29.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

 

30.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

 

31.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis atau bukti bayar elektronik.

 

Selain menggunakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemungutan retribusi dapat dilakukan secara elektronik.

 

(3)

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

 

(4)

Retribusi dipungut oleh Dinas.

 

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

3.

Setelah BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA dan di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

 

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

4.

Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XI A dan BAB XI B dan di antara ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 41B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan kegiatan pembangunan pasar baru, revitalisasi pasar, dan pengelolaan pasar.

 

(2)

Sumber pembiayaan kegiatan pembangunan pasar baru, revitalisasi pasar, dan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

 

 

a.

APBD Kabupaten; dan/atau

 

 

b.

sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

 

(3)

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan pasar baru, revitalisasi pasar, dan pengelolaan pasar yang sumber pembiayaannya berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar.

 

(2)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.

 

(3)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;

 

 

b.

koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar;

 

 

c.

pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar; dan

 

 

d.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan BAB XII diubah, sehingga BAB XII berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 6, dikenakan sanksi administratif.

 

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

 

 

a.

Teguran tertulis;

 

 

b.

Penghentian sementara kegiatan;

 

 

c.

Penghentian tetap kegiatan;

 

 

d.

Pencabutan sementara izin;

 

 

e.

Pencabutan tetap izin;

 

 

f.

Denda administratif; dan/atau

 

 

g.

Daya paksa polisional.

 

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran retribusi berdasarkan ketentuan mengenai tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2021.

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Juli 2020
BUPATI TULUNGAGUNG,
dto.
MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH,
dto.
Drs. SUKAJI, M.Si.

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 1 Seri C

 

 

 

 

 

 

Pasar rakyat sebagai objek potensial yang secara kultural terjadi secara alamiah dan menjadi bagian dari budaya setempat maka keberadaan pasar perlu dijaga kelestariannya yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan pasar dan fasilitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, maka pasar perlu dikelola secara baik dan profesional.

 

Pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014. Namun untuk menghadapi tantangan ke depan keberadaan pasar harus mampu mengikuti perubahan dan tuntutan masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya khususnya dalam peningkatan sektor ekonomi serta untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar.

 

 

 

Pasal I

Pasal II