Perda Kabupaten Majalengka Nomor: 4 Tahun 2003

 

 

 

 

 

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1998 Nomor 13, Seri A) tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) maka perlu dilakukan Perubahan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 14 Seri D)

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 15 Seri D);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 16 Seri D);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 17 Seri D);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 18 Seri D);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1998 Nomor 13, Seri A) diubah pertama kalinya sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan judul Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998 diubah, sehingga berbunyi: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan p diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 1 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Majalengka;

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;

 

3

Bupati adalah Bupati Majalengka;

 

4.

Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pajak daerah;

 

5.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pengambilan bahan galian golongan C;

 

6.

Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian strategis (A) dan golongan bahan galian Vital (B) yang ada di Kabupaten Majalengka.

 

7.

Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

 

8.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

 

9.

Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

 

10.

Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

 

11.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

 

12.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

 

13.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

 

14.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

 

15.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

 

16.

Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;

 

17.

Kas Daerah adalah Tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 ayat baru yaitu ayat (4), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 2 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan Nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.

 

(2)

Obyek Pajak adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C;

 

(3)

Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

Asbes;

 

 

b.

Batu Tulis;

 

 

c.

Batu Setengah Permata;

 

 

d.

Batu Kapur;

 

 

e.

Batu Permata;

 

 

f.

Bentonit;

 

 

g.

Dolomit;

 

 

h.

Feldspar;

 

 

i.

Garam Batu (halite);

 

 

j.

Grafit;

 

 

k.

Granit;

 

 

l.

Gips;

 

 

m.

Kalsit;

 

 

n.

Kaolin;

 

 

o.

Leusit;

 

 

p.

Magnesit;

 

 

q.

Mika;

 

 

r.

Marmer;

 

 

s.

Nitrat;

 

 

t.

Opsidien;

 

 

u.

Oker;

 

 

v.

Pasir dan Kerikil;

 

 

w.

Pasir Kuarsa;

 

 

x.

Perlit;

 

 

y.

Phospat;

 

 

z.

Talk;

 

 

aa.

Tanah Serap (Fuller earth);

 

 

ab.

Tanah Diatome;

 

 

ac.

Tanah Liat atau Bahan Baku Genteng dan sejenisnya;

 

 

ad.

Tawas (alum);

 

 

ae.

Tras;

 

 

af.

Yarosit;

 

 

ag.

Zeolit;

 

 

ah.

Tanah atau bahan urugan.

 

(4)

Dikecualikan dari Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

 

a.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 3 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.

 

(2)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 4 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

 

(2)

Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan bahan galian golongan C dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.

 

(3)

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.

 

(4)

Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas usulan Instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 6 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak yang terutang dipungut di daerah.

 

(2)

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 8 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan bahan galian golongan C dilakukan.

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 9 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD.

 

(2)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

 

(3)

SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

 

(4)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan Bab VI Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 10 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

 

(2)

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 11 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

 

(2)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

 

 

a.

SKPDKB;

 

 

b.

SKPDKBT;

 

 

c.

SKPDN.

 

(3)

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:

 

 

a.

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

 

 

b.

apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

 

 

c.

apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

 

(4)

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan pajak tersebut.

 

(5)

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

 

(6)

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan Bab VII Pasal 12 ayat (1), ayat (2) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 11 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

 

(2)

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

 

(3)

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 13 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

 

(2)

Dalam hal-hal tertentu Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

 

(3)

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

 

(4)

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu tertentu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

 

(5)

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

13.

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 14 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

 

(2)

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

14.

Ketentuan Bab VIII Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 15 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

 

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

 

(3)

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

 

 

 

 

 

15.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 20 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati

 

 

 

 

 

16.

Ketentuan BAB IX Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 21 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

 

(2)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

17.

Ketentuan BAB X Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 22 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

 

 

a.

membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

 

 

b.

membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

 

 

c.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

 

(2)

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

 

(3)

Bupati atau Pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

 

(4)

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

18.

Ketentuan BAB XI Pasal 23 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 23 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas suatu:

 

 

a.

SKPD;

 

 

b.

SKPDKB;

 

 

c.

SKPDKBT;

 

 

d.

SKPDLB;

 

 

e.

SKPDN.

 

(2)

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.

 

(3)

Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

 

(4)

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

 

(5)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

 

 

 

 

 

19.

Ketentuan BAB XII Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 26 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya:

 

 

a.

Nama dan alamat Wajib Pajak;

 

 

b.

Masa Pajak;

 

 

c.

Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak;

 

 

d.

Alasan yang jelas.

 

(2)

Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

 

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

 

(4)

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

 

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

 

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang berwenang memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

 

 

 

 

 

20.

Ketentuan Pasal 32 dihapus

 

 

 

 

 

21.

Ketentuan BAB XVI Pasal 33 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 33 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 13 Mei 2003
BUPATI MAJALENGKA
Cap Ttd
Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 20 Mei 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
Cap/Ttd
MACHALI, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI A