Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 12 Tahun 2019

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan pedoman dan tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 44);

12.

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);

 

 

 

 

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.

Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur.

5.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6.

Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat dengan BP2RD Provsu.

7.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

8.

Unit Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPPD adalah Unit Pengelola Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

9.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

10.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, dan memiliki izin angkutan dan/atau izin trayek.

11.

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus, yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.

12.

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang Bergerak adalah kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

13.

Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

14.

Tarif Progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah objek yang dikenai pajak semakin banyak.

15.

Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor, yang terkait dengan perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara.

16.

Proteksi Kepemilikan Kendaraan adalah perlindungan terhadap urutan kepemilikan kendaraan bermotor.

17.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

18.

Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

19.

Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.

20.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

21.

Formulir Pendaftaran adalah formulir yang memuat data objek dan subjek pajak yang digunakan sebagai dasar pemungutan untuk PKB/BBNKB kendaraan bermotor baru, mutasi masuk, perubahan bentuk/fungsi/warna/mesin, lelang dan ganti kepemilikan.

22.

Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota perhitungan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

23.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

24.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

26.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

27.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

28.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

29.

Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB.

30.

Surat Tanda Setoran Sementara yang selanjutnya disingkat STSS adalah formulir sementara yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB.

31.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

32.

Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan adalah perkumpulan sosial dan/atau keagamaan yang berbadan hukum, dibentuk oleh masyarakat dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

33.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

34.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

35.

Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.

36.

Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Wajib Pajak.

37.

Kompensasi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB berupa perhitungan pembayaran pajak kendaraan untuk tahun masa pajak berikutnya.

38.

Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

39.

Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap SKK yang diajukan oleh Wajib Pajak.

40.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah.

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan PKB dan BBNKB, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.

memberikan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB yang mudah, cepat dan tepat; dan

b.

memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pengaturan, prosedur dan tata cara penghitungan PKB dan BBNKB.

 

 

 

 

 

(1)

Objek PKB, meliputi:

 

a.

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Sumatera Utara, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya, alat-alat berat dan alat-alat besar di jalan darat;

 

b.

alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

 

 

1.

Forklift (crane);

 

 

2.

Traktor;

 

 

3.

Loader;

 

 

4.

Excavator;

 

 

5.

Motor grader;

 

 

6.

Track loader/shovel/log loader;

 

 

7.

Vibrator roller/compactor;

 

 

8.

Backhoe loader;

 

 

9.

Pipe layers;

 

 

10.

Conveyor belt mover;

 

 

11.

Wheelloader;

 

 

12.

Buldozer;

 

 

13.

Stoom walls; dan

 

 

14.

Jenis alat-alat berat dan alat-alat besar lainnya di luar angka 1 sampai dengan 13.

(2)

Dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, meliputi:

 

a.

kereta api;

 

b.

kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

 

c.

kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik;

 

d.

kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan;

 

e.

kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir;

 

f.

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

 

 

 

 

(1)

Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara, dibuktikan dengan putusan pengadilan atau instansi yang berwenang.

(2)

Kendaraan bermotor yang dibekukan/diblokir atas permintaan sendiri, dibuktikan dengan surat permohonan dari Wajib Pajak disertai penyerahan STNK, TNKB, SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan surat keterangan dari Instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak dipergunakan.

(3)

Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau berita acara dari Kantor Bersama SAMSAT yang ditandatangani oleh Unsur Kepolisian, BP2RD Provsu dan PT. Jasa Raharja (Persero).

(4)

Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembekuan kendaraan bermotor, dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Penetapan PKB sebagai akibat dari berakhirnya pembekuan/blokir dilaksanakan langsung di Kantor Bersama SAMSAT dimana kendaraan bermotor terdaftar, dengan menunjukkan surat permohonan pencabutan blokir dari Wajib Pajak yang bersangkutan bahwa kendaraan akan dipergunakan kembali, disertai tanda bukti penerimaan surat-surat kendaraan bermotor yang diketahui oleh Kepolisian, BP2RD Provsu dan PT. Jasa Raharja (Persero).

 

 

 

 

 

Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

(2)

Yang bertanggungjawab atas pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

 

a.

Orang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, ahli waris dan/atau pengampunya;

 

b.

Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan

 

c.

Instansi Pemerintah adalah Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(3)

Wajib Pajak perorangan atau Badan sebagai pemilik terakhir kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, bertanggungjawab untuk melunasi kewajibannya.

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

 

a.

NJKB; dan

 

b.

bobot, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

(2)

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

(3)

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(4)

Untuk kendaraan bermotor yang NJKB-nya belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur, maka dasar penghitungan pengenaan PKB ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP2RD Provsu.

(5)

Dasar penghitungan pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh salah satu atau beberapa faktor sebagai berikut:

 

a.

harga pasaran umum, ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (off the road) atau 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) di bawah perkiraan harga isi (on the road);

 

b.

harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan horse power yang sama;

 

c.

harga kendaraan bermotor dengan merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama;

 

d.

harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen kendaraan bermotor yang sama;

 

e.

harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang;

 

f.

NJKB dari provinsi lain; dan/atau

 

g.

harga kendaraan bermotor berdasarkan harga yang tercantum di faktur.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

1,75% (satu koma tujuh lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan pribadi;

 

b.

1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;

 

c.

0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah), jenis sedan dan jeep, tidak termasuk kendaraan bermotor untuk sosial keagamaan;

 

d.

0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;

(2)

Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda 2 (dua) atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif;

(3)

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama;

(4)

Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan kendaraan umum;

(5)

Besarnya tarif progresif untuk kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

 

a.

Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);

 

b.

Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

 

c.

Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);

 

d.

Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);

(6)

Besarnya tarif progresif kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, adalah sebagai berikut:

 

a.

Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

 

b.

Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen);

 

c.

Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);

 

d.

Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen);

 

 

 

 

 

(1)

Besaran pokok PKB, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yang merupakan perkalian NJKB dengan bobot.

(2)

Penerapan tarif PKB progresif didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kepemilikan, yang terdaftar dalam database kendaraan bermotor atau SKPD/dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.

(3)

Pengenaan tarif PKB progresif berlaku hanya untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelompok roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih, dengan ketentuan tidak digabungkan antar kelompok kendaraan bermotor.

(4)

Dalam hal kendaraan bermotor sudah beralih kepemilikan dan pemilik selaku Wajib Pajak telah melaporkan ke Kantor Bersama SAMSAT tempat kendaraan bermotor terdaftar, yang dibuktikan dengan Surat pernyataan lapor alih kepemilikan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak serta telah terdokumentasi dan sudah dilakukan proteksi kepemilikan oleh BP2RD Provsu, maka terhadap status kendaraan tersebut ditetapkan tarif progresif tertinggi, sebesar 4% (empat persen) untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan 3,5% (tiga koma lima persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua).

(5)

Kendaraan bermotor dengan status jaminan (leasing), yang sudah beralih kepemilikan tetapi masih atas nama pemilik lama, dikenakan tarif PKB progresif tertinggi sebesar 4% (empat persen) untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan 3,5% (tiga koma lima persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua).

(6)

Dalam hal kendaraan bermotor yang beralih kepemilikan dan memiliki tunggakan pajak; selanjutnya akan mutasi keluar, maka harus melunasi pajak beserta tunggakannya dengan penerapan tarif progresif pada urutan kepemilikan sebelumnya.

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan pajak dilakukan dengan melampirkan KTP Asli.

(2)

Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, besaran PKB dihitung dalam NPPKB.

(3)

NPPKB menjadi dasar penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4)

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran, PKB, ditetapkan dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(5)

Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau penerbitan/pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

 

 

 

 

Tunggakan PKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk yang didaftarkan melebihi masa berlaku PKB, dihitung berdasarkan bentuk kendaraan bermotor sebelum ubah bentuk, dengan ketentuan untuk PKB satu tahun ke depan, dihitung berdasarkan bentuk kendaraan setelah ubah bentuk.

 

 

 

 

 

(1)

Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

(2)

Kewajiban PKB yang oleh karena suatu hal masa PKB-nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka besaran PKB terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.

(3)

PKB dibayar sekaligus di muka.

(4)

Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan:

 

a.

kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi, setelah berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;

 

b.

kendaraan mutasi masuk dalam Provinsi:

 

 

1.

bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung setelah berakhir masa PKB; dan

 

 

2.

bagi kendaraan yang masih berlaku masa PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran, diberikan restitusi berupa kompensasi;

 

c.

kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PKB, dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap:

 

a.

objek pajak dan subjek pajak yang berdomisili di Daerah; dan

 

b.

Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak, dengan menggunakan formulir pendaftaran.

(2)

Formulir pendaftaran yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada BP2RD Provsu melalui UPPD sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:

 

a.

kendaraan bermotor baru dan mutasi masuk dari luar provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan ketentuan:

 

 

1.

Kendaraan bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur;

 

 

2.

Kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian; dan

 

 

3.

Kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

 

b.

kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dalam hal kendaraan bermotor yang masa pajaknya masih berlaku, maka penetapan PKB diperhitungkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, meliputi:

 

 

1.

Kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan dan Instansi Pemerintah;

 

 

2.

Kendaraan bermotor yang berubah bentuk;

 

 

3.

Kendaraan bermotor yang berubah fungsi;

 

 

4.

Kendaraan bermotor yang ganti mesin;

 

 

5.

Kendaraan bermotor hibah;

 

 

6.

Kendaraan bermotor waris; dan

 

 

7.

Kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan.

(3)

Dalam hal pengisian formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.

(4)

Dalam hal jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, maka formulir pendaftaran disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.

(5)

Pengembalian formulir pendaftaran bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dalam satu Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

(6)

Pendaftaran kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB, tanpa menggunakan formulir pendaftaran, dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(7)

Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani Kepala UPPD dan Instansi terkait dalam SAMSAT.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak terutang, dihitung sejak saat terutang pajak.

(2)

Dalam hal kendaraan bermotor mutasi masuk dalam provinsi atau beralih kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa PKB, berlaku:

 

a.

apabila masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan, dan untuk masa pajak satu tahun ke depan, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda; dan

 

b.

apabila masa pajak tidak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak terutang.

(3)

Dalam hal pengisian formulir pendaftaran tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan:

 

a.

kendaraan bermotor baru, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang; dan

 

b.

kendaraan bermotor mutasi masuk ke dalam atau ke luar provinsi serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sejak saat terutang pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT, SAMSAT Gerai, SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Keliling, SAMSAT Elektronik (e-SAMSAT), Samsat Masuk Kampung dan/atau sentra-sentra Pelayanan PKB lainnya yang ditentukan oleh BP2RD Provsu.

(2)

Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.

(3)

Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo.

(4)

Besaran Pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.

(5)

Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.

(6)

Pembayaran PKB diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada BP2RD Provsu yang ditunjuk oleh Gubernur melalui petugas Bank yang ditunjuk, selanjutnya ditatausahakan dan disetorkan ke Kas Daerah, paling lambat 1x24 jam.

 

 

 

 

 

(1)

Penyetoran PKB dari Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk ke Kas Daerah, dilakukan dengan menggunakan STS.

(2)

Dalam hal STS belum diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk, maka sebagai tanda bukti penyetoran dibuatkan STSS yang ditandatangani oleh petugas Bank yang ditunjuk dan Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(1)

Formulir data objek dan subjek PKB paling sedikit memuat:

 

a.

nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah;

 

b.

tanggal, bulan dan tahun penyerahan;

 

c.

dasar penyerahan;

 

d.

harga penjualan; dan

 

e.

jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin.

(2)

Data objek dan subjek PKB dihimpun dalam data induk potensi kendaraan bermotor yang terdapat dalam database komputer.

(3)

Data objek dan subjek PKB yang terdapat dalam database komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat nomor registrasi, identitas Wajib Pajak, tanggal pembayaran, tanggal jatuh tempo dalam kelompok roda dua, roda empat atau lebih.

(4)

NPPKB digunakan untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak mengenai besarnya PKB yang harus dibayar, yang memuat paling kurang keterangan urutan kepemilikan, nomor registrasi, nama, alamat, masa pajak, jenis/kode merek, merek/tipe, nomor rangka/nomor mesin, isi silinder (cc)/warna dan rincian besaran nilai pajak yang harus dibayar.

(5)

Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan PKB dilaksanakan oleh UPPD dan dilaporkan kepada BP2RD Provsu secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

 

 

 

 

Jenis dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam pemungutan PKB, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

 

 

 

 

 

(1)

Objek BBNKB adalah kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, yang:

 

a.

diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan dan perjanjian;

 

b.

diubah bentuk, ganti fungsi dan ganti mesin; dan

 

c.

dimasukkan dari luar negeri, untuk dipakai secara tetap di Indonesia.

(2)

Dikecualikan dari objek BBNKB adalah:

 

a.

kendaraan bermotor yang masuk dari luar negeri:

1.

Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri, dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah;

 

 

2.

Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan

 

 

3.

Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional;

 

b.

kendaraan bermotor milik Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik;

 

c.

kendaraan bermotor milik pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan/atau dijual; dan

 

d.

terjadi perubahan nama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang, tetapi tidak mengubah kepemilikan.

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kendaraan bermotor dimaksud tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

(4)

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

 

a.

kereta api;

 

b.

kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan

 

c.

kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dengan asas timbal balik.

 

d.

Kendaraan diatas air.

 

 

 

 

 

(1)

Subjek BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), yaitu Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dengan asas timbal balik.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib BBNKB adalah orang pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah.

(2)

Yang bertanggungjawab atas pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

 

a.

orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasa, ahli waris atau pengampunya;

 

b.

Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan

 

c.

Instansi Pemerintah oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.

(2)

NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3)

Dalam hal NJKB belum tercantum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur tentang NJKB, Kepala BP2RD Provsu atas nama Gubernur menetapkan NJKB.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

 

a.

Penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen), dan

 

b.

Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

(2)

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarifnya ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

penyerahan pertama sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen), dan

 

b.

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

(3)

Tarif BBNKB ubah bentuk, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih antara NJKB sebelum dan sesudah perubahan bentuk, dengan ketentuan dalam hal NJKB perubahan bentuk lebih rendah dari NJKB penetapan sebelumnya, tidak diberikan restitusi dan/atau kompensasi;

(4)

Dasar pengenaan tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang berlaku; dan

(5)

Tarif BBNKB ubah fungsi, sama dengan tarif BBNKB sebelumnya.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek BBNKB, dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap objek BBNKB dan subjek BBNKB yang berdomisili di Daerah, dengan menggunakan formulir data objek dan subjek.

(2)

Pendataan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek BBNKB di Daerah untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak.

(3)

Formulir data objek dan subjek yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada BP2RD sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:

 

a.

kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan, dengan ketentuan:

 

 

1.

Kendaraan bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur;

 

 

2.

Kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian;

 

 

3.

Kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan dan Instansi Pemerintah, dihitung sejak tanggal Keputusan Risalah Lelang;

 

 

4.

Kendaraan bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan karesori;

 

 

5.

Kendaraan bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan fungsi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;

 

 

6.

Kendaraan bermotor yang ganti mesin, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian mesin;

 

 

7.

Kendaraan mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dari luar Provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah; dan

 

 

8.

Kendaraan bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal kuitansi.

 

b.

Dalam hal jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka formulir data objek dan subjek pajak, disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.

(4)

Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBNKB.

(5)

Formulir data objek dan subjek pajak wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada BP2RD Provsu melalui UPPD sesuai jangka waktu yang ditentukan.

(6)

Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPPD, serta Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

 

 

 

 

 

Besaran pokok BBNKB, dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB.

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan besaran pokok BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ditetapkan dalam SKPD.

 

 

 

 

 

Dalam hal data objek dan subjek pajak tidak disampaikan kepada BP2RD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang belum dibayar.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran BBNKB dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT.

(2)

Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.

(3)

BBNKB terutang yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.

(4)

Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.

(5)

Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKPD.

(6)

Pembayaran BBNKB diterima oleh petugas penerima pembayaran, untuk selanjutnya ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas yang ditunjuk oleh Gubernur, dan disetorkan ke Kas Daerah, paling lambat dalam waktu 1x24 jam.

 

 

 

 

(1)

Penyetoran BBNKB dari Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk ke Kas Daerah, dilakukan dengan menggunakan STS.

(2)

Dalam hal STS belum diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk, maka sebagai tanda bukti penyetoran dibuatkan STSS yang ditandatangani oleh petugas Bank yang ditunjuk dan Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(1)

Penatausahaan data objek dan subjek BBNKB diselenggarakan secara manual dan/atau elektronik, yang paling sedikit memuat:

 

a.

nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah;

 

b.

tanggal, bulan dan tahun penyerahan;

 

c.

dasar penyerahan;

 

d.

nomor registrasi, merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, warna, isi silinder, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan

 

e.

urutan kepemilikan.

(2)

Kepala Badan menunjuk petugas khusus untuk menyusun:

 

a.

data induk potensi kendaraan bermotor, yang merupakan data potensi kendaraan bermotor yang terdapat dalam database komputer, yang paling kurang memuat kolom nomor urut, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi dan identitas kendaraan bermotor;

 

b.

data penetapan BBNKB, yang merupakan data penetapan jumlah pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, paling kurang memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar;

 

c.

data penerimaan pembayaran BBNKB, yang merupakan data penerimaan pembayaran pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah dibayar atau dilunasi, paling kurang memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar; dan

 

d.

data piutang, yang mencatat secara kumulatif selisih antara penetapan dan pembayaran BBNKB.

(3)

Bendahara Penerimaan Pembantu membuat STS atas penerimaan BBNKB ke Kas Daerah.

(4)

Pengarsipan tindasan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, disusun berdasarkan kelompok roda dua, roda tiga dan kelompok roda empat secara manual dan/atau elektronik.

(5)

Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan BBNKB oleh UPPD, dilaporkan kepada BP2RD secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

 

 

 

 

Jenis dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam pemungutan BBNKB, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal terjadi kekurangan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai akibat kekeliruan dalam menentukan tarif, merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, pembobotan, dan kesalahan lainnya, BP2RD Provsu menerbitkan STPD.

(2)

Berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2RD Provsu menerbitkan SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak, dapat:

 

a.

membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

 

b.

membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan

 

c.

mengurangi atau menghapuskan pokok pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2)

Tata cara pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada BP2RD Provsu melalui UPPD, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPPD setempat;

 

b.

Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah harus memberikan keputusan;

 

c.

apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif, dianggap dikabulkan;

 

d.

dalam hal ketetapan pajak berubah akibat putusan dari sengketa pajak, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan kembali pembetulannya, dengan menggunakan Berita Acara Pembatalan Ketetapan Pajak; dan

 

e.

dalam hal ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan, harus dibuatkan berita acara pembatalan ketetapan pajak dan pembatalan Blanko SKPD.

 

 

 

 

 

Keringanan pembayaran PKB dan BBNKB dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan:

a.

objek pajak rusak berat;

b.

objek pajak yang hilang, ditemukan kembali;

c.

Wajib Pajak pailit;

d.

kebijakan Pemerintah; dan

e.

sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

 

 

Pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan:

a.

objek pajak musnah atau hilang;

b.

kendaraan bermotor dibekukan atas permintaan sendiri;

c.

kebijakan Pemerintah; dan

d.

sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

 

 

Jenis keringanan dan pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, berlaku terhadap:

a.

besarnya pokok pajak; dan

b.

sanksi administratif berupa denda.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB kepada Kepala Badan melalui Kepala UPPD.

(2)

Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB adalah sebagai berikut:

 

a.

Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis, dilampiri:

 

 

1.

untuk Wajib Pajak pribadi, melampirkan foto copy faktur, STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;

 

 

2.

untuk Badan, melampirkan foto copy Akta Notaris pendirian;

 

 

3.

untuk perorangan atau Badan yang jatuh pailit, melampirkan foto copy putusan Pengadilan Niaga;

 

 

4.

untuk kendaraan yang hilang, melampirkan keterangan dari Kepolisian setempat; dan

 

 

5.

untuk kendaraan rusak berat, melampirkan surat keterangan dari bengkel, dilengkapi dengan foto fisik kendaraan dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh unsur BP2RD, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero);

 

b.

surat permohonan dilampiri rekomendasi dari Kepala UPPD setempat, disertai dengan alasan pemberian keringanan serta perhitungan besaran pajak.

(3)

Kepala Badan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB dianggap dikabulkan.

(5)

Setelah ditetapkan keputusan pemberian keringanan atau pembebasan PKB dan BBNKB, Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan melalui Kepala UPPD, atas:

 

a.

STPD;

 

b.

SKPD;

 

c.

SKPDKB;

 

d.

SKPDKBT;

 

e.

SKPDLB;

 

f.

SKPDN;

 

g.

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3)

Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.

(4)

Dalam hal setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BP2RD tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5)

Keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan dalam bentuk pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB.

(6)

Setelah ditetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak, yang bersangkutan melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB dalam bentuk restitusi, dapat dilakukan sebagai akibat dari:

a.

kesalahan pengisian data identitas kendaraan bermotor dalam data objek dan subjek pajak;

b.

kesalahan penetapan; dan/atau

c.

2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal terjadi kelebihan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Kepala BP2RD secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB, meliputi:

 

a.

Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis;

 

b.

melampirkan foto copy STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan

 

c.

rekomendasi dari Kepala UPPD setempat, dilampiri STS dan realisasi penerimaan.

(3)

Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4)

Dalam hal Kepala Badan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.

(5)

Dalam hal Kepala Badan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Badan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur.

 

 

 

 

 

Ketentuan restitusi tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah fungsi dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum dan mutasi keluar Provinsi.

 

 

 

 

 

Kompensasi PKB hanya dilakukan untuk objek kendaraan bermotor yang sama, dengan ketentuan:

a.

berkurangnya masa pajak akibat mutasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

b.

berkurangnya masa pajak akibat ganti kepemilikan tetapi masa pajak masih berlaku; dan/atau

c.

ubah fungsi, ubah bentuk atau ganti pemilik.

 

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh BP2RD berkoordinasi dengan Instansi terkait, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

(1)

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemungutan PKB dan BBNKB dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Badan, yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan Surat Perintah yang diperlihatkan kepada Wajib Pajak.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

 

 

 

 

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Februari 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd.
EDY RAHMAYADI

KEPALA BIRO HUKUM,
PELAKSANA,
ttd.
APRILLA H. SIREGAR

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd.
R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12