Perda Kabupaten Situbondo Nomor: 1 Tahun 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa guna pelaksanaan hasil evaluasi Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo sesuai surat tanggal 28 Maret 2014 nomor: S-237/MK.7/2014, dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo;

b.

bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo, belum mengakomodir semua tarif layanan yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo.

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);

9.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

10.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

22.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

24.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

25.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 4);

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 5);

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN SITUBONDO

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 11 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi adalah meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan di RSUD.

 

(2)

Jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, sebagai obyek retribusi dibedakan berdasarkan:

 

 

a.

kelompok, meliputi:

 

 

 

1)

pelayanan rawat jalan;

 

 

 

2)

pelayanan rawat darurat;

 

 

 

3)

pelayanan rawat inap;

 

 

 

4)

pelayanan rawat isolasi;

 

 

 

5)

pelayanan rawat intensif; dan

 

 

 

6)

pelayanan rawat invasif.

 

 

b.

jenis, meliputi:

 

 

 

1)

pelayanan tindakan medik operatif;

 

 

 

2)

pelayanan tindakan medik non operatif;

 

 

 

3)

pelayanan tindakan medik anestesi;

 

 

 

4)

pelayanan tindakan medik psikiatrik;

 

 

 

5)

pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

 

 

 

6)

pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;

 

 

 

7)

pelayanan keperawatan;

 

 

 

8)

pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;

 

 

 

9)

pelayanan penunjang medik;

 

 

 

10)

pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;

 

 

 

11)

pelayanan penunjang non medik (gizi dan farmasi);

 

 

 

12)

pelayanan pengujian kesehatan (general check up);

 

 

 

13)

pelayanan pemulasaraan jenazah;

 

 

 

14)

pelayanan medico legal; dan

 

 

 

15)

pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah.

 

 

c.

klasifikasi, terdiri dari:

 

 

 

1)

pelayanan rawat inap kelas III;

 

 

 

2)

pelayanan rawat inap kelas II;

 

 

 

3)

pelayanan rawat inap kelas I;

 

 

 

4)

pelayanan rawat inap kelas utama; dan

 

 

 

5)

pelayanan rawat inap kelas non kelas.

 

 

d.

kategori Pasien, terdiri dari:

 

 

 

1)

pelayanan pasien umum; dan

 

 

 

2)

pelayanan pasien privat.

 

(3)

Dihapus.

 

(4)

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, tidak dibedakan mutu pelayanannya, perbedaan besaran tarif retribusi karena perbedaan permintaan pasien privat sesuai hak-haknya yang lebih bersifat privat (customized).

 

(5)

Dikecualikan sebagai obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

 

a.

pelayanan pendaftaran;

 

 

b.

pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan/atau pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

2.

Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah di mana pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan.

 

 

 

 

 

 

3.

Lampiran tarif retribusi pelayanan kesehatan disempurnakan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

1)

Romawi VII Tabel 2 tentang Retribusi Pelayanan Keterangan Medik Klaim Asuransi, dihapus;

 

2)

Romawi XVIII tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, dihapus;

 

3)

Romawi VI tabel 1 tentang Retribusi Pelayanan Surat Keterangan Sehat, diubah;

 

4)

Romawi XX tentang Retribusi Layanan Penunjang Medis, diubah;

 

5)

Ditambah materi tentang Retribusi Pelayanan Pemakaian Terapi Oksigen, seb0:gaimana Lampiran Romawi XXI.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Juli 2015
BUPATI SITUBONDO,
dto.
DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 30 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
dto.
SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 7

 

 

 

 

 

 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi­-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

 

Sebagai salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Situbondo dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi Kelas D yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kota kedua (second city) wilayah barat dan timur di Kabupaten Situbondo.

 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk retribusi pelayanan kesehatan sebagai pembayaran atas jasa/pelayanan kesehatan, sehingga dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mendapatkan evaluasi dan selanjutnya ditetapkan menjadi perda. Perda dimaksud harus disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk mendapatkan klarifikasi hasil evaluasi.

 

Berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur nomor: 188/7361/013/2014 perihal Rekomendasi Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Dirjen Perimbangan Keuangan terhadap Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo terdapat beberapa ketentuan yang perlu direvisi, sehingga sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut penyempurnaan perda dilakukan dalam bentuk perubahan perda sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, guna menindaklanjuti rekomendasi Menteri Keuangan dimaksud perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo.

 

 

 

Pasal I

Yang dimaksud dengan pelayanan pasien umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang menggunakan layanan RSUD sesuai standar yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan pelayanan pasien privat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien RSUD yang dirawat di ruang VIP/VVIP dengan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasien yang berhubungan dengan diagnosa, layanan kesehatan, asuhan keperawatan dan tindakan medis.

Pasal II