Perda Kabupaten Jepara Nomor: 4 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan jenis objek retribusi izin bidang kesehatan, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Bidang Kesehatan, untuk diadakan penyesuaian.

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Bidang Kesehatan.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG KESEHATAN.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Izin Bidang Kesehatan meliputi:

 

1.

Izin Kerja/Praktek Tenaga Kesehatan, meliputi:

 

 

a.

Praktik Bersama Dokter Umum dan Dokter Gigi;

 

 

b.

Praktik Bersama Dokter Spesialis dan/atau Dokter Gigi Spesialis;

 

 

c.

Praktik Dokter Umum dan Dokter Gigi;

 

 

d.

Praktik Dokter Spesialis dan/atau Dokter Gigi Spesialis;

 

 

e.

Praktik Bersama Dokter Umum dan Dokter Spesialis;

 

 

f.

Praktik Keperawatan;

 

 

g.

Praktik Bidan;

 

 

h.

Praktik Izin Kerja Apoteker;

 

 

i.

Praktik Asisten Apoteker;

 

 

j.

 

 

k.

Praktik Fisioterapi;

 

 

l.

Praktik Radiografer;

 

 

m.

Izin Kerja Perawat Gigi;

 

 

n.

Pengobatan Tradisional.

 

2.

Izin Pendirian dan/atau penyelenggaran sarana/usaha kesehatan Pemerintah/Swasta meliputi:

 

 

a.

Balai Kesehatan Ibu dan Anak;

 

 

b.

Optikal;

 

 

c.

Klinik Fisioterapi;

 

 

d.

Operasional Usaha Pemberantasan Hama (Vector/penyakit)/Pest Control;

 

 

e.

Balai Pengobatan;

 

 

f.

Rumah Bersalin;

 

 

g.

Rumah Sakit Umum;

 

 

h.

Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C dan Kelas D, Rumah Sakit Umum Swasta setara dengan Kelas C dan Kelas D;

 

 

i.

Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;

 

 

j.

Laboratorium;

 

 

k.

Sarana Pendidikan Kesehatan.

 

3.

Izin Distribusi Pelayanan Obat skala Kabupaten oleh Swasta, meliputi:

 

 

a.

Apotek;

 

 

b.

Toko Obat;

 

 

c.

Penyalur Alat Kesehatan.

 

4.

Keamanan Pangan:

 

 

a.

Sertifikasi penyuluhan Keamanan Pangan;

 

 

b.

Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga.

 

5.

Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi/Sehat:

 

 

a.

Hotel;

 

 

b.

Jasa Boga/Catering;

 

 

c.

Rumah Makan dan Restoran;

 

 

d.

Kolam Renang dan Pemandian Umum;

 

 

e.

Depot Air Minum.

 

6.

Rekomendasi izin Penggunaan Pestisida Terbatas oleh Usaha Pemberantasan Hama (Vector/penyakit)/Pest Control.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Pasal Ayat 2 (dua) dan Ayat 3 (tiga) berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.

 

(3)

Dikecualikan sebagaimana pada ayat (2) yaitu Izin Kerja Apoteker, Izin Pengobatan Tradisional, Izin Usaha Apotek, serta Izin Usaha Toko Obat, tidak dikenakan daftar ulang.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

(2)

Untuk pendaftaran ulang Izin Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dikenakan biaya sebesar tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali untuk praktik izin kerja Apoteker dan pengobatan tradisional tidak dikenakan daftar ulang.

 

(3)

Untuk pendaftaran ulang Izin Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 dan angka 3 dikenakan biaya sebesar 50% dari tarif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk izin usaha Apotek dan toko obat tidak dikenakan daftar ulang.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI JEPARA,

ttd.

HENDRO MARTOJO

 

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 26 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

ttd.

SHOLIH

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 4